Jakarta Timur — Penguatan akses terhadap pelayanan hukum di lingkungan pemerintahan dan masyarakat menjadi salah satu pokok pembahasan dalam audiensi FBO & ABS Law Firm bersama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Pertemuan tersebut mendapat respons positif dari jajaran pemerintah kota, terutama terkait peluang dukungan terhadap Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan kebutuhan pendampingan hukum bagi masyarakat.
Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, menyampaikan langsung sambutan positif tersebut saat menerima audiensi FBO & ABS Law Firm di Ruang Rapat Pangeran Jayakarta, Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026).
Munjirin menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik hubungan kerja sama yang dijajaki, terlebih karena terdapat perhatian terhadap kebutuhan pelayanan hukum, baik di lingkungan pemerintahan maupun di tengah masyarakat Jakarta Timur.
“Sejatinya, dalam hal ini pihak Wali Kota Jakarta Timur sangat menyambut, terutama di Posbakum, begitu juga dengan masyarakat. Perihal hubungan kerja sama yang baik ini, kami dengan senang hati menyambutnya, apalagi pihak pimpinan sudah menyepakati hubungan kerja sama ini,” ungkap Munjirin.
Ferdinan Weimar: Kehadiran Firma Hukum Harus Memberikan Manfaat Lebih Luas
Founder FBO & ABS Law Firm, Ferdinan Weimar, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya ingin membangun pola hubungan yang produktif dengan pemerintah daerah, khususnya dalam memperluas akses masyarakat terhadap konsultasi dan pendampingan hukum.
Menurut Ferdinan, kehadiran firma hukum tidak semestinya hanya terbatas pada penanganan persoalan hukum yang bersifat internal kelembagaan. Lebih jauh, masyarakat di wilayah Jakarta Timur juga perlu memperoleh kesempatan untuk mengakses layanan hukum profesional ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan penjelasan maupun pendampingan.
“Apabila ada permasalahan hukum, Bapak dan Ibu dapat merekomendasikan FBO & ABS Law Firm kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Jadi, bukan hanya untuk kebutuhan internal di lingkungan Kantor Wali Kota Jakarta Timur, tetapi juga untuk masyarakat eksternal di wilayah Jakarta Timur. Kami ingin keberadaan firma hukum ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Bagi kami, ini merupakan sesuatu yang baru dan menjadi langkah positif untuk dikembangkan bersama,” ujar Ferdinan.
Ia menilai, respons pemerintah kota terhadap gagasan tersebut merupakan awal yang baik untuk membangun hubungan kelembagaan yang saling mendukung. Terlebih, persoalan hukum dapat muncul dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari persoalan administrasi, hubungan keperdataan, kegiatan usaha, hingga persoalan hukum lainnya yang membutuhkan penanganan secara tepat.
Ferdinan berharap komunikasi yang telah terjalin dapat diteruskan melalui langkah-langkah konkret, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan layanan hukum, tetapi juga memahami ke mana harus mencari konsultasi dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhannya.
Ia juga menegaskan bahwa setiap bentuk pelayanan dan rekomendasi hukum tetap harus mengedepankan profesionalitas, integritas, serta menghormati mekanisme dan kewenangan masing-masing institusi.
Sementara itu, Ketua Law Firm FBO & ABS, DR. Santrawan Paparang, SH, MH, M.Kn, menilai bahwa penguatan akses pelayanan hukum harus dibangun melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Menurutnya, masyarakat membutuhkan bukan hanya pendampingan ketika berhadapan dengan perkara, tetapi juga edukasi dan konsultasi untuk mencegah timbulnya persoalan hukum.
“Pelayanan hukum yang baik seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada penyelesaian perkara. Ada aspek yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana masyarakat memperoleh pemahaman hukum sejak awal, mengetahui hak dan kewajibannya, serta mendapatkan arahan yang benar sebelum suatu persoalan berkembang menjadi sengketa,” jelas Santrawan.
Ia menjelaskan bahwa FBO & ABS Law Firm membuka ruang pelayanan melalui dua pendekatan utama, yakni litigasi dan nonlitigasi.
Pada bidang nonlitigasi, layanan dapat mencakup konsultasi hukum, penyuluhan dan edukasi hukum, kajian peraturan perundang-undangan, penyusunan dokumen hukum, serta pendampingan legalitas dan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM maupun masyarakat.
Sementara dalam bidang litigasi, layanan meliputi pendampingan dan representasi hukum dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara (TUN), serta persoalan hukum bisnis sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku.
Santrawan juga menaruh perhatian terhadap peluang penguatan Posbakum. Menurutnya, akses bantuan hukum perlu dibangun dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, prosedur pelayanan, serta koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Ia berharap penjajakan bersama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dapat menjadi pintu masuk bagi pembahasan lebih lanjut mengenai bentuk dukungan pelayanan hukum yang tepat, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Audiensi di Jakarta Timur merupakan bagian dari agenda perluasan komunikasi dan penjajakan kolaborasi FBO & ABS Law Firm dengan berbagai unsur pemerintahan, kedinasan, serta lembaga terkait.
Dalam rangkaian agenda yang telah dicanangkan, FBO & ABS Law Firm juga menargetkan komunikasi dan audiensi dengan sejumlah institusi, antara lain Balai Kota atau Kantor Gubernur DKI Jakarta, Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur, serta Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
Selain pemerintah daerah, agenda komunikasi kelembagaan tersebut juga mencakup unsur Dinas Hukum TNI Angkatan Udara (Kadiskum AU), Dinas Hukum TNI Angkatan Laut (Kadiskum AL), Karokum, Kasudin, dan sejumlah instansi lainnya.
Perluasan jejaring ini diarahkan untuk memperkenalkan ruang lingkup layanan profesional FBO & ABS Law Firm sekaligus membuka peluang komunikasi dan sinergi sesuai kebutuhan serta mekanisme masing-masing institusi.
Dari sisi kelembagaan, FBO Law Firm dan ABS Law Firm telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Usaha pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Melalui rangkaian audiensi tersebut, FBO & ABS Law Firm berharap dapat mengambil bagian dalam memperluas literasi hukum, memperkuat akses konsultasi dan pendampingan, serta mendorong tumbuhnya kesadaran hukum di tengah masyarakat.
Bagi Ferdinan Weimar dan DR. Santrawan Paparang, perluasan hubungan kelembagaan ini bukan sekadar membangun jejaring, melainkan membuka ruang pengabdian profesional agar pelayanan dan pemahaman hukum semakin mudah dijangkau oleh masyarakat.
Seluruh peluang kolaborasi selanjutnya diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan mekanisme resmi, dengan tetap menjunjung tinggi profesionalitas, transparansi, serta akuntabilitas.(Red/Bar.S)
