Ð
YOGYAKARTA Sabtu 14 November 2026 – Proses pemilihan Ketua RT 84 RW 19 Karanganyar, Kelurahan Brontokusuman, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta, menuai polemik dan penolakan dari sejumlah warga. Persoalan ini mencuat setelah agenda pemilihan yang digelar pengurus RT dinilai belum didahului sosialisasi, musyawarah pembentukan panitia, serta penetapan daftar warga yang memiliki hak suara secara terbuka.
Berdasarkan keterangan warga, selama kurang lebih dua tahun sejak 2024 tidak pernah diselenggarakan pertemuan rutin warga RT 84. Namun, secara tiba-tiba warga menerima undangan untuk menghadiri pertemuan yang sekaligus diarahkan pada proses pemilihan Ketua RT.
Dalam pertemuan tersebut, warga yang hadir diperkirakan sekitar 35 orang dari kurang lebih 55 kepala keluarga. Warga menyebut daftar hadir yang diedarkan tidak mencantumkan hari, tanggal, maupun jam kegiatan secara lengkap. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai administrasi dan keabsahan forum.
j
MUSYAWARAH DAN PEMBENTUKAN PANITIA DIPERTANYAKAN
Rapat dibuka oleh Ketua RT 84, kemudian dipimpin oleh Saudara Ramai. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa proses pemilihan harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah kelurahan dan kecamatan, termasuk persyaratan calon yang berkaitan dengan KTP, domisili, dan kartu keluarga.
Ketua RW 19, Ibu Ninuk, dalam penyampaiannya juga menekankan pentingnya pembukaan forum oleh ketua panitia serta pembacaan dan penetapan nama-nama warga yang hadir.
Namun, menurut keterangan warga, tahapan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana yang disampaikan. Tidak ada pembacaan dan penetapan daftar pemilih secara terbuka sebelum penjaringan calon dimulai.
Persoalan semakin berkembang ketika muncul pencalonan Saudari Rema, yang disebut merupakan anak angkat Ketua RT 84, Ibu Rut. Pencalonan tersebut diusulkan oleh ibunya, Saudari Novi, yang menurut sejumlah warga juga pernah menjadi bagian dari pengurus RT.
KRISNA TRIWANTO S.H. MINTA PROSES DIULANG SECARA TERBUKA.
Salah seorang warga, Krisna Triwanto, S.H., menyampaikan keberatan dan meminta agar pemilihan tidak dilanjutkan sebelum seluruh tahapan diselenggarakan secara transparan.
Menurut Krisna, semestinya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada seluruh warga, dilanjutkan musyawarah pembentukan panitia independen, penetapan daftar pemilih berdasarkan nama dan alamat, serta penyampaian persyaratan calon secara terbuka.
Krisna juga mempertanyakan siapa yang secara resmi menjabat sebagai ketua panitia. Dalam forum tersebut, Saudari Mus kemudian disebut sebagai ketua panitia, bukan Saudara Ramai yang sebelumnya memimpin jalannya pertemuan.
Krisna menegaskan bahwa persoalan ini bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap seseorang, melainkan menyangkut prosedur dan legitimasi pemilihan.
Ia juga mempertanyakan persyaratan usia, status kependudukan, serta ketentuan lain yang harus dipenuhi calon Ketua RT. Menurutnya, semua persyaratan harus diperiksa berdasarkan peraturan yang berlaku dan tidak boleh ditentukan secara sepihak.
WARGA MEMPERTANYAKAN LPJ KEUANGAN, KEGIATAN, DAN INVENTARIS
Selain persoalan pemilihan, Krisna meminta pengurus RT 84 menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) selama kurang lebih dua tahun terakhir.
Hal-hal yang diminta untuk dibuka meliputi :
LPJ keuangan kas RT beserta pemasukan dan pengeluaran.
LPJ kegiatan dan penggunaan dana kegiatan warga.
LPJ barang-barang inventaris milik RT.
Catatan penerimaan dan pengeluaran hasil persewaan tiga rumah.
Bukti transaksi, pencatatan pembayaran, serta saldo kas yang masih tersedia.
Khusus mengenai keuangan, Krisna menyoroti informasi adanya hasil persewaan tiga rumah dengan nilai sewa masing-masing disebut sebesar Rp200.000 per bulan.
Apabila ketiga rumah tersebut seluruhnya disewakan secara bersamaan selama 24 bulan, nilai penerimaan bruto secara matematis mencapai Rp14.400.000, dengan catatan seluruh rumah tersewa penuh selama periode tersebut dan belum memperhitungkan biaya maupun pengeluaran.
Menurut Krisna, bapabila aset tersebut merupakan aset atau sumber pendapatan warga, maka pengelolaannya wajib dapat dijelaskan kepada warga melalui laporan yang terbuka dan dapat diperiksa bersama.
“Jangan hanya meminta warga hadir ketika ada pemilihan Ketua RT. Warga juga berhak mengetahui bagaimana uang kas dikelola, kegiatan apa yang dilaksanakan, serta bagaimana inventaris dan aset lingkungan dipertanggungjawabkan,” demikian substansi keberatan yang disampaikan Krisna.
USTAD ROI TURUT MEMPERTANYAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS
Dalam forum tersebut, Bapak Ustad Roi juga disebut menyampaikan dukungan terhadap perlunya keterbukaan dan pertanggungjawaban pengurus.
Ia mempertanyakan tidak adanya pertemuan dan laporan pengurus selama periode yang dipersoalkan. Ustad Roi juga menyampaikan keberatan terhadap pencalonan yang diajukan tanpa terlebih dahulu memastikan seluruh persyaratan dan prosedur pemilihan.
Setelah Ustad Roi meninggalkan forum, Krisna menyatakan bahwa dirinya menolak proses pemilihan dilanjutkan karena menurut pandangannya tahapan yang diperlukan belum dipenuhi.
Sejumlah warga kemudian meninggalkan forum. Dengan demikian, proses pemilihan tersebut dipersoalkan karena tidak lagi diikuti oleh sebagian besar warga yang sebelumnya hadir.
MUNCUL USULAN PEMILIHAN ULANG PADA 16 NOVEMBER 2026
Di tengah polemik, Ketua RW 19 disebut menginisiasi pembentukan panitia baru dengan susunan yang disampaikan dalam forum, yakni Saudari Mus sebagai ketua panitia dan Krisna Triwanto sebagai sekretaris.
Pemilihan kemudian direncanakan kembali pada :
Hari/Tanggal : Senin, 16 November 2026
Waktu : Pukul 19.00 WIB
Agenda : Musyawarah dan pemilihan Ketua RT 84 RW 19 Karanganyar.
Namun, menurut keterangan warga, Ketua RT 84, Ibu Rut, tidak menyetujui rencana tersebut dan tetap melanjutkan proses bersama sejumlah warga yang masih berada di lokasi.
Warga mempertanyakan dasar dan kewenangan untuk meneruskan proses pemilihan ketika tahapan pembentukan panitia, daftar pemilih, serta keberatan warga belum diselesaikan.
Warga juga menyampaikan adanya persoalan akses masuk bagi salah seorang warga yang hendak mengikuti kegiatan di lokasi. Peristiwa tersebut perlu diklarifikasi kepada pihak-pihak terkait agar hak warga untuk berpartisipasi tidak dibatasi secara sepihak.
WARGA BERENCANA MENGADUKAN PERSOALAN KE KELURAHAN BRONTOKUSUMAN.
Sejumlah warga menyatakan akan mendatangi Kantor Kelurahan Brontokusuman pada Senin, 16 November 2026, untuk meminta klarifikasi dan fasilitasi pemerintah kelurahan.
Warga berharap Lurah Brontokusuman dan Kemantren Mergangsan dapat memeriksa proses pemilihan, memastikan dasar aturan yang digunakan, memfasilitasi musyawarah, serta meminta pertanggungjawaban pengurus atas pengelolaan keuangan dan aset lingkungan.
Warga juga meminta agar tidak ada pihak yang mengklaim hasil pemilihan sebagai keputusan seluruh warga sebelum prosedur dan legitimasi forum dipastikan.
KRISNA SIAP TEMPUH LANGKAH HUKUM
Krisna Triwanto, S.H. menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum dan administratif apabila pengurus tidak memberikan penjelasan serta laporan pertanggungjawaban yang diminta.
Menurutnya, pengelolaan uang kas, pendapatan persewaan rumah, dan inventaris lingkungan tidak boleh menjadi persoalan tertutup. Warga memiliki kepentingan untuk mengetahui sumber penerimaan, penggunaannya, dan saldo yang tersedia.
Ia menegaskan bahwa tuntutan keterbukaan tersebut bukan untuk menyerang pribadi pengurus, melainkan untuk memastikan tata kelola organisasi kemasyarakatan di tingkat RT berjalan secara bertanggung jawab.
“RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk melayani dan mewakili kepentingan warga, bukan milik pribadi atau keluarga siapa pun. Pemilihan harus menghormati warga, dan pengelolaan keuangan harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
CATATAN KRITIS :
JANGAN SAMPAI PEMILIHAN MENDAHULUI MUSYAWARAH
Polemik RT 84 RW 19 Karanganyar ini menjadi pengingat bahwa jabatan Ketua RT bukanlah jabatan yang dapat ditentukan berdasarkan kehendak satu orang atau kelompok tertentu.
Legitimasi kepengurusan harus dibangun melalui mekanisme yang sesuai peraturan, keterlibatan warga, keterbukaan administrasi, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Pemerintah Kelurahan Brontokusuman diharapkan segera turun tangan menjadi fasilitator dan memastikan persoalan ini diselesaikan melalui musyawarah yang demokratis, tertib, dan tidak diskriminatif.
Sebab, yang dipersoalkan warga bukan sekadar siapa yang menjadi Ketua RT, melainkan bagaimana prosesnya dilaksanakan dan bagaimana amanah warga dipertanggungjawabkan.Sampai saat berita ini ditayangkan,pihak rt 84 Karanganyar Brontokusuman Yogyakarta,belum dapat dihubungi.
