1. Kerusuhan suporter di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada Sabtu (1/10/2022) yang dipicu oleh kekalahan Arema FC atas Persebaya dalam laga pekan ke-11 Liga 1 2022-2023, mengakibatkan 125 orang menjadi korban jiwa dan 300 orang lebih mengalami luka-luka. Respon Ketua MPR RI:
A. Menyampaikan dukacita mendalam atas korban jiwa 125 orang lebih dan juga korban luka-luka dalam kerusuhan tersebut, dan meminta pihak kepolisian berkoordinasi dengan pihak rumah sakit yang menangani korban, guna memberikan kepastian jumlah korban.
B. Meminta pemerintah melalui Kepolisian untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan tersebut, pertama mengungkap latar belakang terjadinya kerusuhan, kedua memastikan jumlah korban, ketiga mengusut siapa yang memerintahkan penembakan gas air mata, ke empat secara terbuka menjelaskan kepada ke masyarakat siapa yang bertanggungjawab terhadap kasus tersebut, ke lima pihak kepolisian harus tegas menerapkan sanksi hukum sesuai hukum positif yang berlaku kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana dalam kejadian dimaksud.
C. Mendorong agar pemerintah melalui pemerintah daerah memberikan santunan baik kepada korban meninggal dunia maupun korban luka-luka yang sekarang dalam perawatan ataupun kepada keluarga yang sanak keluarganya menjadi korban meninggal dunia.
D. Meminta pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olah raga, PSSI, dan Panitia Liga Sepak bola Indonesia melakukan langkah antisipasi dan pembenahan tata kelola dunia sepak bola ke depannya, agar menjadi lebih tertib dan baik, termasuk terhadap koordinator supporter tim sepak bola agar dapat menjaga sikap untuk memberi image baik dunia sepak bola Indonesia di mata internasional.
2. Pelaku usaha mikro dan kecil/UMK dengan produk terkategori wajib bersertifikat halal, dikarenakan produk yang belum bersertifikat halal akan tertinggal dalam persaingan di pasar bebas. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal/BPJPH melakukan sosialisasi pentingnya sertifikat halal dari produk UMK dan mendata UMK yang belum memiliki sertifikat halal agar segera mendaftarkan diri untuk diberikan sertifikat tersebut. Begitupun sebaliknya, MPR menyarankan UMK segera mendaftarkan produknya ke BPJPH untuk mendapatkan sertifikat halal.
B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah/Kemenkop-UKM bersama BPJPH untuk memberikan kemudahan bagi UMK mendapatkan sertifikasi halal, disamping berupaya menaikkan kelas produk UMK nasional, dikarenakan status halal bukan hanya mengenai agama semata, tapi juga soal market/pasar, industri, dan ekonomi.
C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkop-UKM dan BPJPH memberikan pendidikan dan latihan serta pendampingan kepada UMK yang mengalami kesulitan dan hambatan dalam rangka memberikan produknya sertifikat halal, dikarenakan sertifikasi halal sudah bukan lagi menjadi tren domestik di Indonesia saja, melainkan tren global dan menjadi standar yang penting dalam aktivitas industri dan perdagangan produk secara internasional.
D. Meminta komitmen BPJPH menyosialisasikan skema sertifikasi halal, baik yang melalui mekanisme reguler dan pernyataan pelaku usaha/self declare, dan menjamin memberikan kemudahan kepada UMK yang mendaftarkan diri untuk diberikan sertifikat halal.
3. Kementerian Agama (Kemenag) bersama Badan Pusat Statistik mulai menyusun instrumen survei indeks kepuasan jemaah 1444 H, sebagai salah satu langkah persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta Kemenag untuk menjelaskan maksud dan tujuan dilakukannya survei indeks kepuasan jemaah yang dibuat Kemenag tersebut, agar dalam survei tersebut dapat mengumpulkan catatan-catatan yang ditemukan sepanjang fase armuzna kemarin. Dengan demikian catatan tersebut dapat digunakan dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji secara dini di tahun yang akan datang.
B. Meminta Kemenag berkoordinasi dengan Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh segera menyiapkan mitigasi untuk haji tahun depan, mulai dari _pricing system_ nya, aspek _health_ atau kesehatannya, sistem penerbangan, perizinan hingga regulasi. Disamping merumuskan mitigasi setiap komponen operasional dan persyaratan ibadah haji, terutama di Arafah dan Mina secara lebih detail. Upaya-upaya ini penting agar penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya dapat meminimalisir klaim dalam penyelenggaraan ibadah haji.
C. Meminta komitmen Kemenag untuk terus berupaya meningkatkan kualitas layanan haji yang akan meningkatkan tingginya minat masyarakat untuk beribadah haji, disamping memperbaiki sejumlah kekurangan yang ada.
D. Mendorong Menag untuk mengingatkan jajarannya, bahwa pentingnya melakukan survei, evaluasi hingga mengupayakan pemenuhan semua fasilitas bagi jemaah. Sebab, kenyamanan jemaah yang ingin beribadah di Tanah Suci adalah yang utama.
Terimakasih.p
