*1. Ditemukan laporan pemotongan BLT BBM yang dilakukan oleh sejumlah pimpinan daerah, seperti pemotongan yang dilakukan di Kabupaten Blora, Desa Sumberejo, Kecamatan Randublatung yang dipotong sebesar Rp 20.000 per penerima manfaat dan penarikan BLT BBM senilai Rp 100.000 oleh pemerintah Desa Cikakak, Brebes. Respon Ketua MPR RI:*
A. Meminta pemerintah melakukan cek dan ricek akan kebenaran adanya dugaan pemotongan BLT BBM yang dilakukan sejumlah pimpinan daerah, dan mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) bersama aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan-laporan terkait pemotongam BLT dengan mengusut tuntas serta menindak tegas oknum yang terbukti melakukan pemotongan atau penyalahgunaan wewenang.
B. Meminta Kemensos bersama Dinas Sosial untuk menjadikan laporan atau permasalahan di lapangan, sebagai _concern_ serta bahan evaluasi dalam penyaluran BLT BBM untuk itu pemerintah lebih memperketat pengawasan dalam pendistribusiannya. Jangan sampai, program bantuan yang seharusnya bermanfaat untuk masyarakat ini disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
C. Meminta Kemensos untuk menghentikan sementara penyaluran BLT di daerah tersebut hingga permasalahan yang ada selesai, serra terus ikut mengawasi penyaluran BLT BBM ini, disamping memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai atau diterima penuh oleh masyarakat yang berhak tanpa adanya pemotongan.
D. Mendorong pemerintah untuk meminta masyarakat untuk mengawasi agar pelaksanaan penyaluran BLT BBM yang ditujukan kepada KPM, sesuai dengan yang diharapkan, apabila terjadi permasalahan di lapangan, masyarakat dapat segera melaporkan kepada pihak-pihak terkait.
*2. Terdapat temuan dari laboratorium yang menyatakan paparan Bisphenol-A pada air minum dalam kemasan galon di sejumlah daerah. Respon Ketua MPR RI:*
A. Meminta pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan/BPOM, melakukan evaluasi dan kajian mendalam terhadap temuan paparan Bisphenol-A yang terdapat dalam kemasan air minum tersebut, guna diketahui bahaya dan dampak dari konsumsi Bisphenol-A tersebut, utamanya bagi kesehatan manusia.
B. Meminta pemerintah, dalam hal ini BPOM meningkatkan pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman di pasaran, agar dipastikan seluruh makanan, minuman, dan juga obat-obatan harus mengutamakan keamanan dan keselamatan publik.
C. Meminta pemerintah meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman yang akan dikonsumsi, dan meminta BPOM harus memastikan keamanan dan jaminan mutu kesehatan yang terkandung dalam makanan dan minuman yang beredar di pasaran.
D. Meminta pemerintah melalui BPOM untuk mengkaji dan mempertimbangkan revisi Peraturan BPOM No 31/2018, agar mewajibkan produsen memasang label ”Berpotensi Mengandung BPA” pada kemasan galon beserta efeknya, dengan terlebih dahulu menentukan tujuan dilakukannya revisi aturan tersebut untuk melindungi masyarakat. Dikarenakan saat ini, sudah enam wilayah yang terkena paparan Bisphenol-A pada air minum dalam kemasan.
*3. Target pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2024. Respon Ketua MPR RI:*
A. Meminta pemerintah mempunyai terobosan baru yang tepat untuk mencapai target tersebut, misalnya dengan mendorong dan memberikan bantuan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah/UMKM, baik permodalan dan pemasaran, agar masyarakat mempunyai peluang mendapat pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Disamping melakukan upaya progresif untuk membenahi data penduduk miskin di Indonesia.
B. Meminta pemerintah melakukan strategi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin di Indonesia, dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat miskin sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan menekan angka kemiskinan ekstrem.
C. Meminta pemerintah menggencarkan program-program bansos, seperti Program Keluarga Harapan/PKH, Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT, dan program sembako. MPR meminta masyarakat miskin yang belum menerima bansos, agar dapat segera disalurkan.
D. Meminta pemerintah mempertajam tujuan program penghapusan kemiskinan ekstrem, melakukan evaluasi berkala, dan membenahi seluruh kendala yang dihadapi dalam menekan angka kemiskinan ekstrem, agar di tahun 2024, target pemerintah mencapai nol persen angka kemiskinan ekstrem bisa tercapai.
Terimakasih.
