Kesbangnews.com – Respons cepat PNM dalam menindaklanjuti dugaan pembiayaan bermasalah di Wonomulyo, Polewali Mandar, mendapat apresiasi dari sejumlah organisasi kemasyarakatan dan mahasiswa di Sulawesi Barat.
Ketua Umum Badko HMI Sulawesi Barat, Kidu Ridwan, menilai langkah cepat PNM dalam merespons persoalan yang berkembang menunjukkan sikap manajemen yang terbuka terhadap masukan dan berupaya menyelesaikan persoalan secara proporsional.
“Kami mengapresiasi respons PNM yang cepat dan proporsional. Kritik tetap perlu disampaikan sebagai kontrol sosial, tetapi langkah positif perusahaan juga harus diapresiasi. Yang kami harapkan adalah penyelesaian yang baik sekaligus perbaikan ke depan,” ujar Kidu.
Menurut Kidu, persoalan yang muncul di tingkat daerah perlu diselesaikan secara objektif berdasarkan hasil pemeriksaan, tanpa memperluas persoalan menjadi konflik yang berkepanjangan antara masyarakat dan perusahaan.
Ia juga menilai langkah manajemen untuk segera merespons setelah persoalan terdeteksi merupakan hal yang penting.
“Yang paling penting adalah bagaimana persoalan ini segera ditangani dan masyarakat yang terdampak mendapatkan penyelesaian yang tepat. Kami melihat ada respons dari PNM untuk melakukan perbaikan, dan itu patut diapresiasi,” katanya.
*Dugaan Pembiayaan di Wonomulyo Ditindaklanjuti melalui Pemeriksaan*
Dugaan pembiayaan bermasalah tersebut terjadi pada aktivitas PNM Mekaar di Wonomulyo, Polewali Mandar. Persoalan ini selanjutnya menjadi perhatian sejumlah organisasi mahasiswa di Sulawesi Barat.
Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (BEM PTKI) Wilayah III menilai kasus tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan secara menyeluruh agar duduk persoalan dapat diketahui berdasarkan fakta di lapangan.
Koordinator Lapangan Aksi BEM PTKI Wilayah III, Fadil Musaffar, mengatakan pemeriksaan penting dilakukan untuk memastikan kronologi, pihak-pihak yang terlibat, serta langkah penyelesaian terhadap masyarakat yang terdampak.
“Yang kami dorong adalah persoalan ini diperiksa secara objektif. Kalau ada masyarakat yang dirugikan, tentu harus ada penyelesaian yang jelas. Kami juga mengapresiasi ketika perusahaan cepat merespons dan melakukan langkah perbaikan,” ujar Fadil.
Menurutnya, persoalan yang terjadi di Wonomulyo tidak perlu digeneralisasi sebagai gambaran seluruh operasional PNM. Penanganan di tingkat daerah penting untuk memastikan setiap persoalan yang muncul di lapangan dapat segera diselesaikan.
*Penanganan Sigap Dilakukan Setelah Persoalan Terdeteksi*
Respons manajemen PNM terhadap persoalan tersebut dilakukan setelah indikasi permasalahan terdeteksi. Perusahaan mengambil langkah untuk melakukan pemeriksaan dan menindaklanjuti temuan di lapangan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan persoalan dapat segera diketahui dan ditangani berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan.
Kidu menilai kecepatan respons menjadi salah satu aspek penting dalam penyelesaian persoalan tersebut.
“Perusahaan yang memiliki pelayanan luas tentu menghadapi dinamika di lapangan. Karena itu, ketika ada persoalan yang terdeteksi dan manajemen langsung merespons, melakukan pemeriksaan dan perbaikan, itu merupakan langkah yang positif,” kata Kidu.
Ia berharap proses penyelesaian dilakukan secara transparan dan mengutamakan kepentingan masyarakat yang terdampak.
“Jangan sampai persoalan ini berkembang menjadi konflik. Kami berharap semua pihak memberikan ruang kepada proses pemeriksaan dan penyelesaian. Jika memang ditemukan masyarakat yang dirugikan, tentu harus ada langkah pemulihan yang sesuai,” ujarnya.
Fadil mengatakan, kritik terhadap perusahaan tetap merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial. Namun, respons positif dan langkah penyelesaian yang dilakukan perusahaan juga perlu dilihat secara objektif.
“Kami tetap menjalankan fungsi kontrol sebagai mahasiswa. Tetapi ketika perusahaan menunjukkan respons yang cepat dan mau melakukan perbaikan, itu juga harus kami apresiasi,” ujar Fadil.
Ia berharap penyelesaian persoalan di Wonomulyo dapat dilakukan secara proporsional sehingga tidak mengganggu pelayanan PNM kepada masyarakat di Sulawesi Barat.
Kidu menambahkan, penyelesaian persoalan tersebut sebaiknya menjadi momentum untuk memastikan pelayanan di tingkat daerah berjalan semakin baik.
“Intinya adalah masyarakat terlindungi, persoalan diselesaikan, dan pelayanan ke depan semakin baik. Kami mengapresiasi respons cepat PNM dan berharap proses perbaikannya berjalan dengan baik,” pungkas Kidu.
Kidu juga menyatakan kesiapan berkontribusi dalam kapasitas sebagai mitra kritis, meliputi:
Mengawal pelaksanaan komitmen perbaikan dan meminta laporan perkembangan secara berkala;
Membuka kanal penerimaan aduan masyarakat dan meneruskannya secara tertib kepada manajemen serta pihak berwenang;
Mendukung program literasi keuangan dan edukasi hak nasabah di tingkat komunitas;
Kidu menambahkan bahwa akan melakukan komunikasi dengan elemen mahasiswa lain yang menaruh perhatian pada persoalan ini.
“Kritik kami bukan untuk memperbesar konflik. Kami ingin memastikan sistemnya bekerja, masyarakat terlindungi, dan kepercayaan publik terhadap Lembaga keuangan tetap terjaga.”
