Foto: Tampak Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rindawanto Evendi (dikenal akrab sebagai Rindhot), saat memberikan keterangan kepada awak media terkait kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan tenaga honorer di Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (tanggal dapat disesuaikan). Dalam kesempatan tersebut, ia mengecam tindakan pemerintah daerah dan menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk kurangnya ide dan gagasan dalam menangani permasalahan tenaga kerja, (istimewa)
LOMBOK TENGAH, KESBANG || NEWS – Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menilai tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan tenaga honorer di Kabupaten Lombok Tengah sebagai langkah yang tidak manusiawi serta dapat mempengaruhi karakter dan moral masyarakat.
Ketua GMPRI NTB, Rindawanto Evendi (Rindhot), mengecam keras keputusan pemerintah daerah yang dinilai gegabah dan terlalu dini dalam mengambil langkah terkait hal tersebut.
“Guru adalah jabatan yang sangat mulia dan penopang utama kemajuan bangsa. Tidak sadarkah mereka bahwa tanpa kontribusi guru, mereka tidak akan dapat menikmati fasilitas yang ada saat ini?” tegas Rindhot saat ditemui awak media.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa Lombok Tengah memiliki potensi pariwisata dan pertanian yang mumpuni sebagai daya tarik utama daerah. Namun, ia menilai pemerintah daerah kurang memiliki ide dan gagasan yang jelas dalam menangani permasalahan ini.
“Kami menduga pemerintah kurang memperhatikan nasib masyarakatnya. Sebelum kebijakan ini tetap berjalan, kami mengharapkan pihak terkait mempertimbangkan kondisi mereka yang kini mengalami tekanan mental dan moral,” ujarnya.
Rindhot menegaskan bahwa para tenaga honorer tersebut diduga tidak hanya terpaku pada penghasilan, melainkan mengharapkan rasa empati dan sikap manusiawi dari pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
