*Oleh: Syafrudin Budiman SIP (Mahasiwa Pasca Sarja Magister Ilmu Politik Universitas Nasional)*
I. Latar Belakang
Cita-Cita Perjuangan dan Visi-Misi Prabowo Gibran
Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) dan dilantik pada 20 Oktober 2024. Pertanyaan-nya tentang arah kiblat Prabowo-Gibran kedepan selama lima tahun menjabat di masa periode 2024-2029? Apakah mengikuti blok timur, blok barat, atau blok campuran atau independen (ekonomi kemandirian) seperti era kepemimpinan Presden Joko Widodo (Jokowi)?
Dengan dukungan partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM). Mulai Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, dan partai politik non parlemen Partai Prima bersatu mendukung Prabowo-Gibran. Bahkan, kemungkinan akan dapat tambahan amunisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai NasDem.
Tentu hal ini menjadikan kepemimpinan Prabowo Subianto mendapatkan dukungan sampai 75 persen lebih di parlemen dan mendapatkan legitimasi rakyat yang lebih luas. Walaupun saat Pilpres 2024 hanya mendapatkan mayoritas 58,58 persen atau 96.214.691 suara dalam sekali putaran.
Kekuatan dan legitimasi ini menjadi modal utama Prabowo Subianto untuk melangkah dan mengambil kebijakan-kebijakan strategis ekonomi nasional. Prabowo Subainto selaku Presiden RI ke 9 sudah tidak perlu ragu mengambil kebijakan ekonomi nasional yang berpihak pada kepentingan ekonomi nasional, ekonomi rakyat dan kebijakan ekonomi dalam negeri yang mandiri.
Dalam Visi Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo-Gibran bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) memiliki visi dengan penjelasan di setiap katanya. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. 1. Bersama: Prabowo dan Gibran mengajak Putra Putri Terbaik Bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama. 2. Indonesia Maju: Membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang dibangun oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo. 3. Menuju: Dengan tujuan yang jelas, yaitu 4. Indonesia Emas: Negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat.
Sementara, pasangan yang diusung oleh 9 partai itu memiliki delapan misi utama sebagai berikut. 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta 9. Peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. (Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran 2024).
Sementara untuk 8 program percepatan yaitu, 1. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan perbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi; 2. Cetak dan tingkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional; 3. Melanjutkan program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja dan Program Keluarga Harapan untuk menghilangkan kemiskinan absolut; 4. Selenggarakan cek kesehatan gratis, berantas penyakit TBC dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di Kabupaten; 5. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, BLT dana desa serta menyediakan rumah murah untuk yang membutuhkan; 6. Makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil; 7. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan Tingkatkan rasio penerimaan negara dari PDB Ke 20% setara tambahan Rp. 1.300 Triliun; dan 8. Menaikkan gaji Aparat Negara seperti ASN, Kades, dan perangkat Desa lainnya.
Sementara 17 program jangka panjang yaitu, Mencapai swasembada pangan; Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi; Rumah murah untuk masyarakat desa; Pemberantasan Narkoba; Pembangunan IKN sebagai pemerataan; Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM; Reformasi hukum dan birokrasi; Menjamin kelestarian lingkungan hidup; Meningkatkan ekonomi kreatif dan prestasi olahraga; Melestarikan seni budaya; Meningkatkan pelayanan kesehatan dan obat untuk rakyat; Menguatkan pertahanan negara; Berani dan mampu berantas kemiskinan; Menyempurnakan keuangan negara; Memberantas korupsi; Swasembada air; dan Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani. (Badan Pemenangan Presiden Prabowo Subianto, 2023).
Pertumbuhan Ekonomi Tumbuh Melambat
Pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II 2025 mencapai 5,12% adalah tren positif kinerja pemerintah Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Dimana sebelumnya pada kuartal I 2025 terjadi penurunan pertumbuhan 4,87% menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 mengalami perlambatan 4,87% dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh 5,11%.
Menurut BPS secara kuartal ke kuartal (quarter-to-quarter), ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 0,98%. Namun di kuartal II ini ada tren positif pertumbuhan ekonomi nasional naik 5,12%. Tren positif pertumbuhan ekonomi nasional 5,12% pada kuartal II 2025 merupakan kinerja positif pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kami sangat positif ekonomi akan terus tumbuh mencapai 6 hingga 8% mengingat iklim politik dan perekonomian berjalan baik.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin, (1/7/2025) melakukan koreksi atas target pertumbuhan ekonomi nasional. Dari target 8 persen menjadi 4,75% hingga 5,25. Langkah proyeksi ini sudah tepat, sebab sudah berdasarkan analisis ekonomi nasional dan global. Langkah ini dilanjutkan Menteri Keuangan yang baru Purbaya Yudhi Sadewa untuk meneruskan dan mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi di kuartal ke 4 akhir tahun 2025.
Koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional 2025 ini terjadi, akibat adanya peningkatan eskalasi perang dagang sebagai imbas pengumuman tarif resiprokal Amerika Serikat. Termasuk sesuai laporan World Economic Outlook edisi April 2025 yang mengatakan mengoreksi ramalan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0,4 persen.
Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal IV-2025 Tembus 5,39%
Ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2025 mencatatkan pertumbuhan 5,39% secara tahunan atau year on year (yoy). Laju pertumbuhan ini jauh lebih cepat dari kuartal III-2025 yang sebesar 5,04% yoy, dan jauh lebih kencang dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya atau kuartal IV-2024 sebesar 5,02% yoy.
“Pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 tumbuh 5,39%,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Kamis (5/2/2026). Realisasi laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) kuartal IV-2025 ini jauh lebih rendah dibanding proyeksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di level 5,45% yoy.
Sementara itu, berdasarkan konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia, dari 13 institusi/lembaga memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2025 mencapai 5,23% secara tahunan (year-on-year/yoy) dan 0,72% secara kuartalan (quarter-on-quarter/qoq).
Para pelaku pasar menilai, pertumbuhan PDB pada kuartal IV-2025 masih ditopang oleh meningkatnya konsumsi masyarakat, seiring dengan momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) pada akhir Desember lalu. (CNBC, 5 Februari 2026).
Revisi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
World Economic Outlook edisi April 2025, IMF merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia. IMF memprediksi ekonomi Indonesia pada 2025 hanya tumbuh 4,7 persen dari ramalan sebelumnya, 5,1 persen. Koreksi pertumbuhan oleh IMF ini menjadi 0,4 persen lebih rendah dari prediksi sebelumnya.
Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, faktualnya terus meningkat di kuartal II 2025 dan kami yakini meningkat terus pada kuartal III dan IV.
Tentunya ada optimisme walaupun IMF menyatakan koreksi terhadap perekonomian Indonesia, dipastikan pertumbuhan kita lebih baik dibanding negara lain. Sebab, Pemerintahan Prabowo-Gibran punya program-program untuk penguatan ekonomi nasional.
Contohnya, Thailand yang direvisi sebesar 1,1 persen lebih rendah dari perkiraan sebelumnya atau Vietnam dikoreksi 0,9 persen lebih rendah. Termasuk juga Filipina yang jadi 0,6 persen lebih rendah dan Meksiko yang dikoreksi turun 1,7 persen.
Saat ini program-program Asta Cita Prabowo-Gibran yang mulai digulirkan adalah Ketahanan Pangan dengan Swasembada Pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Pembentukan Holding BPI Danantara, Efisiensi Anggaran APBN/APBD dan terobosan-terobosan lain yang efektif memacu pertumbuhan. Penurunan proyeksi pertumbuhan yang direvisi IMF terhadap beberapa negara, disebabkan ketergantungan yang besar terhadap perdagangan luar negeri.
Apalagi Amerika Serikat melakukan tarif pajak ekspor-impor yang mahal terhadap beberapa negara, termasuk ASEAN. Pemaparan dari perdagangan internasional negara-negara tersebut lebih besar dan tentunya terjadi dampak yang lebih besar atau pengaruh hubungan dari perekonomian negara-negara tersebut, terhadap kebijakan Amerika Serikat (AS).
II. Rumusan Masalah
Perang dan Konflik Global
Konflik global, seperti ketegangan geopolitik dan perang (misalnya Timur Tengah, Ukraina), berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia melalui kenaikan harga energi (minyak/gas), lonjakan inflasi impor, serta pelemahan nilai tukar Rupiah akibat pelarian modal asing (capital outflow). Ketidakpastian ini juga mengganggu rantai pasok global dan menekan daya beli masyarakat.
Berikut adalah poin-poin dampak konflik global terhadap ekonomi Indonesia; Inflasi Impor dan Harga Energi: Sebagai net importer minyak, Indonesia rentan terhadap kenaikan harga energi global akibat konflik, yang meningkatkan biaya produksi dan memicu inflasi domestic; Tekanan Nilai Tukar Rupiah: Ketidakpastian global mendorong investor asing menarik modal ke aset yang lebih aman (seperti USD), menyebabkan depresiasi Rupiah; Gangguan Rantai Pasok dan Perdagangan: Konflik internasional dapat menghambat ekspor-impor, terutama jika melibatkan negara mitra dagang utama; Volatilitas Pasar Modal dan Investasi: Investor cenderung menghindari risiko, yang dapat menghambat aliran investasi asing langsung (FDI) masuk ke Indonesia; Tekanan pada Daya Beli: Inflasi akibat kenaikan harga bahan baku impor dan energi dapat mengurangi daya beli masyarakat.
Potensi Peluang dan Mitigasi:
Di balik ancaman, terdapat peluang seperti kenaikan harga komoditas tertentu (seperti batu bara) bagi eksportir Indonesia. Pemerintah perlu memperkuat ketahanan pangan/energi, mencari sumber energi alternatif, dan mengandalkan diplomasi ekonomi untuk mengurangi dampak negatif.
Dampak Konflik Israel-Palestina Pada Ekonomi Global
Konflik ini secara langsung mempengaruhi jalur perdagangan maritim penting, menyebabkan gangguan dalam rantai pasokan global:
a. Rute perdagangan Laut Merah dan Terusan Suez terhambat
Terusan Suez adalah jalur utama perdagangan global yang menghubungkan Laut Tengah dengan Laut Merah, dengan sekitar 15% volume perdagangan maritim dunia melewati jalur ini. Namun, serangan misil dan drone terhadap kapal kargo di Laut Merah telah menyebabkan gangguan besar. Beberapa perusahaan pelayaran terbesar di dunia telah menunda transit di wilayah ini, memaksa kapal-kapal untuk mengambil jalur yang lebih panjang. Jalur alternatif ini meningkatkan waktu dan tarif pengiriman, yang mempengaruhi profitabilitas dan efisiensi perdagangan secara keseluruhan.
b. Gangguan pasokan minyak dan energi di Timur Tengah
Serangan terhadap kapal kargo di wilayah Timur Tengah menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas jalur transportasi minyak di wilayah tersebut. Sepertiga dari minyak Brent dunia (patokan minyak internasional) berasal dari Timur Tengah, membuat Terusan Suez menjadi jalur kritis untuk pengiriman minyak. Namun, setiap eskalasi atau gangguan yang berkepanjangan dapat mempengaruhi harga minyak dan pasar energi global.
Eskalasi konflik sering menyebabkan kenaikan harga minyak karena kekhawatiran akan gangguan pasokan. Kenaikan harga ini berdampak pada pasar global, meningkatkan inflasi, dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Dampak dari konflik ini tidak hanya dirasakan di wilayah sekitar, tetapi juga memengaruhi sektor-sektor penting dan menciptakan efek berantai di seluruh dunia.
c. Harga minyak berpotensi melonjak hingga 150$ per barel
Bank Dunia memperingatkan bahwa harga minyak bisa melebihi $150 per barel jika konflik di meningkat, menyebabkan lonjakan besar dalam harga energi dan makanan seperti setelah invasi Rusia ke Ukraina. Saat ini, harga minyak stabil sekitar $90 per barel dan diperkirakan turun, tetapi situasi ini bisa berubah cepat. Dalam skenario terburuk, harga minyak bisa mencapai $140-$157 per barel. Jika krisis tidak meningkat, harga minyak diperkirakan turun menjadi $81 per barel.
d. Harga pangan ikut meningkat
Naiknya harga minyak juga berdampak pada harga pangan. Harga energi yang lebih tinggi dan gangguan pada jalur perdagangan dan rantai pasokan juga mempengaruhi distribusi makanan. Hal ini dapat menyebabkan inflasi tinggi, mempengaruhi komoditas lain dan meningkatkan ketidakamanan pangan, terutama di negara berkembang.
e. Ancaman inflasi: bank sentral menaikkan suku bunga
Kenaikan harga minyak dan makanan berkontribusi pada tekanan inflasi global. Bank sentral di seluruh dunia memantau situasi dengan cermat dan siap untuk menyesuaikan suku bunga mereka sebagai respons. Salah satu dampak utama dari kenaikan suku bunga adalah meningkatnya biaya pinjaman untuk bisnis dan konsumen. Hal ini dapat memperlambat investasi dan pengeluaran, yang pada akhirnya dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, suku bunga yang lebih tinggi dapat memengaruhi keputusan investasi, menarik modal dari pasar negara berkembang ke negara maju dengan suku bunga yang lebih tinggi. Hal ini dapat menyebabkan fluktuasi nilai tukar dan berdampak pada keseimbangan perdagangan.
f. Serangan Houthi mengancam komunikasi dan data keuangan di Eropa & Asia
Serangan Houthi terhadap kabel bawah laut di Laut Merah menyebabkan gangguan signifikan pada internet dan telekomunikasi global. Kabel-kabel penting yang menghubungkan Asia dan Eropa ini terputus, berdampak pada kelangsungan bisnis, transaksi keuangan, dan stabilitas pasar.
Upaya perbaikan sedang berlangsung, namun dibutuhkan waktu dan sumber daya yang besar. Penting untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur komunikasi bawah laut dan memperkuat keamanan siber untuk mencegah gangguan serupa di masa depan.
Dampak Konflik Palestina dan Israel bagi Indonesia
Konflik Palestina dan Israel berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga minyak, meningkatnya harga pangan, hingga berbagai tantangan logistik.
a. Pelemahan nilai tukar rupiah
Nilai tukar rupiah Indonesia telah merosot ke level terlemah dalam empat tahun terhadap dolar AS. Pekerja yang dibayar dalam rupiah melihat daya beli mereka menurun saat mentransfer uang ke keluarga di luar negeri, sementara importir mengalami lonjakan biaya untuk barang impor, berpotensi mendorong inflasi dan mengganggu stabilitas ekonomi.
Pemerintah telah mengambil langkah-langkah stabilisasi, namun diperlukan kebijakan ekonomi berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing ekspor Indonesia guna meminimalisir dampak jangka panjang dari pelemahan rupiah.
b. Kenaikan harga minyak dan bahan bakar
Harga minyak sendiri bersifat sensitif terhadap berbagai faktor eksternal seperti ketegangan geopolitik, sentimen investor, dan gangguan pasokan.
Konflik Israel – Palestina, dapat memperburuk volatilitas harga dan memperpanjang periode kenaikan. Harga minyak yang lebih tinggi berdampak langsung pada biaya transportasi dan secara tidak langsung mempengaruhi biaya produksi pangan. Hal ini dapat memicu siklus kenaikan harga yang lebih luas.
c. Meningkatnya harga komoditas pangan
Harga pangan global mencapai rekor tertinggi awal tahun ini, memicu kekhawatiran akan ketidakamanan pangan dan ketegangan sosial di berbagai negara. Lonjakan harga ini membebani pemerintah dengan meningkatnya tagihan impor pangan, sementara kapasitas mereka untuk program perlindungan sosial seringkali terbatas.
Berbagai faktor berkontribusi terhadap situasi ini, termasuk keterbatasan pasokan, fenomena La Niña yang mengganggu produksi pertanian, dan guncangan geopolitik yang berkelanjutan.
Di Indonesia, dampak kenaikan harga pangan ini sudah terasa pada anggaran rumah tangga dan pola pengeluaran konsumen. Populasi rentan dirugikan karena mereka memiliki akses yang lebih terbatas terhadap makanan dan sumber daya lainnya.
d. Biaya logistik untuk ekspor ke Eropa meningkat
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI), Benny Soetrisno, menyatakan bahwa konflik di Laut Merah berdampak signifikan pada distribusi barang, khususnya menaikkan ongkos logistik hingga 14 persen.
Hal ini menyebabkan harga barang di negara tujuan menjadi lebih mahal. Konflik tersebut juga memperlambat pengiriman ekspor Indonesia ke Eropa dan negara-negara mediterania, dengan waktu pengiriman tertunda sekitar 10-14 hari.
Akibatnya, aktivitas ekspor global termasuk Indonesia mengalami penurunan karena peningkatan biaya logistik yang mengurangi permintaan pasar.
Dampak perang dagang AS-Tiongkok
Dampak perang dagang AS-Tiongkok bagi Indonesia sangat kompleks: Peluang muncul dari relokasi industri dan pengalihan perdagangan (diversifikasi pasar ke Afrika/Asia Selatan), namun ada Tantangan seperti gangguan rantai pasok (terutama bahan baku elektronik), ketidakpastian global, penurunan harga komoditas, dan tekanan pada investasi. Indonesia merespons dengan diversifikasi pasar, diplomasi ekonomi, insentif industri, dan reformasi struktural untuk membangun daya saing dan mengurangi ketergantungan pada kedua negara besar tersebut.
Peluang bagi Indonesia diantaranya, Relokasi Industri: Perusahaan AS dan global memindahkan pabrik dari Tiongkok, membuka peluang investasi bagi Indonesia, terutama di sektor seperti elektronik dan manufaktur, Pengalihan Ekspor: Produk Indonesia (pertanian, tekstil, furnitur) mengisi celah pasar di AS dan negara lain yang sebelumnya didominasi produk Tiongkok karena tarif tinggi, Pasar Non-Tradisional: Peningkatan ekspor ke Afrika dan Asia Selatan karena permintaan dari Tiongkok menurun, dan Kemitraan Strategis: Indonesia bisa membangun kerja sama teknologi non-blok dengan AS dan Tiongkok di bidang litbang dan teknologi pertahanan.
Tantangan bagi Indonesia diantaranya, Gangguan Rantai Pasok: Ketergantungan pada bahan baku dari Tiongkok (misalnya semikonduktor) terganggu oleh ketegangan AS-Tiongkok, Penurunan Ekspor Komoditas: Pelemahan ekonomi Tiongkok dan AS menekan harga dan permintaan komoditas ekspor Indonesia, Ketidakpastian Ekonomi Global: Volatilitas nilai tukar dan pasar keuangan, mempengaruhi investasi, dan Tekanan pada Industri Lokal: Industri dalam negeri bersaing lebih ketat, dan ada risiko barang Tiongkok membanjiri pasar lain karena pengalihan ekspor.
Respons dan Strategi Indonesia kedepan diperlukan Diversifikasi Pasar: Mencari pasar ekspor baru selain AS dan Tiongkok (Afrika, Asia Selatan), Diplomasi Ekonomi: Penguatan hubungan dagang dengan negara lain, Reformasi Kebijakan: Memberikan insentif, mengembangkan industri substitusi impor, dan menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk menarik investasi dan Peningkatan Daya Saing: Memperkuat industri dalam negeri melalui R&D, peningkatan kualitas, efisiensi, dan infrastruktur. (Overview. AI Google, Dampak Perang Dagang China-AS Terhadap Indonesia, 2026).
III. Landasan Teori
Ekonomi Politik dan Sejarah Perkembangannya
Dari Visi Misi ini bisa diterjemahkan kemanakah pilihan arah ekonomi politik Prabowo-Gibran, jika dilihat dari teori dan studi ekonomi politik dan sejarah perkembangannya?. Konsep dan program Pemerintahan Prabowo-Gibran bisa dilihat dari pemahaman teori ekonomi politik yang sudah menjadi standar kajian internasional yang dikaji Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) 18 Desember 2023 (www.umsu.ac.id).
Ekonomi politik adalah bidang studi yang mempelajari interaksi antara kekuasaan politik dan ekonomi dalam suatu masyarakat. Dalam ilmu ekonomi politik, hubungan antara politik dan ekonomi dianggap sebagai suatu sistem yang saling terkait, di mana kebijakan politik dapat mempengaruhi struktur ekonomi dan sebaliknya.
Sejarah dan perkembangan ekonomi politik dimulai pada abad ke-18 dengan munculnya pemikiran-pemikiran ekonomi dari para filosof dan ekonom seperti Adam Smith dan David Ricardo. Mereka menciptakan teori-teori ekonomi yang dianggap sebagai landasan utama dalam perkembangan ekonomi modern.
Adam Smith, seorang ekonom dan filsuf Skotlandia, dikenal sebagai bapak ekonomi modern. Dia menulis buku berjudul “The Wealth of Nations” pada tahun 1776 yang membahas tentang keuntungan yang bisa didapat dari perdagangan internasional, keterkaitan antara produksi, distribusi, dan konsumsi, serta pentingnya kebebasan pasar dan persaingan. Smith berpendapat bahwa pasar bebas dapat mencapai keseimbangan sendiri tanpa campur tangan pemerintah.
David Ricardo, ekonom Inggris, juga memperluas teori-teori Smith dan menciptakan teori-teori baru seperti teori komparatif keunggulan yang membahas tentang keuntungan perdagangan internasional antar negara.
Ricardo berpendapat bahwa setiap negara sebaiknya memproduksi barang yang dapat dihasilkan dengan biaya paling rendah dan mengimpor barang yang tidak bisa diproduksi dengan biaya rendah. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ekonomi politik menjadi bagian dari disiplin ilmu sosial yang lebih luas, termasuk sosiologi, antropologi, dan ilmu politik.
Selain itu, dengan munculnya negara-negara industri seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Jerman, ekonomi politik menjadi lebih penting dalam mengatur kebijakan ekonomi nasional dan internasional.
Pada abad ke-20, ekonomi politik berkembang menjadi dua aliran utama, yaitu ekonomi politik kiri dan kanan. Aliran ekonomi politik kiri, yang dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx, menekankan pentingnya kontrol sosial atas sumber daya ekonomi dan redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial.
Sementara itu, aliran ekonomi politik kanan, yang dipengaruhi oleh pemikiran liberal dan konservatif, menekankan pentingnya pasar bebas, kebebasan individu dalam mengambil keputusan ekonomi, dan minimnya campur tangan pemerintah dalam ekonomi. Pada era globalisasi, ekonomi politik semakin penting dalam mengatur kebijakan perdagangan internasional dan investasi, serta mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan pembangunan manusia.
Peran ekonomi politik semakin meningkat dalam menangani isu-isu global seperti perubahan iklim, kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan ketimpangan ekonomi.
Konsep dasar dalam ekonomi politik meliputi: Kekuasaan: Ekonomi politik mempertanyakan siapa yang memegang kekuasaan dalam suatu sistem ekonomi dan bagaimana kekuasaan tersebut digunakan untuk mengatur sumber daya ekonomi.
Sistem ekonomi: Ekonomi politik mempelajari sistem ekonomi seperti kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi campuran, dan bagaimana sistem ini mempengaruhi distribusi sumber daya ekonomi. Kebijakan publik: Ekonomi politik mempelajari pengaruh kebijakan publik, seperti pajak, subsidi, regulasi, dan kebijakan moneter, pada ekonomi dan masyarakat.
Pasar: Ekonomi politik mempelajari bagaimana pasar bekerja, termasuk persaingan, harga, dan penawaran dan permintaan, serta bagaimana pasar mempengaruhi kebijakan dan distribusi sumber daya ekonomi.
Kelas sosial: Ekonomi politik mempertimbangkan peran kelas sosial dalam ekonomi dan bagaimana distribusi sumber daya ekonomi mempengaruhi kesenjangan sosial dan ketidakadilan.
Pertumbuhan ekonomi: Ekonomi politik mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti investasi, teknologi, dan pembangunan manusia, serta bagaimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kebijakan dan distribusi sumber daya ekonomi.
Lingkungan: Ekonomi politik mempertimbangkan dampak ekonomi pada lingkungan dan bagaimana kebijakan dapat mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Konsep dasar dalam ekonomi politik ini membantu memahami bagaimana sistem ekonomi bekerja dan bagaimana kebijakan publik dapat mempengaruhi ekonomi dan masyarakat.
Pendekatan dalam Ekonomi Politik
Pendekatan dalam ekonomi politik mencakup beberapa pendekatan atau perspektif yang berbeda dalam mempelajari hubungan antara ekonomi dan politik. Berikut adalah beberapa pendekatan dalam ekonomi politik:
Pendekatan Institusional: Pendekatan ini mempelajari institusi ekonomi dan politik, termasuk lembaga keuangan, peraturan, dan hukum, serta bagaimana institusi ini mempengaruhi keputusan ekonomi dan politik.
Pendekatan Marxian: Pendekatan ini didasarkan pada teori Marxisme dan memfokuskan pada analisis kelas sosial, kapitalisme, dan konflik antara kelas pemilik modal dan kelas pekerja.
Pendekatan Kesejahteraan:
Pendekatan ini menekankan pada kesejahteraan masyarakat dan mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan melalui redistribusi sumber daya ekonomi.
Pendekatan Pilihan Rasional: Pendekatan ini memfokuskan pada bagaimana individu membuat keputusan ekonomi rasional dan mencari keuntungan pribadi.
Pendekatan Sosiologis: Pendekatan ini mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan ekonomi dan politik.
Pendekatan Feminis: Pendekatan ini mempertimbangkan peran gender dan bagaimana keputusan ekonomi dan politik mempengaruhi gender.
Pendekatan Lingkungan: Pendekatan ini mempertimbangkan dampak keputusan ekonomi dan politik pada lingkungan dan mendorong pembangunan berkelanjutan.
Pendekatan dalam ekonomi politik membantu memahami berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan ekonomi dan politik serta hubungan antara ekonomi dan politik.
Teori-Teori Perdagangan Internasional
Berikut ini teori-teori yang menjelaskan mengenai hal-hal tersebut
1. Teori Keunggulan Mutlak atau Ablosut (Absolute Advantage)
Adam Smith merupakan orang yang mengemukakan teori keunggulan mutlak. Ia berpendapat bahwa teori keunggulan mutlak dijelaskan sebagai kondisi dimana suatu negara dapat menghasilkan atau memproduksi barang atau jasa lebih banyak dibandingkan dengan para pesaingnya dengan mengeluarkan biasa yang lebih rendah dalam produksinya sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Negara dapat dikatakan mempunyai keunggulan mutlak apabila dapat menghasilkan sesuatu yang tidak dapat dihasilkan negara lain. Sebagai contoh Jepang adalah negara yang memproduksi mobil dalam jumlah besar dengan merk-merk ternama seperti Honda, Suzuki, dan lain-lain.
Dalam hal ini, Jepang memiliki keunggulan mutlak dalam produksi mobil-mobil bermerek tersebut karena di negara lain tidak dapat menghasilkannya.
2. Teori Keunggulan Komparatif (Comparative Advantage)
Teori ini dikemukakan oleh seorang bernama David Ricardo. Teori ini muncul untuk mengatasi kelemahan dalam teori keunggulan absolut dimana negara yang tidak memiliki keunggulan absolut berbeda nasibnya dibandingkan dengan negara yang memiliki keunggulan absolut.
Menurutnya, negara yang tidak memiliki keunggulan absolut tetap dapat berkontribusi dalam perdagangan internasional dengan cara melakukan spesialisasi pada produk-produk yang dihasilkan di negara tersebut.
Selain itu, keunggulan komparatif akan muncul ketika negara dapat memproduksi barang atau jasa dengan mengeluarkan biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain. (https://www.gramedia.com/literasi/teori-perdagangan-internasional)
IV. Pemecahan Masalah
Kemandirian Politik Nasional Prabowo Subianto
Dari pendekatan teori dan studi ekonomi politik diatas Pemerintahan memiliki landasan Ideologi Negara Republik Indonesia (NRI) yang berasakan Pancasila dan UUD 1945.
Dimana dalam pembangunan ekonomi politiknya harus berdasarkan: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa; 2. Kemanusiaan Adil dan Beradap; 3. Persatuan Indonesia; 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam pemusyawaratan perwakilan; 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sementara dalam konsep ekonomi nasional sudah tertuang dalam Dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Dan dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Hal ini bisa kita lihat bahwa Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam arah ekonomi politiknya tetap harus sesuai Pancasila dan UUD 1945. Yang mana dalam landasan pengelolaan ekonomi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan dalam landasan negara kesejahteraan atau kesejahteraan rakyat berdasarkan Pasal 34 UUD 1945.
Oleh karena itu, jika kita melihat arah kiblat ekonomi politik Presiden Terpilih Prabowo Subianto baik dari sisi Visi-Misi, teori ekonomi politik dan landasan ekonomi politik nasional. Prabowo Subianto lebih mengarah kepada kiblat kemandirian politik nasional dengan isu-isu ekonomi kerakyatan dan negara kesejahteraan.
Prabowo Subianto selalu membahas berbagai isu penting dan strategis di tingkat global, yang berdampak pada kehidupan bangsa Indonesia, mulai dari isu ketahanan pangan, krisis energi, ancaman krisis keuangan di berbagai negara lain, serta sejumlah tantangan yang sedang dihadapi masyarakat dunia.
Prabowo Subianto juga membahas tentang strategi dan sinergi antar kementerian untuk menghadapi situasi dunia yang tidak menentu dan penuh dengan ketidakpastian, seperti tantangan krisis pangan, energi dan keuangan, sebagai dampak dari konflik Rusia-Ukraina, serta pandemi COVID-19 yang masih belum usai.
Salah satu contohnya yakni tentang teknis terkait isu ketahanan pangan, melalui peningkatan produktivitas di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor pangan, adalah program Prabowo Subianto dalam program dirinya sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Presiden Jokowi.
Dimana Jokowi menginginkan agar petani bisa memproduksi kedelai, dan meminta BUMN untuk membeli dari petani dengan harga Rp 10.000 (per kilogram). Sehingga harga yang sudah dijamin ini menjadi cukup menarik bagi petani agar mau menanam kedelai.
Sesuai arah Jokowi, Prabowo Subianto mendorong penggunaan bibit unggul yang telah direkayasa secara genetik atau atau Genetically Modified Organism (GMO), agar produktivitas bisa meningkat.
Melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan), pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk perluasan lahan tanam, sehingga bisa meningkatkan produksi di dalam negeri dan mengurangi impor pangan.
Tentunya untuk membantu program food estate atau lumbung pangan nasional bersama kementerian lainnya. Dalam program food estate Kemhan di Kalimantan Tengah, lahan food estate ditanami singkong yang tentunya dapat diolah menjadi tepung, mie hingga sumber energi.
Selaku Menteri Pertahanan Prabowo bersama Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sepakat untuk terus saling bekerja sama, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2022 lalu. Bahwa semua lembaga negara perlu untuk selalu waspada, selalu hati-hati dan selalu siaga di tengah kondisi dunia yang tidak menentu. (https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4550/hadapi-dinamika-geopolitik-dunia-menko-airlangga-dan-menhan-prabowo-formulasikan-kebijakan-yang-mampu-meningkatkan-ketahanan-bangsa)
Contoh tersebut adalah salah satu program kemandirian ekonomi dan ketahanan nasional yang merupakan pilar paling penting dalam mewujudkan cita-cita dan perjuangan bangsa Indonesia. Program ini bisa dilanjutkan saat Prabowo Subianto menjadi pewaris atau legacy dari Pemerintahan Jokowi-KH. Ma’ruf Amin.
Diyakini bahwa Prabowo Subianto saat menjabat Presiden RI selama lima tahun ini, bisa melakukan kiblat kemandiran ekonomi nasional. Bukan berarti menutup kerjasama bilateral ekonomi secara pasif, tetapi memilah program mana yang berpihak pada rakyat dan negara atau sebaliknya merugikan negara.
Blok barat, blok timur atau tanpa blok sekalipun selama secara ekonomi menguntungkan rakyat dan negara tidak ada masalah untuk bekerjasama di bidang ekonomi dan politik internasional. Sebab, landasan berpijaknya juga sudah jelas, yaitu sesuai asas Pancasila dan amanah UUD 1945.
BAB V. Kesimpulan
Peran Prabowo Mengatasi Dampak Globalisasi
Peran Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi dampak globalisasi berfokus pada penguatan kemandirian nasional melalui strategi ekonomi berbasis SDA (hilirisasi), diplomasi aktif untuk perdamaian dunia, dan mendorong tata dunia multipolar yang adil.
Pendekatan ini bertujuan menyeimbangkan keterbukaan perdagangan dengan kedaulatan ekonomi.
Berikut adalah poin-poin kesimpulan mengenai peran Prabowo:
• Kemandirian Ekonomi & SDA: Membangun kedaulatan ekonomi dengan mengurangi ketergantungan asing, salah satunya melalui optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk kesejahteraan rakyat dan pengembangan ekosistem industri seperti baterai kendaraan listrik.
• Diplomasi Global Aktif: Memposisikan Indonesia sebagai mediator perdamaian yang kredibel di tingkat global, termasuk aktif dalam isu Gaza dan memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara besar untuk menjaga stabilitas, bukan hanya bergantung pada satu kekuatan.
• Tata Dunia Multipolar & Perdagangan Adil: Mendorong tatanan dunia yang multipolar agar lebih seimbang dan berkeadilan. Dalam perdagangan, Prabowo menekankan keterbukaan yang adil (open but fair trade) untuk melindungi kepentingan nasional di tengah persaingan global.
• Ketahanan Nasional & Deregulasi: Mengupayakan efisiensi birokrasi dan peningkatan daya saing domestik untuk memitigasi risiko krisis global.
Secara keseluruhan, Prabowo menerapkan pendekatan “aktif-mandiri”, di mana Indonesia berpartisipasi dalam globalisasi namun dengan memprioritaskan kepentingan nasional, kemandirian pangan/energi, dan ketahanan ekonomi.
Keluar Dari Ketergantungan Ekonomi Global
Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Doesen Tetap pasca Sarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan) dalam pandangannya pada Senin, 5 Mei 2025 mengatakan, saling ketergantungan atau interdependensi antarnegara-bangsa di bidang ekonomi adalah keniscayaan.
Namun, memperkuat kemandirian untuk mengurangi ketergantungan menjadi kewajiban setiap negara untuk melindungi berbagai aspek kepentingan rakyat dan negara. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia telah memulai langkah awal memperkuat kemandirian itu.
Dalam konteks itu, menjadi relevan untuk mengingat kembali pidato pelantikan Presiden Prabowo di forum Sidang Paripurna MPR, 20 Oktober 2024. Pada kesempatan itu, presiden memberi penegasan tentang urgensi ketahanan pangan dan energi.
‘’Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan’’ tegas presiden.
Dari urgensi tentang ketahanan pangan dan energi, presiden kemudian menggagas lumbung pangan. Presiden menetapkan tiga lokasi prioritas serta 10 wilayah lain yang akan dikembangkan sebagai lumbung pangan.
Targetnya adalah meningkatkan produksi dan luas panen padi menjadi 4 (empat) juta hektar sawah. Dari target itu, diproyeksikan tambahan produksi padi sebesar 20 juta ton gabah kering giling (GKG), setara 10 juta ton beras.
Mengurangi ketergantungan atau mengeskalasi kemandirian negara-bangsa pada semua aspek kepentingan menjadi kewajiban setiap generasi. Untuk beberapa komoditi pangan, generasi Indonesia terkini masih memiliki ketergantungan pada produk impor. Dan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Indonesia pun masih impor energi atau minyak dan gas.
Maka, ketika Indonesia bertekad mengurangi ketergantungan itu, tentu saja tidak mudah karena tekad dimaksud ingin diwujudkan di tengah berbagai perubahan, baik perubahan pada faktor geopolitik hingga perubahan iklim yang kini sulit diperkirakan. Namun, kewajiban eskalasi kemandirian itu tetap harus diupayakan dengan memanfaatkan teknologi terkini.
Sementara itu kementerian Pertanian langsung merespons gagasan Presiden Prabowo tentang ketahanan pangan. Dengan beberapa terobosan dan inovasi misalnya, bisa dikembangkan varietas padi gogo yang tetap tumbuh dilahan kering dengan takaran air secukupnya.
Berkat terobosan dan kerja keras berkelanjutan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman belum lama ini mengumumkan progres tentang peningkatan produksi beras di dalam negeri. Per Januari-Maret 2025, peningkatan produksi beras mencapai 62 persen.
Apa yang dilaporkan Menteri Pertanian itu menjadi bukti bahwa setiap gagasan bisa diwujudkan, jika upaya merealisasikannya dilakukan dengan semangat yang bersungguh-sungguh dan konsisten. Masyarakat pasti berharap Kementerian Pertanian terus mencatatkan progres agar target ketahanan pangan Indonesia bisa diwujudkan sehingga setiap orang bisa mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau.
Setelah upaya memperkuat ketahanan pangan mulai terlihat progresnya, Presiden Prabowo terus berupaya meningkatkan kemandirian pada bidang lain. Presiden menggagas penguatan potensi investasi nasional dengan membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Februari 2025.
Danantara terus mencatat progres dengan bergabungnya ratusan badan usaha milik negara (BUMN). Progres Danantara itu, sekali lagi, menjadi bukti konsistensi Presiden Prabowo Subianto mengonsolidasi potensi kekuatan ekonomi nasional untuk mengeskalasi kemandirian Indonesia.
Di tengah perubahan tatanan dunia yang sarat ketidakpastian seperti sekarang, upaya memperkuat kemandirian bangsa menjadi keniscayaan yang membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat. Sebagaimana diketahui, presiden tidak sekadar menunggu laporan.
Dalam forum townhall meeting Danantara di Jakarta baru-baru ini, Presiden memberikan pengarahan kepada para direksi BUMN tentang urgensi mengubah pola kerja sebagai tanggapan atas perubahan tatanan global.
Danantara didirikan dan difungsikan sebagai salah satu mesin penggerak dan motor pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tujuan itu, semua potensi kekuatan ekonomi nasional perlu dikonsolidasi.
Dari konsolidasi Danantara per Maret 2025, terbentuk kekuatan yang mencakup 844 BUMN bernilai 982 miliar dolar AS, ekivalen Rp 16.508 triliun (asumsi kurs Rp 16.810 per dolar AS). Data ini patut dimaknai sebagai potensi riil dari sebagian kekuatan ekonomi nasional.
Nilai potensi riil itu pasti menggelembung dan menjadi sangat strategis jika ditambahkan dengan nilai kandungan semua sumber daya alam (SDA) Indonesia yang dibutuhkan pasar dunia, seperti nikel, tembaga, batu bara hingga emas.
Ketika sebagian potensi kekuatan ekonomi nasional itu perlu diwadahkan dalam Danantara, itu adalah strategi dan kebijakan Presiden Prabowo menanggapi perubahan tatanan dunia yang ditandai dengan berlarut-larutnya ketidakpastian.
Tatanan dunia praktis telah berubah. Perjanjian Perdagagan Bebas Amerika Utara (NAFTA) bubar dengan sendirinya karena Amerika Serikat (AS) menetapkan tarif impor semaunya sendiri. Juga karena faktor tarif impor versi AS, forum APEC (Asia-Pacific Economic Forum) yang beranggotakan 21 negara bisa kehilangan makna strategisnya.
Perubahan tatanan itu pasti berdampak pada perubahan pola dan arus dana investasi dari banyak negara. Uni Eropa misalnya, sedang ancang-ancang untuk fokus pada investasi baru untuk membangun dan memperkuat industri pertahanan.
BAB VI. Tinjauan Refrensi dan Pustaka:
– Program Kerja Calon Presiden Prabowo Subianto, Badan Pemenangan Presiden Prabowo Subianto, 2023.
– 8 Program Prioritas Asta Cita dan 17 Program Jangka Panjang Prabowo Subianto, Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran 2024.
– Badan Pusat Statistik (BPS) Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal 1, 2, 3 dan 4 (2025).
– CNBC Indonesia “Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal IV-2025 Tembus 5,39% https://www.cnbcindonesia.com/news/20260205102103-4-708380/pertumbuhan-ekonomi-ri-kuartal-iv-2025-tembus-539
– Ancaman & Dampak Konflik Israel-Palestina Terhadap Ekonomi Global & Indonesia https://mekari.com/blog/pengaruh-perang-terhadap-ekonomi/
– Overview. AI Google, Dampak Perang Dagang China-AS Terhadap Indonesia, 2026
– Pemahaman Teori Ekonomi Politik Standar Kajian Internasional, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) 18 Desember 2023 (www.umsu.ac.id).
– Teori Perdagangan Internasional https://www.gramedia.com/literasi/teori-perdagangan-internasional/
– Pidato Presiden Jokowi 16 Agustus 2026 https://sultra.antaranews.com/berita/425689/ini-pidato-lengkap-presiden-joko-widpdp-dalam-sidang-tahunan-mpr-2022
– Hadapi Dinamika Geopolitik Dunia Menko Airlangga dan Menhan Prabowo Formulasikan Kebijakan Yang Mampu Meningatkan Ketahanan Bangsa https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4550/hadapi-dinamika-geopolitik-dunia-menko-airlangga-dan-menhan-prabowo-formulasikan-kebijakan-yang-mampu-meningkatkan-ketahanan-bangsa
– Prabowo dan Tantangan Globalisasi Memajukan Indonesia Melalui Keberlanjutan https://kumparan.com/kyaakhairunisa/prabowo-dan-tantangan-globalisasi-memajukan-indonesia-melalui-keberlanjutan-2303bnD1ztX
– Presiden Prabowo Dunia Butuh Kekuatan Besar yang Menjaga Perdamaian dan Stabilitas https://setkab.go.id/presiden-prabowo-dunia-butuh-kekuatan-besar-yang-menjaga-perdamaian-dan-stabilitas/
– Memahami Gagasan Presiden Tentang Mengurangi Ketergantungan https://www.mpr.go.id/berita/Memahami-Gagasan-Presiden-Prabowo-Tentang-Mengurangi-Ketergantungan
