Kesbangnews.com – Presidium Mitra BGN Seluruh Indonesia terus melakukan konsolidasi nasional menjelang aksi yang direncanakan berlangsung pada 1 Oktober 2026 di depan Gedung DPR RI, Jakarta.BANDUNG, 24 September 2026
Konsolidasi tersebut dilakukan untuk menyatukan sikap dan aspirasi para mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dari berbagai wilayah Indonesia yang menyatakan masih menghadapi persoalan terkait kepastian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), investasi fasilitas, serta kepastian hubungan kemitraan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Koordinator aksi Presidium Mitra BGN Seluruh Indonesia, Saoludin “Aweng”, mengatakan dirinya mendapat mandat dari para mitra untuk mengoordinasikan aksi nasional pada 1 Oktober
“Saya dimandatkan oleh kawan-kawan untuk memimpin aksi tanggal 1 Oktober. Poin penting dalam aksi ini adalah menyampaikan aspirasi dan menuntut penyelesaian atas hak-hak serta kepastian kemitraan yang hari ini kami nilai belum mendapatkan penyelesaian dari BGN,” ujar Aweng dalam keterangannya di Bandung, Kamis (24/9)
MITRA TELAH MENGELUARKAN INVESTASI UNTUK FASILITAS SPPG
Menurut Presidium, sejumlah mitra telah mengeluarkan modal untuk membangun dan menyiapkan fasilitas SPPG, termasuk melalui pembiayaan perbankan maupun investasi bersama
Para mitra menyatakan bahwa pembangunan fasilitas dilakukan dengan harapan dapur yang telah memenuhi persyaratan dapat segera mendapatkan kepastian operasional
“Kami mengeluarkan dana untuk membangun fasilitas MBG. Ketika dapur sudah selesai dan siap digunakan, kami mempertanyakan kepastian operasionalnya. Bagi kami, pengembalian modal sangat bergantung pada kepastian operasional dapur,” kata Aweng
Presidium menilai perlu ada mekanisme yang transparan dan terukur untuk menyelesaikan persoalan investasi yang telah dikeluarkan oleh mitra, khususnya apabila fasilitas yang telah dibangun belum dapat dioperasionalkan
KONSOLIDASI DILAKUKAN DI BERBAGAI DAERAH
Presidium menyampaikan bahwa konsolidasi telah dilakukan di sejumlah wilayah
Koordinator aksi memperkirakan jumlah peserta yang berpotensi hadir dalam aksi 1 Oktober dapat mencapai 50 ribu hingga 100 ribu orang dari berbagai daerah
Untuk Jawa Barat, terdapat rencana konsolidasi sekitar 12 ribu orang. Konsolidasi juga disebut berlangsung di sejumlah wilayah lain, antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Jambi, dan Nusa Tenggara Barat
Angka tersebut merupakan estimasi dari pihak koordinator aksi dan belum merupakan jumlah peserta yang terverifikasi secara independen
Ketua Umum APGI 3T, Herwil, mengatakan konsolidasi dalam dua hari terakhir telah dilakukan di Karawang dan Bandung
“Teman-teman mitra sepakat untuk turun pada 1 Oktober ke DPR RI untuk menyuarakan aspirasi dan keadilan bagi mitra,” ujar Herwil
Ia juga mengajak kelompok-kelompok mitra BGN, termasuk supplier, mitra aglomerasi, serta mitra wilayah 3T dan terpencil, untuk ikut dalam konsolidasi
“Jadikan momentum ini untuk menyelaraskan dan menyeimbangkan posisi mitra dengan BGN. Kami berharap hubungan antara BGN dan mitra dapat berjalan secara adil, transparan, dan berdasarkan kepastian hukum,” katanya
EMPAT POKOK TUNTUTAN PRESIDIUM
Dalam aksi 1 Oktober, Presidium Mitra BGN Seluruh Indonesia menyampaikan sedikitnya empat tuntutan utama:
1. Mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Presidium menegaskan bahwa mitra tetap mendukung keberlanjutan program pemerintah dan menempatkan kepentingan penerima manfaat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan MBG
2. Meminta kejelasan dan evaluasi terhadap kebijakan moratorium SPPG.
Presidium meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai status dan keberlanjutan pembangunan maupun operasional SPPG, baik di wilayah aglomerasi maupun wilayah 3T dan terpencil
3. Meminta mekanisme penyelesaian investasi mitra
Presidium meminta pemerintah menyediakan mekanisme yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait dana atau investasi yang telah dikeluarkan mitra untuk pembangunan dapur dan fasilitas pendukung MBG, khususnya pada wilayah yang belum mendapatkan kepastian operasional
4. Meminta kepastian hukum dalam hubungan kemitraan dengan BGN
Presidium mendorong adanya penguatan dasar hukum penyelenggaraan MBG, termasuk pengaturan mengenai hubungan, hak, kewajiban, perlindungan, serta mekanisme penyelesaian persoalan antara pemerintah, BGN, dan mitra
“Kami meminta negara memberikan kepastian hukum mengenai penyelenggaraan MBG dan hubungan kemitraan, sehingga seluruh pihak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak ada pihak yang dirugikan,” kata Aweng.
OPSI AKSI LANJUTAN: “GEMBOK DAPUR NASIONAL”
Presidium juga menyampaikan bahwa apabila aspirasi yang disampaikan pada 1 Oktober tidak memperoleh respons dan mekanisme penyelesaian yang jelas, dapat dipertimbangkan aksi lanjutan yang oleh koordinator disebut sebagai “Gembok Dapur Nasional.”
“Jika tidak ada penyelesaian, dengan sangat terpaksa kami akan menyerukan kepada seluruh mitra di Indonesia dan anggota asosiasi untuk bersama-sama mempertimbangkan aksi gembok dapur nasional,” ujar Aweng
Menurut Presidium, opsi tersebut dimaksudkan sebagai bentuk tekanan agar pemerintah memberikan kepastian terhadap persoalan yang dihadapi mitra
Presidium menegaskan bahwa setiap aksi lanjutan akan disesuaikan dengan perkembangan dialog dan respons pemerintah terhadap tuntutan mitra
“HARI KESAKITAN MITRA”
Aksi 1 Oktober juga akan membawa istilah “Hari Kesakitan Mitra” sebagai bentuk ekspresi dan kritik atas persoalan yang menurut para mitra mereka hadapi setelah mengeluarkan investasi untuk mendukung pembangunan fasilitas SPPG.
Tanggal 1 Oktober bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Presidium menyatakan akan menggunakan momentum tersebut untuk menyampaikan aspirasi mitra kepada lembaga negara
“Tanggal 1 Oktober kami akan datang dan menyampaikan tuntutan serta aspirasi kami kepada pemerintah. Kami ingin persoalan mitra didengar dan mendapatkan penyelesaian,” kata Aweng
MITRA MENEGASKAN DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM MBG
Presidium Mitra BGN Seluruh Indonesia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi tersebut bukan dimaksudkan untuk menghentikan Program Makan Bergizi Gratis
Sebaliknya, Presidium menyatakan bahwa mitra ingin keberlanjutan program berjalan bersama dengan adanya kepastian hukum, kepastian operasional, transparansi, dan perlindungan terhadap investasi serta hak para mitra
“Kami bukan pengkhianat, kami bukan koruptor, kami bukan maling. Kami adalah bagian dari masyarakat yang telah berinvestasi dan berjuang menyiapkan fasilitas agar program MBG dapat terlaksana. Karena itu kami meminta negara memberikan kepastian dan perlindungan hukum,” tegas Aweng
Presidium mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membuka ruang dialog dan mencari penyelesaian yang dapat menjaga keberlanjutan MBG sekaligus memberikan kepastian kepada seluruh pihak yang terlibat.
Presidium Mitra BGN Seluruh Indonesia menyatakan siap menyampaikan aspirasi secara terbuka, tertib, dan konstitusional pada 1 Oktober 2026 di DPR RI.
