Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat bicara mengenai keputusan pemerintah pusat untuk tidak menetapkan status bencana nasional terkait banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Menurut Tito, fokus utama pemerintah saat ini adalah pada aksi penanganan yang cepat dan menyeluruh, bukan pada status. Ia menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah sejak hari pertama, dengan menggerakkan semua kementerian dan lembaga terkait ke tiga daerah terdampak, sudah mencerminkan penanganan berskala nasional atau mobilisasi kekuatan nasional.
Dilansir dari Merdeka.com, Tito menjelaskan bahwa penggunaan status “bencana nasional” perlu dipertimbangkan secara hati-hati karena dapat menciptakan persepsi bahwa seluruh wilayah Indonesia sedang menghadapi krisis. Persepsi semacam itu dikhawatirkan dapat berdampak negatif langsung pada sektor pariwisata dan mobilitas internasional, yang bisa menyebabkan kerugian bagi daerah yang tidak terdampak seperti Bali, Labuan Bajo, atau Yogyakarta. Oleh karena itu, Tito menekankan bahwa penanganan yang dilakukan di tiga provinsi tersebut sudah maksimal layaknya penanganan nasional, meskipun tanpa status formal tersebut.
Kita berdoa agar keputusan pemerintah ini dilandasi hikmah terbaik demi kestabilan negara, dan yang terpenting, seluruh upaya aksi penanganan dan mobilisasi bantuan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat berjalan dengan lancar dan maksimal. Semoga pemerintah pusat dan daerah diberikan kebijaksanaan serta sumber daya yang cukup untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan meringankan beban para korban, sehingga masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan kehidupan kembali normal.
Untuk mendapatkan informasi lebih lengkapnya, silakan kunjungi laman “Merdeka.com-Mendagri Tito Jelaskan Alasan Pemerintah Tak Tetapkan Status Bencana Nasional Terkait Banjir Bandang Sumatra”.
