Oleh: Syafrudin Budiman, S.IP. Koordinator Nasional (Aliansi Relawan Prabowo-Gibran
Keputusan Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 12 November 2026, merupakan sebuah peristiwa ketatanegaraan yang mengejutkan sekaligus menjadi preseden langka dalam sejarah politik modern Indonesia.
Langkah tersebut diambil di tengah pusaran polemik berkepanjangan terkait keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan tingkat menengah atas miliknya. Alih-alih bertahan dan membiarkan energi bangsa terkuras dalam tarikan konflik hukum serta wacana pemakzulan di parlemen, Mas Gibran memilih jalan sunyi yang berjiwa besar: mundur demi menjaga stabilitas nasional.
Akar Persoalan: Gugatan MK, Putusan MA, dan Posisi Suket
Untuk memahami duduk perkara ini secara jernih, kita perlu menengok rangkaian proses hukum yang bergulir. Polemik bermula dari gugatan keabsahan syarat administratif pendidikan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada awal Oktober 2026, meski permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum (legal standing), pertimbangan hukum MK mencatat bahwa tidak ditemukan bukti dokumen ijazah luar negeri yang dapat disetarakan secara langsung dengan pendidikan menengah atas di Indonesia.
Pertimbangan hukum MK tersebut kemudian dijadikan rujukan fakta hukum oleh Mahkamah Agung (MA) dalam mengabulkan kasasi sengketa tata usaha negara terkait Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah yang diterbitkan kementerian terkait. Menurut MA, dokumen seperti certificate of attendance dan catatan akademik luar negeri belum memenuhi syarat substantif sebagai bukti kelulusan jenjang setara SMA/SMK.
Menindaklanjuti putusan MA tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut Suket penyetaraan milik Gibran, yang secara otomatis membuat gugatan lanjutan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dinyatakan gugur.
Di sinilah letak kerancuan administratif masa lalu yang sesungguhnya bukan merupakan niat jahat personal, melainkan ketidaksinkronan verifikasi administrasi lembaga negara pada masa pencalonan. Suket yang semula diterbitkan secara resmi oleh negara dan menjadi dasar sah Komisi Pemilihan Umum (KPU) meloloskan pencalonan, belakangan dibatalkan oleh koreksi peradilan administrasi.
Mengapa Hanya Gibran yang Dipersoalkan?
Pertanyaan kritis yang kerap muncul di tengah masyarakat adalah: bukankah pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 merupakan satu paket kesatuan? Mengapa konsekuensi administratif ini hanya diarahkan kepada Gibran, sementara legitimasi Presiden Prabowo Subianto tetap utuh?
Dalam hukum tata negara dan doktrin kepresidenan kita, mandat elektoral pasangan calon memang diperoleh secara bersama-sama, namun pemenuhan syarat administratif dan pertanggungjawaban hukum melekat secara individual (personal liability) pada masing-masing subjek hukum. Presiden Prabowo Subianto telah memenuhi seluruh kualifikasi konstitusional dan administratif secara sah tanpa cacat sedikit pun.
Oleh karena itu, cacat administratif yang ditemukan belakangan pada dokumen penyetaraan pendidikan wakil presiden tidak serta-merta membatalkan legitimasi konstitusional Presiden terpilih.
Mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden yang kini dijalankan oleh MPR merupakan bukti bahwa sistem ketatanegaraan kita dirancang untuk menjaga kesinambungan pemerintahan Presiden Prabowo agar tidak tersandera oleh persoalan administratif wakilnya.
Sikap Negarawan Gibran dan Kesetiaan kepada Pemerintahan Prabowo
Hal yang patut diapresiasi tinggi adalah sikap kenegarawanan Mas Gibran saat menyampaikan pidato pamit dan pengunduran dirinya. Di hadapan publik, ia menegaskan bahwa keputusannya berhenti adalah murni keputusan pribadi dan bentuk tanggung jawab moral agar roda pemerintahan tidak terganggu. Tidak ada nada kemarahan, tidak ada upaya membenturkan massa relawan dengan institusi hukum maupun parlemen.
Sebaliknya, Gibran justru menitipkan pesan kesejukan, meminta maaf kepada generasi muda, serta menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung penuh kepemimpinan dan program-program strategis Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo pun merespons dengan penghormatan setinggi-tingginya, mengapresiasi dua tahun kerja keras Gibran yang telah turun langsung mengawal ratusan titik proyek pemerintah di 35 provinsi. Ini menunjukkan bahwa perpisahan di kursi eksekutif terjadi dalam suasana saling menghormati, matang, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas jabatan.
Posisi Politik Jokowi Pasca-Pengunduran Diri Gibran
Langkah mundur Gibran juga sekaligus menepis berbagai spekulasi liar mengenai keretakan hubungan antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto. Dari Solo, Pak Jokowi memberikan pernyataan yang sangat teduh dan lugas: jabatan politik itu bersifat sementara, dan dinamika di dalamnya adalah hal yang lumrah.
Lebih dari itu, Pak Jokowi menegaskan bahwa dirinya dan seluruh barisan pendukung akan tetap tegak lurus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, terutama dalam menyukseskan berbagai agenda kerakyatan. Sikap ini menjadi jangkar stabilitas politik nasional agar tidak terjadi polarisasi baru di akar rumput.
Masa Depan Politik Gibran dan Langkah Pendidikan Kesetaraan (Paket C)
Mundur dari kursi Wakil Presiden bukanlah akhir dari perjalanan politik Gibran Rakabuming Raka. Di usianya yang masih sangat muda, memiliki pengalaman sebagai Wali Kota Surakarta dan Wakil Presiden selama dua tahun adalah modal kepemimpinan yang sangat berharga dan jarang dimiliki politisi seusianya.
Agar di masa depan langkah politiknya tidak lagi tersandera oleh celah administratif serupa, solusi yang paling elegan, konkret, dan taat hukum adalah mengikuti program pendidikan kesetaraan Kejar Paket C.
Langkah ini bukan bentuk kemunduran, melainkan teladan kerendahan hati seorang pemimpin yang mau memperbaiki kekurangan formalitas administratif sesuai aturan negara. Dengan mengantongi ijazah Paket C secara resmi, seluruh perdebatan mengenai kualifikasi pendidikan menengah atas akan tertutup rapat untuk selamanya.
Gibran akan memiliki pijakan hukum yang kokoh, bersih, dan tak terbantahkan untuk kembali melangkah dalam kontestasi politik di masa mendatang—baik di level eksekutif daerah, parlemen, maupun panggung nasional pada 2029 dan seterusnya. Keputusan mundur hari ini adalah sebuah langkah mundur satu tapak untuk melompat jauh lebih tinggi dengan legitimasi yang paripurna. (red)
