1. Sejumlah daerah di Jawa Barat dan Banten mengalami bencana banjir dan tanah longsor pada akhir pekan lalu, salah satunya banjir bandang yang terjadi di Pameungpeuk, Garut yang telah merenggut korban jiwa dan sebanyak 1.672 kepala keluarga atau 4.876 orang terdampak bencana. Respon Ketua MPR RI:
A. Menyampaikan rasa belasungkawa dan rasa keprihatinan yang mendalam atas bencana yang menyebabkan korban jiwa tersebut. MPR mendorong pemerintah daerah setempat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk terus melaksanakan tupoksinya dengan mengoptimalkan bantuan terhadap warga yang terdampak bencana serta melakukan upaya preventif dan antisipatif mencegah berulangnya bencana serupa.
B. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial untuk terus mengupayakan bantuan-bantuan yang dibutuhkan bagi korban terdampak bencana, hingga pemerintah berupaya untuk mengganti setiap kerugian yang timbul akibat bencana banjir dan tanah longsor tersebut. Mengingat banyaknya kerusakan yang timbul, seperti rumah, tempat ibadah, jembatan, jalan, hingga perahu milik nelayan.
C. Meminta pemerintah daerah dan BPBD untuk dapat menyiapkan opsi atau strategi guna menghindari dan meminimalisir ancaman bencana banjir ataupun longsor kedepannya, mulai dari membangun tanggul yang berfokus di daerah rawan bencana banjir, perbaikan kondisi lahan hutan yang menjadi kawasan hulu sungai, hingga relokasi.
D. Meminta masyarakat khususnya yang tinggal di daerah rawan bencana agar tetap waspada dan mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana, karena dikhawatirkan akan terjadi bencana banjir susulan sehubungan memasuki cuaca buruk sepekan kedepan. Disamping, terus mengupdate info cuaca terkini dan info terkait kebencanaan dari laman resmi BMKG ataupun pemerintah setempat.
2. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengklaim stok vaksin Covid-19 masih cukup. Namun, beberapa daerah melaporkan stok vakisin kosong antara lain di Kota Tanjung, Kabupaten Nias Barat, Kabupateng Pringsewu, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tanah Bumu, Kabupaten Paniai dan Provinsi Lampung. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk secara terbuka menjelaskan adanya ketidaksinkronan data stok vaksin tersebut, sekaligus mengevaluasi data stok vaksin secara menyeluruh termasuk permasalahan ketersediaan vaksin Covid-19. Hal ini diperlukan agar diketahui penyebab serta solusi yang bisa dilakukan guna mencukupi kebutuhan vaksin di seluruh daerah.
B. Meminta pemerintah melalui Kemenkes untuk terus mengoptimalkan upaya dalam memenuhi kebutuhan vaksin Covid-19 khususnya di sejumlah daerah yang mengalami kekosongan stok vaksin, dengan tetap menyesuaikan dengan permintaan alokasi vaksin di masing-masing daerah.
C. Meminta jajaran Kemenkes untuk lebih serius dan fokus dalam melakukan pendataan serta pemerataan distribusi vaksin dengan menggandeng instansi terkait guna berkolaborasi dalam program percepatan vaksinasi Covid-19. Hal ini demi mencapai target vaksinasi Covid-19 di tanah air.
D. Meminta komitmen pemerintah untuk terus menjamin ketersediaan vaksin Covid-19, mulai dari vaksin primer hingga _booster_ di tanah air aman. Sehingga diharapkan tidak ada daerah yang mengalami ketimpangan akses terhadap vaksin Covid-19.
3. Ditemukan adanya indikasi pelemahan daya beli masyarakat global dan penurunan ekspor akibat krisis biaya hidup global. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah melalui Kementerian Keuangan/Kemenkeu selalu bersikap waspada dan hati-hati terhadap risiko dari terjadinya krisis biaya hidup global, karena hal tersebut dapat berimplikasi pada menurunnya permintaan global yang dapat menurunkan kinerja ekspor.
B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, menyiapkan strategi dan kebijakan ekonomi yang tepat untuk mengatasi kondisi menurunnya daya beli masyarakat, serta penurunan permintaan dan ekspor.
C. Meminta pemerintah memperhitungkan dan mengklasifikasikan negara-negara yang berpotensi ekspor dan memetakan kebutuhan negara tersebut, serta mengutamakan produk-produk primer atau komoditas yang memiliki nilai tinggi dalam ekspor.
D. Meminta pemerintah menjaga nilai tukar rupiah, serta memperhatikan kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal yang tidak memberatkan masyarakat, dan berupaya meningkatkan keberadaan produk-produk lokal di pasaran sehingga produk tersebut memiliki nilai guna yang tinggi dan berpotensi menjadi produk ekspor, serta menjaga iklim investasi agar tetap kondusif meskipun saat ini Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan, termasuk kondisi pandemi.
E. Meminta pemerintah dapat memberikan stimulus pada aktivitas ekspor, melakukan perbaikan iklim usaha melalui pelayanan perizinan terintegrasi Online Single Submission/OSS, dan mengembangkan fasilitas insentif perpajakan dan juga pengembangan vokasi.
F. Meminta pemerintah meningkatkan upaya diplomasi guna meningkatkan akses pasar internasional, dan mengembangkan infrastruktur pendukung dan mengembangkan Sumber Daya Manusia/SDM.
Terim kasih.
