l
Krisis geopolitik global akhir-akhir ini membangkitkan ingatan kolektif bangsa Indonesia pada perjalanan sejarahnya sendiri, tentang bagaimana kemerdekaan republik ini menemukan momentumnya. Sejarah mencatat bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 tidak lahir dalam dunia yang damai dan stabil, melainkan justru di tengah krisis besar menjelang dan selama Perang Dunia II. Ketika kekuatan-kekuatan imperialis lama saling bertarung, tatanan dunia mengalami retakan hebat yang membuka ruang sejarah bagi bangsa-bangsa terjajah untuk menentukan nasibnya sendiri.
Dalam situasi itulah Sukarno membaca geopolitik dunia dengan kejernihan yang melampaui zamannya. Ia memahami bahwa kemerdekaan bukan hadiah dari kekuatan global, melainkan hasil dari kecerdasan membaca momentum sejarah. Ketika Asia Pasifik dipenuhi perang dan imperium kolonial melemah, Indonesia berani menyatakan diri sebagai bangsa merdeka. Bagi Sukarno, krisis global bukan sekadar ancaman, tetapi juga peluang bagi lahirnya tatanan baru. Kemerdekaan diproklamasikan bukan dengan menunggu situasi ideal, melainkan dengan memanfaatkan celah sejarah yang hanya muncul ketika dunia berada dalam kekacauan.
Hari ini, dunia kembali berada dalam pusaran ketegangan geopolitik. Konflik bersenjata, rivalitas antar negara besar, krisis energi dan pangan, sanksi ekonomi, perang teknologi, serta polarisasi blok kekuatan mengingatkan kita pada periode menjelang Perang Dunia II, sebuah masa ketika dunia kehilangan keseimbangan dan hukum internasional tunduk pada kepentingan kekuasaan. Sejarah seolah mengulang dirinya, meski dengan wajah yang berbeda. Jika dahulu senjata dan kolonialisme militer menjadi alat utama dominasi, hari ini tekanan ekonomi, teknologi, pasar, dan narasi global menjadi instrumen baru penguasaan.
Tulisan ini tidak bertujuan mengagungkan masa lalu, apalagi mencomot sejarah secara romantik. Ia hanya ingin mengajak pembaca memahami alam pikiran Sukarno tentang geopolitik, tentang bagaimana seorang pemimpin bangsa terjajah membaca dunia yang tidak adil, lalu mengambil sikap politik di tengah ketegangan global. Sukarno menolak logika berpihak pada kekuatan besar semata demi keamanan sesaat. Ia memilih jalan yang lebih sukar: menjaga kedaulatan, martabat, dan kebebasan menentukan sikap.
Bagi Sukarno, geopolitik bukan soal ikut siapa yang paling kuat, melainkan tentang bagaimana sebuah bangsa tidak kehilangan dirinya sendiri. Politik luar negeri bebas aktif lahir dari kesadaran itu, bukan sebagai bentuk netralitas pasif, tetapi sebagai strategi sadar agar Indonesia tidak terhisap ke dalam pusaran konflik kekuatan besar. Indonesia harus hadir sebagai subjek, bukan objek, dalam percaturan dunia.
Membaca ulang geopolitik ala Sukarno berarti mengembalikan cara pandang bangsa terhadap dunia: bukan dari sudut kepentingan kekuatan besar, melainkan dari posisi bangsa yang pernah dijajah dan menolak dijajah kembali dalam bentuk apa pun. Bagi Sukarno, geopolitik bukan sekadar soal peta, aliansi militer, atau keseimbangan kekuatan, tetapi tentang siapa menguasai siapa, dan dengan cara apa penguasaan itu dijalankan. Ia sadar bahwa imperialisme tidak pernah mati, ia hanya pingsan dan bangkit kembali dengan wajah baru. Jika dahulu hadir melalui penjajahan militer, hari ini ia datang lewat sanksi ekonomi, utang, dominasi teknologi, kontrol pasar, dan penguasaan sumber daya alam.
Kesadaran inilah yang melahirkan gagasan Vivere Pericoloso (hidup secara berbahaya). Bagi Bung Karno, hidup berbahaya bukan semboyan nekat, melainkan sikap geopolitik. Dunia tidak pernah adil bagi bangsa yang lemah, dan kemerdekaan sejati hanya dapat dijaga oleh bangsa yang berani menanggung risiko demi kedaulatan. Aman tanpa kedaulatan adalah bentuk baru penjajahan. Ketika Bung Karno menyebut Indonesia memasuki Tahun Vivere Pericoloso, ia sedang membaca dunia yang terbelah dan memaksa bangsa-bangsa muda memilih kubu. Ia menolak logika itu dan memilih jalan bebas aktif sebagai perlawanan sadar terhadap dominasi global.
Hari ini, dunia kembali berada dalam kondisi yang serupa secara struktural. Ketegangan Amerika Serikat dan Iran, konflik Ukraina, tragedi Palestina, rivalitas Amerika Serikat dan China di Asia Pasifik, serta krisis energi dan pangan global menunjukkan bahwa tatanan dunia sedang bergeser. Dunia tidak lagi stabil; ia terpolarisasi. Blok-blok kekuatan kembali mengeras, sementara negara-negara berkembang berada di persimpangan: ikut salah satu kubu, atau mencari jalan sendiri.
Dalam konteks inilah geopolitik Sukarno menemukan relevansinya kembali. Politik luar negeri bebas aktif bukanlah sikap netral yang pasif, apalagi oportunistik. Ia adalah strategi ideologis untuk menjaga kedaulatan bangsa di tengah tekanan global. Sukarno menolak Indonesia dijadikan satelit kekuatan Barat maupun Timur. Ia ingin Indonesia berdiri sebagai subjek sejarah, bukan pion geopolitik.
Geopolitik ala Sukarno juga menegaskan bahwa kemerdekaan politik tanpa kedaulatan ekonomi adalah ilusi. Negara yang secara politik merdeka tetapi secara ekonomi tergantung tetap berada dalam cengkeraman kekuatan global. Ketegangan global hari ini memperlihatkan betapa rapuhnya negara-negara yang kehilangan kedaulatan atas energi, pangan, dan industrinya sendiri. Kenaikan harga minyak, gangguan rantai pasok, dan tekanan pasar internasional telah menjelma menjadi senjata geopolitik baru. Dalam situasi seperti ini, konsep berdikari (berdiri di atas kaki sendiri), bukan romantisme ideologis, melainkan kebutuhan strategis.
Tahun 2026 menghadirkan ujian nyata bagi Indonesia. Dalam politik luar negeri, Vivere Pericoloso menuntut keberanian untuk tetap konsisten pada prinsip bebas aktif dengan substansi yang lebih tegas. Indonesia tidak cukup sekadar aman secara diplomatik, tetapi kehilangan daya tawar. Indonesia harus berani tampil sebagai penyeimbang konflik, mediator regional, dan suara independen di forum internasional, tanpa tunduk pada tekanan blok kekuatan global.
Dalam kebijakan ekonomi, Vivere Pericoloso berarti keberanian mengurangi ketergantungan struktural. Dalam sektor energi dan pangan, Indonesia tidak bisa terus menggantungkan kebutuhan dasarnya pada pasar global yang mudah terguncang oleh konflik geopolitik. Dalam pengelolaan sumber daya alam, Indonesia tidak boleh sekadar menjadi pemasok bahan mentah dalam rantai pasok dunia yang dikendalikan negara besar. Hilirisasi, industrialisasi nasional, dan kendali negara atas sektor strategis adalah langkah geopolitik, bukan sekadar kebijakan ekonomi.
Dalam pertahanan dan keamanan, Vivere Pericoloso bukan berarti agresivitas militer, melainkan kesiapsiagaan strategis. Indonesia berada di kawasan Indo-Pasifik yang semakin diperebutkan. Pertahanan yang kuat adalah syarat agar politik bebas aktif tidak menjadi slogan kosong. Dalam ranah sosial dan ideologis, Vivere Pericoloso juga berarti keberanian menjaga persatuan nasional di tengah derasnya perang informasi dan polarisasi global yang mudah merembes ke dalam negeri.
Krisis geopolitik global yang mengeras pada tahun 2026 bukanlah anomali sejarah, melainkan pengulangan pola lama dalam bentuk baru. Dunia kembali memasuki fase berbahaya. Dalam situasi seperti ini, pilihan untuk “aman” dengan cara tunduk justru mengandung bahaya jangka panjang, sementara pilihan untuk berdaulat selalu mengandung risiko jangka pendek. Di sinilah makna sejati hidup dalam bahaya: memilih risiko yang bermartabat daripada kenyamanan yang melumpuhkan.
Jika kemerdekaan Indonesia dahulu lahir di tengah krisis global, maka kemerdekaan yang sesungguhnya hari ini hanya dapat dipertahankan dengan keberanian yang sama. Keberanian untuk berpikir mandiri, bersikap berdaulat, dan berjalan tegak di tengah dunia yang kembali bergejolak tanpa kehilangan arah ideologisnya. Tahun 2026 dapat dibaca sebagai Tahun Vivere Pericoloso, bukan karena Indonesia ingin berbahaya, tetapi karena dunia memaksanya untuk memilih: menjadi penonton sejarah, atau menjadi subjek yang sadar akan arah dan nasibnya sendiri.
Kota Bima, Jumat 06-02-2026.
✍️😊BD🇲🇨
