Jakarta — Gerakan Merebut (Kembali) Kedaulatan Rakyat (GMKR) resmi dideklarasikan di Gedung Joeang 45, Jakarta, Selasa (10/02/2026). Deklarasi ini dihadiri para Jenderal Purnawirawan TNI, tokoh nasional, serta aktivis dari berbagai elemen masyarakat yang menilai Indonesia tengah berada dalam kondisi Darurat Kedaulatan.
Presedium GMKR yang juga perwakilan Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI), Laksamana Muda TNI (Purn) Moeryono Aladin, menegaskan bahwa selama satu dekade terakhir rakyat semakin terpinggirkan akibat menguatnya cengkeraman oligarki dalam pengelolaan negara.
“Selama sekitar 10 tahun terakhir, kita bisa melihat bagaimana rakyat semakin ditekan. Bahkan sampai muncul tragedi sosial yang sangat memprihatinkan. Ini menunjukkan bahwa rakyat kurang mendapatkan perhatian yang semestinya,” ujar Moeryono kepada awak media usai deklarasi.
GMKR dideklarasikan sebagai lembaga perjuangan bersama, baik secara individu maupun organisasi, di seluruh wilayah Indonesia, dengan tujuan merebut kembali kedaulatan politik, ekonomi, hukum, sumber daya alam, dan kedaulatan wilayah dari tangan oligarki.
Moeryono mengungkapkan bahwa gerakan ini telah disampaikan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan mendapat respons positif.
“Pak Presiden Prabowo sudah mengetahui gerakan ini dan merespons secara langsung. Beliau menyampaikan bahwa berada di barisan paling depan untuk mendukung upaya merebut kembali kedaulatan rakyat yang dirampas oleh oligarki,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa GMKR tidak bermaksud mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Prabowo, melainkan mendorong koreksi serius terhadap tata kelola negara yang dinilai menyimpang pada periode sebelumnya.
“Yang ingin kami hancurkan bukan pemerintah, tapi sistem oligarki. Kami mendesak agar dilakukan koreksi menyeluruh terhadap kebijakan dan undang-undang yang lahir dari proses yang tidak sah atau tidak berpihak pada rakyat,” tegas Moeryono.
Menurutnya, ironi besar terjadi ketika Indonesia dikenal sebagai negara kaya sumber daya alam—nikel peringkat pertama dunia, tembaga dan batu bara peringkat teratas—namun rakyat justru hidup dalam kemiskinan.
“Negara kaya, rakyat miskin. Itu pengkhianatan terhadap konstitusi dan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa,” katanya.
GMKR juga menyoroti lemahnya fungsi representasi lembaga legislatif yang dinilai lebih berpihak pada kepentingan oligarki ketimbang rakyat.
“DPR disebut wakil rakyat, tapi dalam banyak persoalan besar—Rempang, PIK-2, dan kasus-kasus lain—nyaris tidak terdengar keberpihakan nyata kepada rakyat,” ujarnya.
Moeryono menutup dengan harapan besar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo agar Indonesia dapat kembali ke jalan yang benar sesuai cita-cita kemerdekaan.
“Kami berharap Indonesia bisa kembali menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Itulah harapan kami kepada Presiden Prabowo untuk membawa bangsa ini kembali ke arah yang benar,” pungkasnya.
