Foto: Dr. Kun Nurachadijat, S.E., M.B.A. ketum PROUI, (istimewa/dok.google)
Jakarta, KESBANG || NEWS – Organisasi Prabowo untuk Indonesia (PROUI) menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan di tengah dinamika ekonomi global dan transformasi industri nasional.
Ketua Umum PROUI, Dr. Kun Nurachadijat, S.E., M.B.A., menegaskan bahwa pembentukan Satgas Mitigasi PHK merupakan bentuk nyata keberpihakan negara terhadap perlindungan hak-hak pekerja sekaligus upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Satgas ini tidak boleh dipandang sekadar sebagai instrumen administratif. Satgas harus menjadi benteng perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia, memastikan setiap kebijakan ekonomi dan penyesuaian industri tidak mengorbankan kesejahteraan para pekerja,” ujar Kun Nurachadijat.
Menurutnya, perlindungan terhadap pekerja merupakan bagian integral dari visi besar Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, serta menciptakan lapangan kerja yang produktif, berkualitas, dan berkelanjutan.
PROUI menilai Satgas Mitigasi PHK harus bekerja secara preventif, proaktif, dan solutif.
Satgas diharapkan mampu melakukan pemetaan dini terhadap sektor-sektor usaha yang berpotensi mengalami PHK massal, memfasilitasi dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, serta menghadirkan solusi sebelum konflik ketenagakerjaan berkembang menjadi krisis sosial maupun ekonomi.
“Pendekatan pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah PHK terjadi. Karena itu, Satgas harus menjadi garda terdepan dalam membangun komunikasi, mencari solusi, dan menjaga keberlangsungan dunia usaha tanpa mengabaikan hak-hak pekerja,” tambahnya.
PROUI juga mendorong agar Satgas Mitigasi PHK melibatkan perguruan tinggi, akademisi, serta elemen masyarakat sipil dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program.
Menurut PROUI, kolaborasi tersebut akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih objektif, berbasis data, serta mampu menjawab kondisi riil di lapangan.
Model kolaborasi tersebut dinilai sejalan dengan semangat pemerintah yang saat ini juga melibatkan kalangan kampus dalam penguatan tata kelola program-program strategis nasional, termasuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Sebagai organisasi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo, PROUI menyatakan komitmennya untuk terus mengawal implementasi Satgas Mitigasi PHK agar benar-benar menjalankan fungsi perlindungan terhadap pekerja sekaligus menjaga iklim investasi yang sehat.
PROUI meyakini bahwa dengan tata kelola ekonomi yang berkeadilan, pemberantasan praktik-praktik ekonomi yang merugikan masyarakat, serta penguatan perlindungan tenaga kerja, Indonesia akan mampu membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih stabil, manusiawi, inklusif, dan berkeadilan demi terwujudnya Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.
