Kesbangnews.com – Ramainya perhatian publik terhadap pengadaan sepatu Sekolah Rakyat sesungguhnya menunjukkan satu hal yang patut dihargai: masyarakat semakin peduli terhadap cara negara membelanjakan uang rakyat. Dalam negara demokratis, kepedulian semacam ini merupakan bagian penting dari pengawasan publik. Apalagi, pengadaan tersebut berkaitan dengan program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Maka, setiap rupiah yang digunakan memang harus dapat dijelaskan secara terbuka, wajar, dan bertanggung jawab.
Namun, agar diskusi publik berjalan proporsional, cara membaca angka dalam pengadaan pemerintah juga perlu dipahami secara tepat. Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat beberapa istilah yang sering tertukar, yaitu pagu anggaran, Harga Perkiraan Sendiri atau HPS, dan harga kontrak. Pagu anggaran adalah batas maksimal alokasi dana yang disediakan dalam dokumen anggaran. Ia bukan harga beli. HPS adalah perkiraan kewajaran harga yang disusun berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, harga kontrak adalah harga final yang disepakati setelah proses pengadaan selesai dilaksanakan.
Dalam konteks pengadaan sepatu Sekolah Rakyat, perbedaan tahapan angka ini penting untuk dipahami secara proporsional. Angka Rp700 ribu merupakan pagu anggaran, yaitu batas maksimal yang disediakan untuk mengantisipasi kebutuhan pengadaan dengan memperhitungkan spesifikasi, volume, distribusi, pajak, risiko waktu pelaksanaan, serta ruang kewajaran apabila terjadi dinamika harga di pasar. Dengan kata lain, pagu bukanlah harga yang otomatis dibayarkan oleh negara, melainkan batas atas anggaran agar proses pengadaan memiliki ruang perencanaan yang cukup.
Selanjutnya, berdasarkan pendalaman kebutuhan dan penyusunan perkiraan kewajaran harga, ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri atau HPS sebesar Rp647 ribu. HPS ini mencerminkan proses penajaman dari pagu anggaran menuju estimasi harga yang lebih terukur. Artinya, sejak tahap perencanaan menuju tahap pemilihan penyedia, telah terjadi koreksi dan rasionalisasi angka. HPS tidak disusun untuk menjadi harga pasti, tetapi menjadi alat ukur kewajaran agar penawaran penyedia dapat dievaluasi secara objektif dan tidak melampaui batas yang dapat dipertanggungjawabkan.
Adapun setelah proses pengadaan berjalan, harga kontrak yang terbentuk adalah Rp540 ribu setelah pajak. Angka ini menunjukkan bahwa harga final berada di bawah pagu anggaran dan juga di bawah HPS. Secara sederhana, terdapat penurunan dari pagu Rp700 ribu menjadi HPS Rp647 ribu, lalu menjadi harga kontrak Rp549 ribu. Penurunan bertahap ini memperlihatkan bahwa proses pengadaan tidak berhenti pada angka perencanaan awal, melainkan mengalami pengujian, penajaman, dan kompetisi harga sampai diperoleh nilai kontrak yang lebih rendah.
Dengan demikian, angka Rp700 ribu tidak tepat apabila langsung dibaca sebagai harga beli. Justru, jika dilihat secara utuh, proses tersebut menunjukkan adanya mekanisme pengendalian kewajaran harga. Pagu memberikan batas perencanaan, HPS menjadi instrumen evaluasi, dan harga kontrak mencerminkan hasil akhir dari proses pengadaan. Selama spesifikasi, mutu, distribusi, pajak, dan layanan yang melekat dapat dijelaskan secara transparan, maka perbedaan antara pagu, HPS, dan harga kontrak ini menjadi bagian dari tata kelola pengadaan yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks inilah, pengadaan sepatu Sekolah Rakyat perlu dilihat secara lebih utuh. Sepatu yang disiapkan untuk siswa bukan sekadar barang konsumsi biasa. Ia merupakan bagian dari perlengkapan dasar pendidikan yang menyangkut kenyamanan, kesetaraan, dan martabat anak-anak penerima manfaat. Bagi anak dari keluarga miskin dan rentan, perlengkapan sekolah yang layak dapat membantu mereka hadir di ruang belajar dengan rasa percaya diri. Dengan demikian, belanja perlengkapan siswa bukan hanya transaksi administratif, tetapi bagian dari ikhtiar negara menghadirkan layanan pendidikan yang lebih inklusif dan manusiawi.
Secara normatif, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak boleh hanya dipahami sebagai kegiatan membeli barang. PBJ adalah instrumen tata kelola negara yang harus tunduk pada prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Artinya, pengadaan harus dilakukan dengan cara yang tertib, dapat diuji, tidak diskriminatif, serta menghasilkan manfaat terbaik bagi masyarakat. Prinsip ini penting agar belanja negara tidak hanya sah secara prosedur, tetapi juga benar secara tujuan.
Dari sisi filosofis, pengadaan pemerintah bertumpu pada amanah yang sangat mendasar: uang negara adalah uang rakyat, dan karena itu harus kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat yang nyata. Setiap kebijakan belanja publik harus memenuhi tiga dimensi utama. Pertama, dimensi keadilan, yaitu memastikan belanja negara menjawab kebutuhan kelompok yang memang membutuhkan. Kedua, dimensi kemanfaatan, yaitu memastikan barang yang dibeli benar-benar berguna, layak, dan mendukung tujuan program. Ketiga, dimensi pertanggungjawaban, yaitu memastikan setiap keputusan dapat dijelaskan secara administratif, teknis, hukum, dan moral.
Marketplace tentu tetap penting sebagai salah satu sumber pembanding. Harga yang muncul di marketplace dapat menjadi sinyal awal bagi publik untuk bertanya. Akan tetapi, harga marketplace tidak selalu dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan kewajaran harga pengadaan pemerintah. Perbandingan baru adil jika barang yang dibandingkan benar-benar setara: jenis sepatu, bahan, ketebalan sol, kualitas jahitan, standar ukuran, daya tahan, kenyamanan, kemasan, garansi, layanan retur, pajak, serta kebutuhan distribusinya.
Membeli satu pasang sepatu secara eceran tentu berbeda dengan mengadakan sepatu dalam jumlah besar, dengan ukuran beragam, spesifikasi tertentu, batas waktu pengiriman, distribusi ke berbagai lokasi, serta kewajiban administrasi dan audit. Dalam pengadaan pemerintah, yang dibeli bukan hanya benda bernama sepatu, tetapi sepatu dengan standar tertentu, jumlah tertentu, waktu tertentu, lokasi tertentu, layanan tertentu, dan tanggung jawab tertentu.
Karena itu, kewajaran harga sebaiknya dibaca melalui beberapa pertanyaan sederhana. Apa spesifikasinya? Berapa volumenya? Kapan barang harus tersedia? Ke mana saja barang dikirim? Apakah harga sudah termasuk pajak, kemasan, garansi, retur ukuran, atau penggantian barang cacat? Apakah terdapat data pembanding dari katalog elektronik, survei pasar, kontrak sejenis, distributor, produsen, atau pelaku usaha di bidang alas kaki? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, publik tidak hanya membandingkan angka, tetapi juga memahami konteks di balik angka tersebut.
Dalam pengadaan publik, yang dicari bukan sekadar harga termurah, melainkan nilai manfaat terbaik atau value for money. Harga murah dapat menjadi mahal jika barang cepat rusak, tidak nyaman dipakai, tidak sesuai ukuran, atau gagal dikirim tepat waktu. Sebaliknya, harga yang lebih tinggi juga tidak otomatis dapat dibenarkan jika tidak didukung data pasar, spesifikasi yang jelas, dan proses yang transparan. Maka, titik tengah yang harus dicari adalah harga yang wajar, mutu yang layak, penyedia yang mampu, serta manfaat yang benar-benar sampai kepada siswa.
Polemik ini juga menjadi pelajaran penting bagi pemerintah. Ke depan, analisis pasar perlu terus diperkuat. Pemerintah perlu lebih banyak mendengar pelaku usaha riil melalui proses penjajakan pasar atau market sounding. Untuk pengadaan sepatu, misalnya, masukan dapat diperoleh dari produsen lokal, pelaku UMK, distributor, asosiasi alas kaki, pelaku logistik, penyedia katalog, dan pihak yang memahami rantai pasok bahan baku. Dengan cara ini, spesifikasi, volume, waktu pelaksanaan, dan perkiraan harga dapat disusun secara lebih realistis.
Keterbukaan semacam ini penting untuk menjaga kepercayaan publik. Pemerintah tidak cukup hanya bekerja sesuai prosedur; pemerintah juga perlu mampu menjelaskan alasan di balik setiap keputusan. Mengapa spesifikasi itu dipilih, mengapa harga diperkirakan pada angka tertentu, risiko apa yang diperhitungkan, dan manfaat apa yang ingin dicapai bagi siswa. Semakin terbuka penjelasan diberikan, semakin kecil ruang kesalahpahaman yang muncul di masyarakat.
Pada akhirnya, tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membela angka tertentu. Yang lebih penting adalah mengajak publik membaca pengadaan secara lebih jernih. Pagu bukan harga beli. HPS bukan harga kontrak. Marketplace penting, tetapi bukan satu-satunya pembanding. Harga murah penting, tetapi mutu, distribusi, waktu, garansi, pajak, dan akuntabilitas juga harus diperhitungkan.
Kritik publik adalah energi pengawasan yang sehat. Tugas pemerintah adalah menjawabnya dengan data, keterbukaan, dan perbaikan tata kelola. Sebab, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baik bukan hanya tentang membeli barang secara sah, tetapi tentang menghadirkan negara secara bertanggung jawab, bermartabat, dan benar-benar bermanfaat bagi rakyat
Oleh: Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.
Fasilitator Kehormatan dan Probity Advisor LKPP RI,
