Banten – Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Provinsi Banten mengimbau seluruh elemen pekerja dan buruh di wilayah Banten untuk tetap menjaga situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026.
Ketua DPD SPN Banten, Intan Indria Dewi, menegaskan bahwa aspirasi terkait kenaikan upah merupakan hak konstitusional pekerja, namun pelaksanaannya harus tetap mengedepankan etika, aturan hukum, dan menjaga iklim investasi.
“Kami memahami harapan besar rekan-rekan buruh untuk mendapatkan upah yang layak demi menghadapi fluktuasi harga kebutuhan pokok. Namun, kami juga mengajak seluruh anggota SPN dan elemen buruh lainnya di Banten untuk menjaga stabilitas keamanan. Jangan sampai perjuangan kita dicederai oleh tindakan yang merugikan kepentingan umum,” kata Intan melalui keterangan tertulisnya, Rabu 17 Desember 2025.
Untuk itu, pihaknya tetap menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Banten dan aparat kepolisian guna memastikan bahwa saluran aspirasi buruh tetap terbuka lebar tanpa harus mengorbankan ketertiban wilayah.
“Kami percaya bahwa dengan komunikasi yang baik antara serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah (tripartit), kita bisa menemukan jalan tengah yang adil bagi kesejahteraan buruh sekaligus menjaga kesehatan dunia usaha di Banten,” jelasnya.
Menurut dia, perjuangan kenaikan upah untuk tahun 2026 bukan sekadar soal angka, tapi soal keadilan dan keberlangsungan hidup pekerja namun tetap berpedoman pada koridor yang berlaku.
“DPD SPN Banten berkomitmen bahwa perjuangan ini harus dilakukan dalam koridor hukum. Kondusifitas Banten adalah tanggung jawab kita bersama,” bebernya.
Sekali lagi disampaikannya bahwa kalangan buruh di Banten harus bisa menjadi contoh bagi wilayah lainnya dalam merawat iklim yang aman bagi semua.
“Tetap menjaga rumah kita (Banten) tetap aman dan nyaman untuk semua orang,” pungkas Intan.
