PEMILIHAN KETUA RW 19 KARANGANYAR DITUNDA : WARGA PERTANYAKAN TRANSPARANSI UNDANGAN, BATAS DUA PERIODE, DAN LPJ PENGURUS.

Daerah61 views

 

Warga Desak Pemilihan Dilaksanakan Secara Demokratis, Terbuka, dan Sesuai Perwal Kota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2024.

YOGYAKARTA, 15 NOVEMBER 2026 – Pelaksanaan pemilihan Ketua RW 19 Karanganyar, Kelurahan Brontokusuman, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta, yang semula direncanakan berlangsung pada malam ini, menuai polemik dan akhirnya disepakati untuk ditunda.
Penundaan tersebut terjadi setelah sejumlah warga mempertanyakan proses undangan yang dinilai tidak merata, transparansi panitia, mekanisme pemilihan, hingga pertanggungjawaban pengurus RW selama masa kepengurusan sebelumnya.

Sejumlah warga menyampaikan bahwa banyak warga yang mengaku tidak mendapatkan undangan. Sementara itu, undangan yang beredar diduga lebih banyak diberikan kepada kelompok warga tertentu yang dinilai dekat dengan Ketua RW 19, Bu Ninuk.
Bahkan, muncul dugaan adanya pengaturan distribusi undangan dengan pesan agar hanya warga yang mendukung pihak tertentu yang diundang. Dugaan tersebut perlu diklarifikasi secara terbuka oleh pihak Ketua RW agar tidak berkembang menjadi konflik sosial di tengah masyarakat.

Persoalan semakin menjadi perhatian karena Bu Ninuk disebut-sebut kembali berencana mencalonkan diri, meskipun warga mempertanyakan apakah masa jabatannya telah mencapai dua periode.

PEMUDA DAN WARGA MEMINTA PEMILIHAN DITUNDA
Dalam forum tersebut, perwakilan pemuda, Saudara Anton dari RT 69, menyampaikan keberatan terhadap pelaksanaan pemilihan yang dinilai belum memberikan ruang partisipasi secara merata kepada warga.

Permintaan penundaan tersebut mendapat dukungan dari Bapak Iwan, mantan Ketua RT 69, yang meminta agar seluruh perwakilan warga diberikan kesempatan untuk diundang dan mengikuti proses pemilihan sesuai ketentuan.
Akhirnya, forum menyepakati bahwa pertemuan malam tersebut difokuskan untuk sosialisasi mekanisme pemilihan RW 19 sekaligus penetapan panitia.
Disepakati pula bahwa pemilihan Ketua RW 19 diundur menjadi :
Kamis, 19 November 2026, pukul 19.30 WIB.
Dalam kesepakatan tersebut, warga meminta agar proses pencalonan dibuka secara transparan, tidak diskriminatif, serta memberikan kesempatan yang sama kepada warga yang memenuhi persyaratan.

Ketua panitia, Saudara Arda, menyatakan sepakat atas penundaan pemilihan. Panitia juga menyampaikan bahwa pendaftaran calon harus dilakukan paling lambat dua hari sebelum pelaksanaan pemilihan, disertai penyampaian visi, misi, dan program kerja masing-masing calon.

Namun demikian, persyaratan administratif tersebut harus disusun berdasarkan Perwal yang berlaku dan disosialisasikan secara terbuka kepada seluruh pihak.

PANITIA MENGAKU TIDAK MENGETAHUI DAFTAR WARGA YANG DIUNDANG
Hal lain yang menjadi sorotan adalah ketika Ketua Panitia, Saudara Arda, menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti siapa saja warga yang sebelumnya diundang dalam agenda pemilihan tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab menyusun dan mendistribusikan undangan, serta bagaimana mekanisme penentuan peserta pemilihan dilakukan.

Jika panitia pemilihan tidak mengetahui daftar undangan, maka transparansi penyelenggaraan patut menjadi bahan evaluasi bersama.
Pemilihan pengurus RW bukan kepentingan pribadi, kelompok, maupun keluarga tertentu. RW merupakan lembaga kemasyarakatan yang harus bekerja untuk seluruh warga tanpa membedakan pilihan politik, kedekatan, usia, maupun kelompok sosial.

LURAH HADIR, BABINKAMTIBMAS DAN BABINSA IKUT MEMANTAU
Situasi forum yang sempat berlangsung kurang kondusif turut mendapat perhatian aparat kewilayahan.
Babinkamtibmas dari Polsek Mergangsan, Bapak Widar, bersama tim Reserse Mergangsan hadir untuk memantau situasi. Babinsa dari Koramil Mergangsan,juga turut hadir guna menjaga kondisi tetap aman dan terkendali.

Lurah Brontokusuman, Bapak Maryanto, kemudian hadir dan mengikuti perkembangan forum hingga tercapai kesepakatan penundaan pemilihan.
Setelah forum selesai, Lurah memanggil Krisna, Ketua RW 19 Bu Ninuk, serta Ketua RT 84 Bu Rut, dengan didampingi Babinkamtibmas Bapak Widar.
Dalam kesempatan tersebut, Lurah menyarankan agar proses pemilihan RW berikutnya dilaksanakan secara normatif berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Lurah juga menyampaikan agar persoalan pemilihan RT 84 dievaluasi dan laporan pertanggungjawaban pengurusnya diselesaikan.

Namun, menurut keterangan warga yang disampaikan dalam forum tersebut, Ketua RT 84 Bu Rut menyatakan keberatan untuk mengulang pemilihan.
Sementara itu, warga bernama Suryani menyampaikan bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan penundaan pemilihan RT 84 sampai hari Senin, sesuai saran Ketua RW 19.Bu Ninuk.

LPJ PENGURUS RW MENJADI TUNTUTAN WARGA
Tidak hanya mempersoalkan mekanisme pemilihan, warga juga meminta agar Ketua RW 19 terlebih dahulu menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan selama masa kepengurusan.
Permintaan tersebut merupakan bagian penting dari prinsip transparansi dan akuntabilitas organisasi kemasyarakatan.
Perlu diketahui, Pasal 6 ayat (4) huruf c Perwal Kota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2024 secara tegas memasukkan penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh Ketua LKK sebagai bagian dari susunan acara musyawarah pembentukan pengurus.

Dengan demikian, LPJ bukan sekadar permintaan pribadi warga, melainkan telah ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme musyawarah yang diatur dalam Perwal.
Warga berhak meminta penjelasan mengenai program kerja, kegiatan, penggunaan anggaran, serta hasil pelaksanaan tugas pengurus sebelumnya.

SOROTAN TERHADAP MASA JABATAN KETUA RW 19 Karanganyar Brontokusuman
Dalam forum tersebut, Saudara Iwan juga menyampaikan bahwa calon Ketua RW seharusnya merupakan warga yang berdomisili di wilayah RW 19 Karanganyar.
Sementara itu, Ustaz Roi mengingatkan mengenai ketentuan pembatasan masa jabatan pengurus maksimal dua periode.
Hal ini menjadi penting karena terdapat pertanyaan warga mengenai rencana pencalonan kembali Bu Ninuk yang disebut telah menjabat dua periode.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Perwal Kota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2024:
Masa bakti pengurus LKK adalah lima tahun.
Pengurus dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
Masa bakti paling banyak dua periode, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
Karena RW termasuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, ketentuan tersebut juga berlaku terhadap kepengurusan RW.
Artinya, apabila benar Bu Ninuk telah menjabat selama dua periode, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, maka yang bersangkutan tidak dapat dipilih kembali untuk periode ketiga.
Untuk memastikan hal tersebut, perlu diperiksa SK pengangkatan, tanggal awal dan akhir masa jabatan, serta riwayat periode kepengurusan sebelumnya.

BAGAIMANA ATURAN PEMILIHAN RW MENURUT PERWAL 52 TAHUN 2024?
Ada beberapa ketentuan penting yang harus menjadi pedoman panitia dan warga RW 19.
1. Persyaratan calon pengurus
Pasal 5 Perwal Nomor 52 Tahun 2024 mengatur persyaratan pengurus LKK, antara lain:
Warga Negara Indonesia.
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Setia dan taat kepada Pancasila serta UUD 1945.
Berusia minimal 21 tahun atau pernah kawin.
Sehat jasmani dan rohani.
Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan mengabdi kepada masyarakat.
Telah bertempat tinggal tetap minimal enam bulan secara berturut-turut.

Khusus ketua, tidak boleh merangkap jabatan sebagai Ketua LKK lainnya.
2. Tahapan pembentukan pengurus
Pasal 6 mengatur tahapan pembentukan pengurus LKK, yaitu:
Pembentukan panitia.
Penyusunan tata kala.
Pelaksanaan musyawarah pembentukan pengurus.
Dalam musyawarah harus ada daftar hadir, pengumuman daftar hadir dan pengesahan peserta, penyampaian LPJ, penerimaan dan penetapan calon, pemilihan, pengumuman hasil, serta berita acara.
3. Ketentuan keterwakilan pemilih RW
Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) mengatur bahwa pengurus RW dipilih oleh perwakilan pengurus RT dan perwakilan kepala keluarga yang berkedudukan di wilayah RW setempat.
Ketentuannya:
Setiap RT diwakili tiga orang pengurus RT.
Setiap sepuluh kepala keluarga diwakili tiga orang.
Dengan demikian, mekanisme pemilihan RW harus mengikuti ketentuan keterwakilan tersebut. Bukan semata-mata ditentukan oleh siapa yang dekat dengan pengurus atau siapa yang menerima undangan dari pihak tertentu.
Panitia wajib memastikan daftar RT, jumlah kepala keluarga, jumlah keterwakilan, dan daftar pemilih disusun secara terbuka.
4. Kuorum musyawarah
Pasal 6 ayat (3) mengatur bahwa rapat dimulai apabila dihadiri minimal separuh dari jumlah undangan.
Apabila yang hadir belum memenuhi lebih dari separuh jumlah undangan, rapat ditunda paling lama 15 menit. Jika setelah penundaan tersebut jumlah kehadiran tetap belum memenuhi lebih dari separuh, rapat dapat dimulai dan keputusannya dinyatakan sah.
Namun, ketentuan kuorum tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk sengaja membatasi undangan atau menghilangkan keterwakilan yang seharusnya ada.
5. Berita acara dan pengesahan
Pasal 7 mengatur bahwa berita acara pemilihan dan penyusunan pengurus harus disampaikan kepada Lurah dengan melampirkan daftar hadir paling lambat tujuh hari sejak ditandatangani.
Selanjutnya, Lurah mengesahkan pengurus melalui Keputusan Lurah.

DANA KONSUMSI PEMILIHAN JUGA MENJADI PERHATIAN
Dalam pertemuan tersebut, Lurah Maryanto juga menyampaikan informasi mengenai alokasi dana konsumsi kegiatan pemilihan.
Menurut penjelasan yang disampaikan, terdapat alokasi konsumsi sebesar Rp23.000 dikalikan 40 orang untuk pemilihan RT dan Rp23.000 dikalikan 60 orang untuk pemilihan RW, dengan pemotongan pajak sesuai ketentuan.
Informasi tersebut patut disikapi secara transparan. Warga perlu mengetahui sumber anggaran, mekanisme pencairan, penggunaan, serta pertanggungjawabannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Bu Minah juga menyampaikan contoh mekanisme pemilihan di RW 18 Karanganyar, yakni setiap kepala keluarga mendapatkan undangan atau keterwakilan dua orang dengan membawa KTP.
Usulan tersebut dapat menjadi bahan perbandingan, tetapi mekanisme resmi RW 19 tetap harus berpedoman pada ketentuan keterwakilan dalam Pasal 12 Perwal Nomor 52 Tahun 2024.
PERMENDAGRI 18 TAHUN 2018: RW HARUS MENJADI WADAH PARTISIPASI MASYARAKAT
Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tidak berdiri sendiri.
Dasar pembentukannya juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
Pasal 14 Permendagri tersebut menjadi dasar pengaturan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan di kelurahan melalui peraturan bupati atau wali kota.
Semangat pengaturan tersebut adalah memperkuat partisipasi masyarakat, pemberdayaan, dan hubungan kemasyarakatan.
Karena itu, pemilihan Ketua RW seharusnya menjadi ruang demokrasi warga, bukan ruang untuk mempertahankan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

WARGA BERHARAP PEMILIHAN 19 NOVEMBER BERJALAN JUJUR DAN TERBUKA
Dengan adanya kesepakatan penundaan, warga berharap panitia benar-benar melakukan pembenahan sebelum pemilihan dilaksanakan pada 19 November 2026.
Ada beberapa hal yang perlu dipastikan :
Seluruh keterwakilan pengurus RT dan kepala keluarga dihitung sesuai Pasal 12 Perwal 52 Tahun 2024.
Daftar pemilih dan undangan disusun secara transparan.
Tidak ada diskriminasi terhadap warga berdasarkan kedekatan atau pilihan calon.
Seluruh calon diperiksa persyaratan dan masa jabatannya.
LPJ pengurus sebelumnya disampaikan secara terbuka.
Visi, misi, dan program kerja calon diberikan kesempatan untuk dipaparkan secara adil.
Hasil pemilihan dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Lurah.

PENUTUP : JANGAN JADIKAN RW SEBAGAI ALAT KEPENTINGAN KELOMPOK
Pemilihan Ketua RW bukan persoalan siapa yang paling kuat, siapa yang paling dekat dengan pengurus, atau siapa yang paling banyak memiliki pendukung.
RW merupakan lembaga kemasyarakatan yang bertugas membantu pelayanan pemerintahan, menjaga kerukunan, menampung aspirasi, serta menggerakkan partisipasi masyarakat.
Sebagaimana semangat Pasal 14 Perwal Nomor 52 Tahun 2024, pengurus RT dan RW memiliki tanggung jawab menjaga persatuan, menyalurkan aspirasi, dan mengembangkan partisipasi masyarakat.
Oleh karena itu, Ketua RW harus lahir dari proses yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan dari proses yang menimbulkan kecurigaan dan perpecahan.
Warga RW 19 Karanganyar tidak sedang mencari permusuhan. Warga hanya menginginkan keterbukaan, keadilan, dan kepastian aturan.

JANGAN SAMPAI PEMILIHAN KETUA RW 19 KARANGANYAR BRONTOKUSUMAN,MENJADI SUMBER PERPECAHAN. JADIKAN PEMILIHAN INI SEBAGAI MOMENTUM MEMBANGUN DEMOKRASI, TRANSPARANSI, DAN KERUKUNAN WARGA.

News Feed