kesbangnews.com Medan, 5 November 2025 – Kasus penipuan daring (scam) yang melibatkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas I Medan kembali mengguncang publik. Kasus ini mencuat setelah Rahmat Shah, ayah dari artis sekaligus Staf Khusus Kementerian, Raline Shah, menjadi korban penipuan senilai Rp254 juta oleh sindikat yang dikendalikan dari dalam lapas.
Modus penipuan ini terbilang licik. Pelaku berpura-pura menjadi Raline Shah melalui aplikasi WhatsApp dengan menggunakan foto profil palsu. Dengan alasan pembelian logam mulia, korban diyakinkan untuk melakukan transfer uang secara bertahap. Setelah mencurigai transaksi tersebut, Rahmat Shah melapor ke Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara.
Hasil penyelidikan mengungkap empat tersangka, dua di antaranya merupakan narapidana aktif — Muhammad Syarippudin Lubis (25) dan Rizal (24) — yang tengah menjalani hukuman atas kasus narkotika. Sementara dua lainnya, Indri Permadani (20) dan Tika Handayani (30), adalah warga sipil yang berperan sebagai penghubung di luar lapas. Sindikat ini diketahui memperoleh data calon korban melalui aplikasi Get Contact, lalu menghubungi mereka secara intens hingga menyebabkan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah.
Kasus ini memicu gelombang kritik terhadap sistem pengawasan di lembaga pemasyarakatan. Salah satunya datang dari Solidaritas Untuk Aksi dan Rakyat (SUARA) Sumut. Melalui keterangan resminya, Ketua SUARA Sumut menilai bahwa persoalan ini tidak semata-mata akibat perilaku narapidana, tetapi juga mencerminkan adanya celah sistemik dalam pengawasan pemasyarakatan.
“Ini kejahatan yang luar biasa. Bagaimana mungkin WBP bisa difasilitasi dengan perangkat elektronik hingga mampu melakukan penipuan terstruktur dari balik jeruji? Kami meyakini, ini bukan kasus pertama dan hanya puncak dari gunung es. Kalapas dan KPLP harus segera dievaluasi, dan seluruh jajaran pegawai diperiksa untuk menutup celah permainan sistem,” tegas Ketua SUARA Sumut
SUARA Sumut juga menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk keprihatinan masyarakat terhadap lemahnya sistem keamanan lapas dan rutan di Sumatera Utara, khususnya di Lapas Kelas I Medan.
“Aksi kami adalah bentuk keresahan masyarakat atas seringnya muncul pemberitaan tentang buruknya sistem keamanan Lapas dan Rutan di Sumut. Lapas Kelas I Medan selalu membantah tuduhan, tetapi dengan viralnya kasus ini, publik sudah melihat bukti nyata betapa lemahnya sistem pengawasan di dalamnya,” pungkasnya.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, untuk segera memperkuat pengawasan digital dan disiplin internal agar kejahatan serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
