KESBANG.COM, JAKARTA – Politik dan Uang memang seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Kekuasaan politik bisa menghasilkan uang yang banyak sebaliknya dengan uang seseorang bisa mengendalikan kekuasaan seseorang.
Poiltik uang (money politics) ini ada sepanjang masa. Apalagi jelang pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2018-2019 mendatang, soal money politics ini menjadi barang dagangan yang laris manis baik bagi sang kandidat yang akan maju ke parlemen maupun bagi masyarakat pemilih.
Menurut Ketua Lembaga Kajian Nilai Menjadi Orang Indonesia, DR. Bangun Sitohang mengatakan “Jangan rendahkan derajat pemilih sang pemegang kedaulatan.” Bahwa jika benar ada pernyataan sementara pihak yang mewajibkan para calon yang akan maju pilkada untuk menyiapkan uang banyak dan “kelaut saja” jika tidak punya uang untuk maju pilkada, menurut saya pikiran emosional ini adalah kegagalan kaderisasi internal, sekaligus menandakan lembaga tersebut tidak punya calon berkualitas.
“Core bisnis pilkada adalah para pemilih bukan uang. Jika andalannya uang maka berlaku hukum kausalitas ekonomi (Kembali modal= BEP). Jalannya pasti korupsi anggaran,” paparnya.
Bangun menegaskan, hal ini juga pertanda lemahnya keuangan lembaganya. Kalau orientasinya uang, sekalian saja para calon dicari dari pengusaha saja. Pernyataan calon yang tidak punya uang ke laut saja telah merendahkan militansi pemilih yang tidak semua diukur dengan uang. Seharusnya yang dicari itu calon yang bisa diterima semua pihak sehingga pembangunan mudah mendapatkan partisipasi dan calon punya konsep dan program perubahan ke arah yang lebih baik dan memahami regulasi tatakelola pemerintahan. Syarat pencalonan sesuai UU pilkada dan PKPU sudah given untuk jadi patokan. (Zul)
