Oleh: Tody Ardiansyah Prabu, S.H.
Ketua Umum RIU (Rakyat Indonesia Unggul) / Pendiri KAPMI ( Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia )
kesbangnews.com – Sejarah panjang bangsa Indonesia mencatat pergantian kepemimpinan nasional yang selalu membawa arah pembangunan berbeda. Setiap periode, mulai dari nasionalisme revolusioner Soekarno hingga pembangunan infrastruktur Jokowi dan awal kepemimpinan Prabowo Subianto, menyisakan pelajaran berharga. Kini, memasuki tahun 2025, Indonesia menghadapi tantangan besar menuju Indonesia Emas 2045, tepat satu abad kemerdekaan.
Kuncinya adalah bagaimana pemerintah, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, dapat merumuskan peta jalan pembangunan yang berkelanjutan, berkesinambungan, dan berkarakter.Pembangunan Politik Sebagai Prasyarat Pembangunan Ekonomi.Tujuannya adalah mensejajarkan posisi Indonesia dengan negara-negara besar di kawasan Asia. Saat ini, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM) dari negara seperti Tiongkok, Jepang, Korea, maupun Vietnam yang ekonominya melaju sangat pesat.
Tujuan bernegara di Indonesia, sesuai Pembukaan UUD 1945, adalah untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Refleksi Kepemimpinan dari Masa ke Masa
Ir. Soekarno (Presiden ke-1): Nasionalisme Revolusioner dan Demokrasi Terpimpin
Masa kepemimpinan Soekarno sarat semangat revolusi. Ia tampil sebagai simbol persatuan dan membangun narasi nasionalisme yang kuat. Politik luar negeri non-blok dan Konferensi Asia-Afrika memperkuat posisi Indonesia di kancah dunia. Namun, Dekrit 5 Juli 1959 yang menandai lahirnya Demokrasi Terpimpin memusatkan kekuasaan di tangan presiden dan membatasi ruang demokrasi.
Soeharto (Presiden ke-2): Stabilitas Sentralistik dan Pembangunan Terpusat
Orde Baru fokus pada keamanan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan nasional. Selama tiga dekade, Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi tinggi dan stabilitas politik. Namun, ini dibayar mahal dengan kebebasan politik yang terkekang, korupsi struktural, dan pelanggaran hak asasi manusia.
B.J. Habibie (Presiden ke-3): Transisi Reformasi
Meskipun menjabat singkat, B.J. Habibie berhasil membawa perubahan signifikan. Salah satu pencapaiannya adalah penguatan rupiah terhadap dolar dari Rp16.800 menjadi Rp7.385. Ia juga memisahkan Bank Indonesia dari pemerintah, membuka ruang demokrasi, dan memberikan kebebasan berpendapat. Namun, kepemimpinan beliau dihadapkan pada krisis ekonomi yang memangkas proyek-proyek besar dan lepasnya Timor Timur.
Abdurrahman Wahid (Presiden ke-4): Demokrasi dan Toleransi
Gus Dur dikenal sebagai pemimpin yang responsif, akomodatif, dan sangat menjunjung tinggi toleransi. Ia memberikan kebebasan ekonomi bagi warga Tionghoa dan bertindak tegas pada sektor-sektor ekonomi. Namun, gaya kepemimpinannya dianggap kontroversial dan sering memanaskan dinamika politik dalam negeri.
Megawati Soekarnoputri (Presiden ke-5): Stabilitas Keberlanjutan Reformasi
Presiden wanita pertama Indonesia ini dikenal demokratis, tetapi juga tertutup dan anti-kritik. Megawati memiliki kemampuan manajerial dan mengelola konflik yang baik. Pada masanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan untuk memberantas korupsi. Kelemahan yang muncul adalah kurangnya pemahaman ekonomi, yang berdampak pada pengambilan keputusan yang kurang optimal.
Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden ke-6): Konsolidasi Demokrasi dan Diplomasi
SBY membawa agenda stabilisasi demokrasi dan ekonomi. Keberhasilan besarnya adalah perdamaian di Aceh melalui Perjanjian Helsinki (2005) dan penguatan lembaga anti-korupsi. Indonesia juga meningkatkan perannya di forum internasional. Kendati demikian, reformasi hukum masih belum menyentuh akar masalah dan ketimpangan sosial belum teratasi secara maksimal.
Joko Widodo (Presiden ke-7): Infrastruktur dan Hilirisasi
Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur besar-besaran dan hilirisasi sumber daya alam, seperti nikel. Kebijakan ini meningkatkan konektivitas nasional dan daya saing logistik. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kritik terkait tata kelola lingkungan, beban utang, serta kesenjangan sosial yang tinggi.
Prabowo Subianto (Presiden ke-8): Nasionalisme Ekonomi dan Tantangan Awal
Awal pemerintahan Prabowo ditandai dengan fokus pada kedaulatan pangan, energi, dan program sosial. Namun, risiko fiskal dapat muncul jika kebijakan populis tidak didukung oleh pendanaan yang kuat. Pemerintahan ini juga mewarisi beban fiskal dari periode sebelumnya.
Peta Jalan Menuju Indonesia Emas 2045
Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, dibutuhkan peta jalan yang komprehensif, dengan tujuh pilar utama:
1. SDM Unggul, Inklusif, dan Berkarakter (2025–2035)
Modernisasi pendidikan vokasi dan STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika), penguatan kompetensi digital, serta pembangunan karakter. Pemerintah perlu memfasilitasi diaspora Indonesia di seluruh dunia untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan laju kecepatan pembangunan bangsa.
2. Industrialisasi dan Hilirisasi (2025–2040)
Fokus pada pengolahan mineral dan komoditas, dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem lingkungan serta dibuat peta cluster industri, pangan , tambang dan wisata yang tidak saling bertabrakan ekosistem lingkungan . Dukungan modal untuk UMKM manufaktur, peningkatan kualitas produk, dan modernisasi pemasaran adalah kunci para diplomat untuk memudahkan produk laku mendapatkan buyer produk go internasional di negara – negara perwakilan kedutaan indonesia
3. Tata Kelola dan Penegakan Hukum (2025–2030)
Digitalisasi sistem birokrasi, reformasi pengadilan, dan perlindungan saksi pelapor (whistleblower) untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Penegakan hukum yang tegas terhadap koruptor adalah prasyarat untuk menarik investasi.Penguatan Revisi UU Tipikor Hukuman Mati denga tegas untuk Para Koruptor, Pengesahan UU perampasan aset, Serta Revisi Aturan UU permasyaratan bagi Para Koruptor tidak diberikan fasilitas mewah , tidak diberikan surat sakit yang dapat disalahgunakan dan Tidak diberi Remisi potongan hukuman . Khusus Koruptor di Penjara di Lapas Di Pulau Khusus yang persis disamakan Sebagai Narapidana Teroris.
4. Infrastruktur dan Energi Hijau (2025–2035)
Pembangunan infrastruktur konektivitas nasional dengan studi lingkungan yang ketat. Targetkan transisi energi terbarukan hingga 75% pada 2045. Pemerintah harus memperkuat kedaulatan energi, menghentikan ekspor energi murah, menghentikan ekspor ilegal dan menindak tegas penambangan ilegal.
5. Pertahanan dan Ketahanan Maritim (2025–2035)
Modernisasi TNI, penguatan keamanan maritim dan siber ruang angkasa, serta pengembangan industri pertahanan dalam negeri yang didukung oleh inovasi, SDM, dan teknologi.
6. Diplomasi dan Geopolitik Ekonomi (2025–2045)
Diversifikasi pasar ekspor, diplomasi investasi yang berimbang, dan peran aktif di forum internasional seperti ASEAN, G20, OKI dan BRICS. Jika diperlukan Membentuk kekuatan Poros Holding Peradaban diKawasan Asia & Komiditi Maritim Global
7. Inklusi Sosial, Reformasi Agraria, dan Pemerataan (2025–2045)
Mengurangi ketimpangan melalui reformasi agraria, pengesahan RUU Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, subsidi tepat sasaran, dan pemerataan pembangunan di desa. Penguasaan negara terhadap kedaulatan sumber daya alam dan tanah harus ditegaskan. Pemberantasan Mafia HGU & HGB perlu adanya Aturan Perundang – Undangan Pembatasan Penguasaan Lahan Tanah melalui HGU , HGB agar tidak dikuasa segilintir perorangan dan korporasi
Indikator Kunci Keberhasilan
PDB per Kapita mencapai $30.300 atau lebih pada 2045.
Proporsi Energi Terbarukan minimal 75%.
Indeks Persepsi Korupsi berada di angka 60–79 (Cenderung Bersih) atau lebih tinggi.
Rasio Gini menurun, menandakan berkurangnya ketimpangan.
Biaya Logistik turun menjadi 8% dari PDB pada 2045, untuk meningkatkan daya saing ekonomi.
Mengurangi Biaya Logistik: Solusi Kritis
Penurunan biaya logistik sangat penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Pemerintah dapat mengambil langkah strategis seperti:
1. Memberikan insentif subsidi BBM dan tarif tol bagi industri transportasi logistik.
2. Menyederhanakan regulasi dan birokrasi setiap daerah.
3. Mengadopsi teknologi seperti sistem manajemen rantai pasok.
4. Mendorong penggunaan kendaraan yang hemat BBM.
5. Meningkatkan infrastruktur di pelabuhan untuk mempercepat proses bongkar muat.
Dengan penurunan biaya logistik, para pengusaha akan lebih optimis, harga produk menjadi lebih kompetitif, dan pada akhirnya, penyerapan lapangan pekerjaan serta pertumbuhan ekonomi akan meningkat.
Risiko dan Mitigasi
Risiko Fiskal: Mitigasi melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi untuk menjaga keberlanjutan anggaran negara.
Gejolak Sosial: Mitigasi lewat dialog dan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat, dengan memanfaatkan laporan intelijen untuk pengambilan keputusan yang lebih hati-hati.
Ketergantungan Eksternal: Mitigasi dengan diversifikasi pasar dan teknologi.
Kelemahan Hukum: Mitigasi melalui reformasi peradilan dan digitalisasi sistem hukum.
Penutup
Sejarah menunjukkan bahwa setiap kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangan. Tantangan terbesar Indonesia bukan hanya membangun infrastruktur atau meningkatkan PDB, melainkan menciptakan keseimbangan antara stabilitas dan kebebasan, pertumbuhan dan pemerataan, nasionalisme dan keterbukaan global.
Peralihan kekuasaan yang melibatkan persatuan dan kesatuan serta pembenahan sistem ekonomi dan politik adalah proses penting untuk mencapai stabilitas dan kemajuan suatu negara, terutama dalam konteks negara seperti Indonesia yang memiliki beragam dinamika politik dan pernah mengalami berbagai sistem pemerintahan.
1. Persatuan dan kesatuan
2.Pembenahan sistem ekonomi dan sistem politik
Teori Peralihan Kekuasaan (Power Transition Theory) adalah teori hubungan internasional yang diajukan oleh A.F.K. Organski, yang menyatakan bahwa perang besar dan ketidakstabilan paling mungkin terjadi ketika kekuatan yang sedang bangkit (penantang) memiliki kemampuan yang setara dengan kekuatan dominan dan tidak puas dengan tatanan internasional yang ada. Teori ini berfokus pada dinamika antara kekuatan dominan dan kekuatan penantang, serta peran kepuasan negara-negara dalam menentukan stabilitas sistem internasional.
Dengan strategi terarah, konsistensi kebijakan, dan penguatan tata kelola, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara maju, inovatif, dan berdaulat pada 2045. Indonesia Emas bukan sekadar retorika, melainkan sebuah proyek peradaban.
Untuk era pemerintahan Prabowo-Gibran (2024-2029), konsep pembangunan politik yang mendesak dan relevan untuk diimplementasikan adalah stabilitas politik, modernisasi politik, dan pembinaan demokrasi.
Dengan menerapkan konsep-konsep ini, Prabowo diharapkan dapat menciptakan kebijakan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, menjadikan Prabowonomic sebagai kebijakan ekonomi yang berhasil memperkuat posisi Indonesia di mata internasional.
*Trilogi dan Caturlogi Pembangunan*
Trilogi pembangunan yang dipopulerkan oleh Era Soeharto mencakup:
Stabilitas nasional yang dinamis
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
Namun, trilogi ini belum mencakup aspek demokrasi dan partisipasi publik. Oleh karena itu, Prabowo Subianto Sebagai Presiden RI yakni Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan arah Kebijakan Peta Jalan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 sebaiknya Melakukan Caturlogi Pembangunan yang mencakup partisipasi publik dan demokrasi diusulkan sebagai tambahan, yaitu:
Stabilitas nasional yang dinamis
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
Partisipasi publik dan demokrasi
Visi ekonomi dan pembangunan sang Presiden NKRI :
Pembangunan Politik Sebagai Prasyarat Pembangunan Ekonomi
Semoga Indonesia tetap berada di jalur damai, dengan kepemimpinan yang mampu memperkuat persatuan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mengantarkan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Tagar Gerakan Moral:
#IndonesiaMaju2045
#JagaPersatuanNKRI
#EkonomiRakyat
#BerantasKorupsi
#ReformasiHukum
#KedaulatanBangsa
TAP, S.H ( Tody Ardiansyah Prabu, S.H )
Waketum DPP FABEM-SM (Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa & Senat Mahasiswa)
Ketua Umum RIU (Rakyat Indonesia Unggul)
Praktisi Advokat Peradi, Alumni Universitas Trisakti
Pendiri / Wakil Ketua KAPMI (Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia)
Pray for NKRI 🇮🇩
