Jakarta, … Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penetapan Daftar Lokasi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.
Penandatanganan dilakukan di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/09). Kepala BGN, Dadan Hindayana menegaskan pentingnya percepatan pembangunan SPPG untuk memperluas akses pemenuhan gizi masyarakat, khususnya di daerah terpencil.
“Pembentukan SPPG ini penting sekali karena SPPG inilah merupakan mesin penyerap anggaran Badan Gizi. Setiap kali satu SPPG berdiri maka 1 miliar 1 bulan itu akan terserap,” kata Dadan.
Dadan mengapresiasi dukungan Mendagri dan Menteri PU yang dinilai menjadi kunci percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, Program MBG merupakan investasi terbesar pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.
Dalam keterangan yang sama, Mendagri, Tito Karnavian mengatakan, SKB 3 Menteri tersebut menjadi salah satu dukungan Kemendagri untuk percepatan Program MBG di daerah tertinggal, terluar, dan terdalam (3T).
Dia mengaku pihaknya telah mendorong pemerintah daerah (Pemda), termasuk di wilayah 3T, untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program MBG. Hingga saat ini sudah ada 141 Pemda yang membentuk Satgas.
“Satgas ini tugas utamanya melakukan fasilitasi, jadi apa menyiapkan lahan atau SPPG-nya, entah dari Pemda atau dari mitranya, dan setelah itu menyampaikan usulan titik-titik (lokasi SPPG),” kata Tito.
Ia menyatakan pemda sangat antusias mendukung percepatan pelaksanaan MBG, termasuk pembangunan SPPG. Menurutnya itu terjadi karena manfaat program tersebut dapat langsung dirasakan masyarakat.
“Biasanya kepala daerah itu bukan profit oriented yang menjadi target utama. Bagi mereka dengan adanya program ini tentu yang paling utama membantu program mereka untuk menangani stunting karena mereka juga ditarget untuk menurunkan stunting,” ujar eks kapolri itu.
Selain itu, program ini juga dinilai menguntungkan kepala daerah karena akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Program ini juga dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat, sehingga menekan angka kemiskinan.
MBG juga mendukung penyerapan hasil produksi pangan masyarakat sekitar. “Punya produksi ikan, produksi sayur dan lain-lain bisa terserap,” kata Tito.
Ia berharap, dengan adanya penandatanganan SKB tersebut, realisasi target Presiden RI Prabowo Subianto dalam program MBG dapat diakselerasi.
