Oleh : C.Alau
Dualisme KNPI pusat telah lama menjadi sumber kerusakan moral dan keorganisasian. Namun dampaknya menjadi jauh lebih destruktif ketika pola tersebut direplikasi di Papua Pegunungan. Apa yang dilakukan DPP KNPI versi Ryano Panjaitan bukan sekadar kesalahan administratif melainkan rekayasa politik yang mencederai martabat pemuda dan mencoreng proses demokrasi organisasi.
Papua Pegunungan bukan tempat untuk menguji coba kepentingan elite Jakarta. Dan pemuda Papua bukan “objek manipulasi” yang bisa diatur melalui SK kilat dan proses persidangan yang direkayasa.
1. Lahir dari Pembangkangan, Bekerja dengan Ketidakpatuhan
Kepengurusan KNPI versi Noer Farijiansyah dan Ryano Panjaitan sejak awal berdiri di atas pondasi yang rapuh. ketidakpatuhan terhadap hasil Kongres Nasional XV dibigor. Ketika kekalahan tidak diterima, struktur tandingan dibentuk. Inilah akar dari krisis legitimasi yang terus mereka reproduksi ke seluruh Indonesia, termasuk Papua Pegunungan.
Sikap pembangkangan ini berubah menjadi pola kerja,. asal menabrak, asal melanggar, asal mengambil alih.
Dengan pola seperti ini, wajar jika banyak pihak menyebut struktur mereka sebagai kepengurusan tanpa legitimasi konstitusional.
*2. SK Carateker Papua Pegunungan Cacat dari Hulu sampai Hilir*
Masalah utama dimulai ketika DPP versi Ryano menerbitkan SK Carateker untuk Papua Pegunungan.
– Ketua Carateker dari Luar Struktur
Herman Ade diangkat menjadi Ketua Carateker padahal tidak tercantum dalam struktur DPP. Ini bukan kelalaian. Ini pembengkokan aturan secara sadar.
– Sekretaris DPD I Tidak Memiliki Kualifikasi
Kalvin Penggu diangkat menjadi sekretaris tanpa pengalaman OKP maupun KNPI. Hal ini menunjukkan betapa posisi strategis diberikan berdasarkan ambisi dan amplop, bukan karena kapasitas organisasi.
– Tujuh Kabupaten Dibiarkan Menggantung
Hanya KNPI Yahukimo yang berstatus definitif. Tujuh kabupaten lainnya dibiarkan tanpa perhatian. Bahkan Mamberamo Tengah terjebak 9 tahun dalam status karateker. Yang berdampak 3 (tiga) Regenerasi pemimpin dimatikan, demokrasi organisasi dibekukan hanya untuk memlertahankan status quo ketua karateker.
– 6 SK karateker Kilat Seminggu Menjelang Musda
Enam kabupaten diterbitkan SK baru hanya satu minggu menjelang Rapim dan Musda.
Ini bukan pembinaan organisasi. Ini penyiapan panggung agar hasil Musda dapat dikendalikan.
*3. Rapim dan Musda yang Paling Kacau Sepanjang Sejarah KNPI di tanah Papua*
Proses Rapim dan Musda adalah wajah asli dari budaya organisasi yang mereka bawa dari pusat.
– Syarat 50%+1 dan 20% Diabaikan
Fondasi legal Musda justru dihapuskan. Tanpa pemenuhan syarat ini, forum seharusnya batal demi hukum. Namun, proses tetap dipaksa berjalan.
– SC Tidak Melakukan Verifikasi
Tiga elemen yang harus diverifikasi:
■syarat calon,
■kelayakan OKP Cipayung,
■keabsahan DPD II,
justru Ketika verifikasi dihilangkan, Musda berubah menjadi ritual seremonial tanpa legitimasi.
– Ruangan Sidang Penuh Massa Liar
Ruang persidangan dipenuhi kelompok pendukung Kalvin Penggu yang tidak memiliki posisi sebagai peserta penuh, padahal perserta sidang biasanya diisi oleh peserta biasa dan peserta peninjau. Tetapi konyolnya presedium sidanh tidak sterilkan ruang persidangan akhirnya, mobilisasi peserta sekampung dan distrik dihadirkan untuk menekan psikologi para calon dan peserta sidang tetap lainya. Ini jelas-jelas melanggar etika sidang organisasi.
– Presidium Sidang Tidak Profesional
Unsur DPP, termasuk Sekjen Almonzo Bonara, tidak mengambil langkah korektif, selektif dan bijaksana. DPP seharusnya menjadi pelindung konstitusi, tetapi justru menjadi penjamin politik bagi hasil yang sudah diskenariokan untuk menagkan satu calon.
– Dua Calon dan OKP Cipayung Mundur, Sidang Tetap Dipaksakan
Ketika dua calon ketua mundur bersama OKP Cipayung dan sejumlah DPD II, legalitas forum otomatis runtuh. Namun presidium tetap memaksa sidang berlanjut dan menetapkan Kalvin Penggu sebagai ketua secara aklamasi.
Ini bukan aklamasi; ini rekayasa yang disahkan melalui pelanggaran massal aturan organisasi.
*4. Peran DPP Versi Ryano Dari Pembina Menjadi Pelaku*
Kehadiran DPP versi Ryano seharusnya membawa ketertiban. Yang terjadi justru sebaliknya, mereka menjadi bagian dari orkestrasi yang mengabaikan AD/ART dan PO Organisasi.
Dalam bahasa organisasi, fenomena ini adalah misconduct struktural. penyalahgunaan kewenangan untuk tujuan politik sempit.
5. Penolakan Kolektif Pemuda Papua Pegunungan
OKP Cipayung dan seluruh DPD II telah menolak hasil Rapim dan Musda versi Ryano Panjaitan. Penolakan ini bukan didorong oleh kepentingan politik, tetapi oleh kesadaran hukum organisasi.
Pesan mereka jelas! Papua Pegunungan tidak dapat menerima kepengurusan yang lahir dari manipulasi dan pelanggaran.
*6.Saatnya Menghentikan Siklus Kerusakan*
Tanah Papua memiliki sejarah panjang perjuangan pemuda yang bermartabat.
Membiarkan manipulasi organisasi ini terus berlangsung sama dengan mengizinkan masa depan pemuda dirampas oleh oknum-oknum yang tidak menghargai aturan.
Sudah saatnya pemuda Papua Pegunungan:
1. Mengembalikan KNPI pada jalur konstitusional.
2. Menolak setiap bentuk rekayasa organisasi yang menetapkan Kalvin Penggu Sebagai Ketua
3. Menghentikan praktik politik kotor yang diimpor dari pusat.
4. Menuntut audit dan pembatalan seluruh proses Rapim dan Musda versi Ryano dipapua Pegunungan.
Pemuda tidak boleh diam ketika organisasi dipreteli oleh tangan-tangan yang haus kuasa. Suara moral generasi muda harus ditegakkan kembali. Papua Pegunungan bukan ruang untuk eksperimen kekuasaan.
Papua Pegunungan adalah ruang untuk integritas, akal sehat, dan kepemimpinan Pemuda yang bermartabat.
#Pemuda Punya Integritas
#Tolak semua bentuk kecurangan
#Kami Tolak hasil pemilihan kepala desa pemuda Ryano Panjahitan.
