Jakarta,Kesbangnews.com Rangkaian kasus ini bermula saat awak media mendatangi kantor Danny Septriadi Djayaprawira di Gedung DDTC Tower, Jakarta Utara, pada 25 Mei 2026 untuk meminta klarifikasi dan hak jawab terkait dugaan pembuatan paspor ganda anak di bawah umur berinisial GI yang paspor lamanya masih aktif hingga 2027, namun diduga telah diterbitkan paspor baru untuk membawa anak tersebut ke luar negeri tanpa persetujuan ibu kandung selaku pemegang hak asuh sah, yang berpotensi melanggar UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan pasal pemalsuan dokumen KUHP. Namun, mereka justru dihadapkan pada sikap defensif Darussalam yang mengaku partner kerja Danny, yang menyebut persoalan itu urusan pribadi bukan kantor, menyampaikan Danny sedang berada di Singapura, serta mempertanyakan legalitas jurnalistik dengan meminta surat tugas dan surat perintah liputan, padahal kerja wartawan dilindungi UU Pers No. 40 Tahun 1999, hingga akhirnya Darussalam meminta kartu nama wartawan dan berjanji akan menyampaikan permintaan konfirmasi kepada Danny.
Pada upaya konfirmasi kedua kalinya Konfirmasi kepada Danny, 7 Juni 2026, awak media kembali buntu setelah pihak keamanan yang mengaku penyambung lidah manajemen menghalangi wartawan, mempertanyakan surat tugas, serta meminta wartawan tidak lagi datang ke kantor dan dialihkan ke rumah kediaman Danny. Hingga puncaknya pada 14 Agustus 2026, ratusan jurnalis dari Solidaritas Media untuk Penegakan Hukum menggelar aksi damai di depan PERADI Tower menuntut Dewan Kehormatan PERADI memecat oknum advokat Iki Dulagin atas dugaan intimidasi, ancaman, terhadap belasan wartawan yang menurut Koordinator Lapangan melanggar UU Pers No. 40 Tahun 1999 dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda Rp500 juta, serta warga bernama OLH juga berencana mengadukan Iki Dulagin atas dugaan manipulasi data sejak perceraian 2021 dengan Danny Septriadi Djayaprawira yang membuat perceraiannya diputus verstek tanpa panggilan patut hingga KTP dan KK-nya berubah, pemblokiran sepihak sertifikat rumah warisan ayahnya yang sudah inkracht sebagai harta bawaan OLH berdasarkan Putusan Perkara Nomor 222 hingga kasasi MA berdasarkan data BPN Jakarta Utara 12 Juni 2025, dan berharap PERADI mencabut izin praktik teradu.
Untuk pertama kalinya, awak media mencoba melakukan upaya konfirmasi langsung kepada Iki Dulagin di Kantor PERADI Tower Jakarta saat ia hadir menjalani Sidang Etik Dewan Kehormatan Advokat PERADI, namun Iki Dulagin justru kabur dan tidak mau menemui awak media untuk dikonfirmasi demi pemenuhan cover both side. Kemudian Untuk kedua kalinya, pada 26 Agustus 2026, awak media mau kembali mengkonfirmasi kepada Iki Dulagin di Kantor PERADI Tower Jakarta yang dihadiri Iki Dulagin di Sidang Etik Dewan Kehormatan Advokat PERADI, Iki Dulagin kembali kabur tidak mau menemui awak media untuk konfirmasi demi pemenuhan cover both side, saat meliput sidang etik Dewan Kehormatan Pusat PERADI Otto terhadap Iki Dulagin dimana dengan agenda OLH hadir langsung menyerahkan bukti dokumen yang dicatat majelis, sementara Ketua Majelis meminta Iki mengundurkan diri sebagai anggota DPN PERADI dan memintanya keluar dari ruang sidang dengan agenda sidang lanjutan penyerahan surat pengunduran diri dan KTA, sementara saat dikonfirmasi kepada bagian Humas PERADI Otto, Riri Purbasari Dewi mengaku belum mendapat informasi resmi.
Sebagai kelanjutannya, Direktur Eksekutif LBH Pers Indonesia selaku Kuasa Hukum Solidaritas Media untuk Penegakan Hukum, Advokat Lemens Kodongan, S.H., M.H., bersama perwakilan manajemen media Majalah CEO Soedarto Rimbun dan Tujuh orang perwakilan Tim Kuasa Hukum dan Insan Pers mendatangi Gedung Dewan Pers di Jakarta untuk menggelar Audiensi resmi terkait aduan serta sengketa pemberitaan yang menimpa sejumlah media daring, dimana surat permohonan audiensi yang diterima staf layanan publik Astrid sempat diwarnai dinamika karena tim kuasa hukum keberatan hanya disambut staf berstatus ASN dan meminta bertemu langsung pimpinan Dewan Pers hingga akhirnya diterima Anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Abdul Manan.
Dalam pertemuan tersebut, Tim Kuasa Hukum mempertanyakan objektivitas pemeriksaan pengaduan di Dewan Pers, mulai dari ada tidaknya Berita Acara Pemeriksaan atau klarifikasi yang melibatkan redaksi,hingga kesiapan Dewan Pers membuka kembali pemeriksaan apabila diajukan bukti baru atau novum, serta memaparkan fakta bahwa wartawan telah menempuh konfirmasi berulang termasuk melalui surat resmi pada 19 Mei 2026 ke Kantor Kementerian Imigrasi, 26 Mei 2026 ke DDTC Tower, dan 7 Juni 2026, namun pihak pengadu menolak menemui wartawan dan menutup pintu konfirmasi, padahal pemberitaan bersumber dari konferensi pers resmi mengenai sengketa antara OLH dan Danny Septriadi terkait dugaan kepemilikan paspor ganda, sementara pihak pengadu melalui kuasa hukumnya Iki Dulagin justru melaporkan sejumlah media ke Dewan Pers meskipun pada tahap awal telah menolak memberikan keterangan saat dikonfirmasi.
Lemens menjelaskan bahwa pengadu tidak memberikan hak jawab sehingga sudah clear tidak wajib dilayani, yang dibenarkan Abdul Manan bahwa hak jawab hanya wajib dilayani apabila pengadu benar-benar mengirimkan hak jawabnya dan konfirmasi harus dibuktikan. Selain itu, Tim Kuasa Hukum juga menyerahkan bukti screenshot percakapan WhatsApp berisi dugaan ancaman serta intimidasi dari oknum yang mengaku utusan atau staf Danny Septriadi Djayaprawira dan adanya modus mendatangi jurnalis langsung agar berita dihapus atau take down, dimana rekan-rekan wartawan menjadi ketakutan karena diteror, diancam dilaporkan ke Dewan Pers, merasa medianya akan hancur dan tidak dapat iklan karena setiap berita ditayangkan dilaporkan lagi oleh Iki Dulagin ke Dewan Pers secara masif, terstruktur, dan sistematis, ujarnya Kamis, 12 November 2026.
Menanggapi hal itu, Abdul Manan menyarankan agar Intimidasi terhadap Jurnalis tersebut dilaporkan resmi ke Bareskrim Polri seraya mengirimkan tembusannya kepada Dewan Pers, yang dikonfirmasi Tim Kuasa Hukum bahwa laporan resmi tersebut telah dilayangkan ke Bareskrim Mabes Polri pada bulan Agustus lalu, dengan penegasan Lemens bahwa kedatangan mereka meminta keadilan proses, pemeriksaan berimbang atas fakta intimidasi, konfirmasi, dan demi kemerdekaan pers dan hak masyarakat atas informasi, senada dengan Soedarto Rimbun yang menekankan sengketa karya jurnalistik merupakan domain Dewan Pers melalui Hak Jawab dan bukan ranah pidana kecuali pidana murni maupun empat larangan utama pers seperti berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul, serta produk jurnalistik, Majalah CEO berbasis fakta akurat dan kepentingan publik dilindungi Pasal 8 Undang-Undang Pers, dan melalui audiensi ini LBH Pers Indonesia dan Solidaritas Media untuk Penegakan Hukum mendesak Dewan Pers memberikan perlindungan nyata bagi wartawan yang diintimidasi, memeriksa seluruh bukti baru secara objektif kedua belah pihak secara berimbang demi tegaknya kemerdekaan pers di Indonesia. (Tim/D).
