Oleh: Prof. (HC) Dr. Kun Nurachadijat, S.E., M.B.A. Ketua Umum PROUI
Jakarta, KESBANG||NEWS— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis dan unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang patut mendapatkan dukungan dari seluruh elemen bangsa. Namun, sebagaimana program nasional berskala besar lainnya.
Keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh niat baik, tetapi juga oleh kemampuan untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para siswa dalam bentuk makanan yang bergizi, aman, segar, dan tepat waktu.
Atas dasar pemikiran tersebut, sejak awal pelaksanaan MBG, PROUI telah menyampaikan gagasan agar program ini dapat dijalankan langsung melalui kantin sekolah sebagai salah satu alternatif pelaksanaan.
Model ini dinilai lebih efektif dibandingkan skema dapur terpusat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengharuskan makanan diproduksi di lokasi berbeda, kemudian dikemas dan didistribusikan ke berbagai sekolah yang jaraknya tidak sedikit.
Usulan tersebut bukanlah gagasan tanpa landasan. Berbagai negara yang sukses menjalankan program makan bergizi di sekolah telah membuktikan efektivitas model dapur yang terintegrasi dengan lingkungan pendidikan.
Jepang, misalnya, melalui sistem kyūshoku, mengembangkan model dapur sekolah yang dikelola secara profesional oleh ahli gizi dan tenaga pendidikan dengan standar kualitas yang sangat ketat. Sistem ini dikenal mampu menjaga kualitas makanan sekaligus menekan angka sisa makanan hingga tingkat yang sangat rendah.
Korea Selatan juga menerapkan konsep serupa, di mana proses memasak dilakukan langsung di lingkungan sekolah setiap hari. Dengan demikian, kualitas bahan baku, kebersihan dapur, dan keamanan pangan dapat diawasi secara langsung untuk meminimalkan risiko kontaminasi.
Sementara itu, Brasil telah menjalankan program makan sekolah sejak dekade 1940-an dan memperluas cakupannya secara nasional sejak tahun 2009. Program tersebut melibatkan ribuan penyedia makanan dengan sistem pengawasan mutu yang kuat. Finlandia bahkan telah menjadikan makan bergizi gratis bagi siswa sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional sejak awal abad ke-20.
Pengalaman berbagai negara tersebut menunjukkan satu kesimpulan yang sama: keberhasilan program makan bergizi sangat ditentukan oleh kedekatan proses produksi makanan dengan peserta didik, standar higienitas yang tinggi, serta mekanisme pengawasan yang kuat dan berlapis.
Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan MBG melalui kantin sekolah memiliki sejumlah keunggulan yang patut dipertimbangkan secara serius.
Pertama, aspek pengawasan. Jika makanan diproduksi langsung di lingkungan sekolah, maka kepala sekolah, guru, komite sekolah, hingga orang tua siswa dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap kualitas bahan baku, proses memasak, hingga penyajian makanan.
Pola pengawasan partisipatif seperti ini jauh lebih mudah dilakukan dibandingkan terhadap dapur terpusat yang lokasinya jauh dari sekolah.
Kedua, aspek keamanan pangan. Pada skema dapur terpusat, makanan harus melalui proses pengemasan dan distribusi dalam jarak tertentu sebelum dikonsumsi siswa. Semakin panjang rantai distribusi, semakin besar pula potensi risiko penurunan kualitas makanan maupun kontaminasi.
Berbagai kasus dugaan keracunan makanan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG belakangan ini menjadi pengingat bahwa aspek keamanan pangan harus menjadi prioritas utama. Dengan sistem kantin sekolah, makanan dapat disajikan dalam kondisi lebih segar karena langsung dikonsumsi setelah dimasak, sehingga risiko tersebut dapat ditekan secara signifikan.
PROUI mengapresiasi perkembangan terbaru yang menunjukkan semakin terbukanya ruang diskusi terhadap opsi pelibatan kantin sekolah dalam program MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, telah menyampaikan bahwa opsi tersebut telah dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto.
Presiden pun memberikan ruang untuk dilakukan kajian mendalam terhadap kemungkinan penerapan model tersebut sebagai alternatif pelaksanaan MBG di masa mendatang.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa gagasan yang sejak awal disampaikan PROUI bukan sekadar wacana, melainkan sebuah kebutuhan riil yang mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah, DPR, para pemangku kepentingan, serta masyarakat luas.
Karena itu, PROUI mendorong agar kajian mengenai pemanfaatan kantin sekolah dalam program MBG dilakukan secara serius, cepat, komprehensif, dan berbasis data. Kajian tersebut juga harus mempertimbangkan aspek pemberdayaan sekolah, koperasi sekolah, UMKM lokal, serta tenaga kerja di lingkungan sekitar.
Tentu saja, skema kantin sekolah tidak harus menggantikan seluruh sistem SPPG yang telah berjalan. Di wilayah perkotaan dengan jumlah siswa besar dan infrastruktur memadai, dapur terpusat masih dapat menjadi pilihan yang efektif. Namun bagi sekolah-sekolah dengan jumlah siswa terbatas, wilayah terpencil, daerah kepulauan, maupun kawasan yang selama ini menghadapi kendala distribusi dan keamanan pangan, kantin sekolah dapat menjadi solusi yang lebih efisien, lebih segar, lebih aman, serta lebih mudah diawasi.
Belajar dari pengalaman Jepang, Korea Selatan, Brasil, dan Finlandia, PROUI meyakini bahwa keberhasilan jangka panjang Program Makan Bergizi Gratis akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menghadirkan sistem yang dekat dengan siswa, transparan, dan mudah diawasi. Dalam perspektif tersebut, kantin sekolah bukan sekadar alternatif teknis, melainkan solusi realistis yang telah terbukti berhasil di berbagai negara dan layak menjadi bagian penting dari masa depan MBG Indonesia.(Bar.S)
