Kesbangnews.com – Pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu ditata secara profesional dengan melibatkan tenaga yang memiliki kompetensi di bidang gizi, keamanan pangan, dan manajemen penyediaan makanan. Sekolah dan guru diharapkan tidak dibebani tanggung jawab teknis yang dapat mengganggu fokus utama mereka dalam mendidik peserta didik.
Pengurus Yayasan Ar-Rahman Meulaboh, Arham, menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari tersalurkannya makanan kepada siswa. Lebih dari itu, program nasional tersebut harus mampu menjamin kualitas gizi, keamanan pangan, efektivitas pengelolaan, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Sekolah adalah tempat mendidik anak. Jangan sampai guru dan pihak sekolah justru disibukkan dengan urusan dapur, pengadaan bahan makanan, pengelolaan menu, dan persoalan logistik,” kata Arham.
Menurutnya, sekolah memiliki tanggung jawab utama memastikan proses belajar mengajar berjalan optimal. Penambahan tugas teknis dalam pengelolaan MBG dikhawatirkan mengurangi waktu dan konsentrasi tenaga pendidik dalam menjalankan fungsi pendidikan.
Arham menilai MBG merupakan program pemenuhan gizi yang membutuhkan perencanaan matang, pengawasan ketat, dan pelaksanaan berbasis kompetensi. Setiap makanan yang diberikan kepada peserta didik harus memperhatikan kandungan nutrisi, kebersihan, keamanan bahan pangan, proses pengolahan, serta kebutuhan tumbuh kembang anak.
“MBG bukan sekadar membagikan makanan gratis. Ini menyangkut kesehatan dan masa depan anak-anak kita. Karena itu, pengelolaannya harus ditangani oleh orang-orang yang memang memiliki keahlian,” ujarnya.
Pembagian Kewenangan Harus Jelas
Arham menyebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama tenaga profesional yang memiliki kompetensi terkait merupakan unsur penting dalam memastikan standar pemenuhan gizi dan keamanan pangan dapat dipenuhi.
Ia menekankan pentingnya pembagian kewenangan yang jelas antara pengelola program dan satuan pendidikan. Pihak yang memiliki kompetensi di bidang pangan dan gizi diharapkan menangani aspek teknis, mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan baku, pengolahan, hingga pengawasan keamanan makanan.
Sementara itu, sekolah tetap berperan dalam koordinasi dan memastikan makanan diterima peserta didik sesuai mekanisme yang ditetapkan.
“Kalau guru harus memikirkan belanja bahan makanan, mencari pemasok, mengatur dapur, mengawasi proses memasak, sampai persoalan distribusi, kapan mereka punya waktu yang cukup untuk fokus mendidik anak?” kata Arham.
Ia menegaskan, pelibatan sekolah tetap penting, tetapi tidak semestinya menjadikan sekolah sebagai pengelola utama seluruh proses operasional MBG.
“Guru punya keahlian mendidik. Ahli gizi punya keahlian dalam pemenuhan gizi. Pengelola pangan punya keahlian dalam penyediaan makanan. Semua harus bekerja sesuai bidangnya,” tambahnya.
MBG Berpotensi Dorong Ekonomi Daerah
Selain aspek pendidikan dan pemenuhan gizi, Arham melihat MBG memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak ekonomi masyarakat apabila rantai pasoknya dikelola secara baik dan transparan.
Menurutnya, program tersebut dapat membuka akses pasar bagi UMKM lokal, petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha pangan di daerah. Penggunaan bahan baku dari wilayah sekitar dinilai berpotensi memperkuat perekonomian lokal sekaligus meningkatkan manfaat program bagi masyarakat.
“Kalau bahan baku diprioritaskan dari daerah sekitar, maka uang yang berputar dari program MBG juga dapat dirasakan masyarakat. Petani bisa menjual hasil pertanian, peternak mendapatkan pasar, nelayan memiliki pembeli, dan UMKM lokal ikut tumbuh,” jelasnya.
Karena itu, ia berharap pengelolaan MBG tidak hanya berorientasi pada distribusi makanan, tetapi juga memperhatikan dampak ekonomi yang dapat dihasilkan bagi daerah.
Arham menilai rantai pasok yang tertata, transparan, dan melibatkan pelaku usaha lokal secara proporsional dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan manfaat ekonomi berkelanjutan melalui program tersebut.
Sekolah Harus Tetap Fokus Mendidik
Arham kembali menekankan bahwa keberadaan MBG seharusnya memperkuat kualitas generasi muda, bukan menambah beban administratif dan operasional sekolah.
Ia berharap pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap tata kelola MBG agar pelaksanaannya semakin profesional, transparan, aman, dan tepat sasaran.
“Tujuan kita sama, yaitu memastikan anak-anak mendapatkan gizi yang baik dan pendidikan yang berkualitas. Karena itu, jangan mempertentangkan keduanya. Biarkan sekolah fokus mendidik, sementara urusan pemenuhan gizi ditangani oleh pihak yang memang ahli,” tegasnya.
Menurut Arham, keberhasilan MBG harus dilihat secara menyeluruh: anak-anak memperoleh makanan bergizi dan aman, guru dapat menjalankan tugas pendidikan secara optimal, serta masyarakat sekitar mendapatkan manfaat ekonomi.
“Yang paling penting adalah anak-anak mendapatkan makanan yang bergizi dan aman, guru tetap fokus mengajar, dan masyarakat sekitar juga mendapatkan manfaat ekonomi. Kalau pembagian tugasnya tepat, semua pihak akan mendapatkan manfaat,” pungkas Arham.
