Foto : Ratusan aksi massa demo di depan kantor Gubernur Sumbar, (istimewa)
KESBANG || NEWS
PADANG – Gelombang kekecewaan dan kemarahan masyarakat korban bencana ekologis menggema di Kota Padang, Rabu (3/6/2026). Ratusan massa aksi yang mengatasnamakan korban bencana ekologis dari berbagai wilayah di Sumatera Barat menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Barat dan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat.
Massa yang mulai bergerak sekitar pukul 14.00 WIB membawa spanduk, poster tuntutan, serta pengeras suara sebagai bentuk protes terhadap maraknya kerusakan lingkungan yang dinilai telah menimbulkan dampak serius bagi masyarakat. Mereka menyoroti berbagai bencana ekologis yang terus berulang, mulai dari banjir, tanah longsor, kerusakan daerah aliran sungai, hingga hilangnya sumber mata pencaharian warga.
Dalam aksinya, massa menyampaikan lima tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan aparat penegak hukum.
Pertama, mendesak penghentian secara menyeluruh seluruh aktivitas illegal logging dan illegal mining yang diduga menjadi salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan dan meningkatnya risiko bencana ekologis di Sumatera Barat.
Kedua, meminta aparat penegak hukum tidak hanya menindak pelaku di lapangan, tetapi juga mengusut tuntas serta memproses hukum para aktor intelektual, pemodal, maupun pihak-pihak yang diduga berada di balik aktivitas ilegal tersebut.
Ketiga, mendesak dilakukannya penyelidikan terhadap dugaan praktik “uang payung” yang disebut-sebut melibatkan oknum tertentu sebagai bentuk perlindungan terhadap aktivitas perusakan lingkungan.
Keempat, menuntut Gubernur Sumatera Barat untuk mengevaluasi dan mencopot Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan, pencegahan, dan perlindungan lingkungan hidup.
Kelima, meminta pemerintah segera mempercepat pencairan bantuan sosial bagi korban bencana serta merealisasikan program pemulihan lingkungan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Aspirasi Diterima Pemerintah Provinsi
Di Kantor Gubernur Sumatera Barat, massa aksi diterima oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumbar, Mursalim, yang didampingi sejumlah pejabat pemerintah daerah, termasuk kepala dinas yang menjadi objek tuntutan evaluasi.
Dalam kesempatan tersebut, Mursalim menyampaikan permohonan maaf karena Gubernur beserta sejumlah pimpinan daerah tidak dapat hadir lantaran sedang melaksanakan tugas di luar daerah.
“Kami menerima seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dan akan meneruskannya kepada pimpinan daerah untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Mursalim di hadapan para peserta aksi.
Massa Soroti Dugaan “Uang Payung” di Polda Sumbar
Usai menyampaikan aspirasi di Kantor Gubernur, massa melanjutkan aksi ke Mapolda Sumatera Barat sebagai titik aksi kedua.
Di depan gerbang Mapolda Sumbar, para demonstran diterima oleh perwakilan kepolisian yang didampingi personel Provost. Pihak kepolisian juga menyampaikan permohonan maaf karena pimpinan kepolisian daerah sedang menjalankan agenda kedinasan di luar kantor.
Dalam orasinya, massa kembali menyoroti dugaan praktik penerimaan “uang payung” yang disebut terjadi di sejumlah daerah dan diduga berkaitan dengan aktivitas perusakan lingkungan, termasuk praktik pembalakan liar dan pertambangan ilegal.
Menanggapi tuntutan tersebut, pihak kepolisian menyatakan siap menindaklanjuti setiap laporan masyarakat yang disertai data, informasi, maupun bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Apabila masyarakat menemukan adanya dugaan penerimaan uang payung atau keterlibatan oknum dalam aktivitas ilegal, silakan dilaporkan. Kami akan menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar perwakilan kepolisian yang menerima massa aksi.
Lingkungan Hidup Menjadi Isu Mendesak
Aksi unjuk rasa ini menjadi cerminan meningkatnya kegelisahan masyarakat terhadap persoalan lingkungan hidup yang dinilai semakin mengkhawatirkan di Sumatera Barat.
Bagi para korban, kerusakan lingkungan bukan lagi sekadar persoalan ekologis, melainkan telah berkembang menjadi persoalan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Massa menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak akan berhenti pada aksi kali ini. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan serta mengawasi langkah-langkah pemerintah dalam upaya pemulihan kawasan yang terdampak.
Para peserta aksi berharap pemerintah dan aparat penegak hukum tidak hanya mendengar aspirasi masyarakat, tetapi juga mengambil langkah konkret dan terukur untuk menyelamatkan hutan, sungai, serta ruang hidup masyarakat Sumatera Barat demi mencegah terulangnya bencana ekologis di masa mendatang.
Dilansir @ Persada News (Ardi)
Editor Redaksi Media: Endim.S
