KESBANG.COM, JAKARTA – Maraknya kritik dan pendapat terhadap kenaikan bantuan keuangan parpol adalah hal yang lumrah di alam demokrasi apalagi tahun depan kita memasuki tahun politik.
Guna memahami persoalan keuangan parpol ini, redaksi menanyakan kepada Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Kemendagri, DR. Bangun Sitohang lantaran adanya pihak-pihak yang kurang sependapat dengan upaya pemerintah tersebut.
Bangun Sitohang mengatakan bahwa bantuan keuangan parpol adalah upaya peningkatan volume kegiatan pendidikan politik bagi anak bangsa khususnya melalui kaderisasi.
Menurut Bangun Sitohang yang juga Ketua Lembaga Kajian Nilai menjadi Orang Indonesia ini, perlu kecerdasan memahami upaya pemerintah dalam menaikkan angka kenaikannya.
Dijelaskannya, bahwa pemerintah juga telah menyeimbangkan angka kenaikannya dengan logika keuangan negara. Jadi tidak serampangan melainkan telah melalui kajian yang komprehensif dan terencana. Hal ini dibuktikan dengan adanya saran ibu Sri Mulyani selaku pihak yang berkompeten di bidang keuangan negara.
Bangun Sitohang yang juga aktif mengajarkan etika dan budaya politik ini mengajak semua elemen masyarakat khususnya yang peduli politik yang demokratis berdasar Pancasila dan UUD 1945 sejatinya punya prinsip bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Pemerintah sudah berupaya ke arah tersebut dan besaran nilai bantuan bukan berarti kita bisa langsung merubah total kinerja dan moral politik partai politik sebagaimana harapan pengamat dan yang fokus dibantu adalah kegiatan mencerdaskan bangsa sedangkan kegiatan internal partai lainnya tentu bagian dari keuangan partai itu sendiri. Artinya yang fokus dibantu adalah pendidikan politiknya sedangkan hal lainnya terkait total kegiatan partai politik sudah given menjadi tanggungjawab partai sesuai AD dan ART Parpol,” papar Bangun Sitohang.
Menurut Sitohang dalam negara demokrasi maintenance of the nation salah satunya adalah perbaikan kualitas pendidikan politik. Dia mengajak semua pihak untuk mensyukuri upaya pemerintah saat ini yang telah berupaya ke arah perbaikan kader dan justru menjadi pertanyaan kalau ada sementara pihak yang terkesan meragukan maksud kenaikan tersebut apalagi datangnya justru diduga dari kader parpol.
“Harusnya di era kecepatan arus informasi abad kini kita harus juga siap menerima perubahan ke arah yang lebih baik. Apalagi semua pembahasannya cukup terbuka dan sudah melalui kajian mendalam bahkan KPK dan ICW juga ikut mengusulkan kenaikan melalui berbagai kegiatan seminar, yang justru angka kenaikannya lebih besar,” paparnya.
Diakhir perbincangannya, Bangun Sitohang mengatakan bahwa majunya peradaban suatu bangsa ditentukan kapasitas intelektual SDM dan ini juga bagian dari Nawacita yang dilakukan pemerintah. (Zul)
