BANJARMASIN – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud menegaskan bahwa sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi fondasi utama keberhasilan pelaksanaan Program Strategis Nasional (Pro-SN) dalam periode pembangunan 2025–2029.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menutup Rapat Koordinasi Bappeda Seluruh Indonesia Tahun 2025, Rabu (3/12) di Rattan Inn Hotel Banjarmasin.
Pada kesempatan itu, Restuardy mengapresiasi kehadiran ratusan Kepala Bappeda dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota yang mencerminkan kuatnya komitmen nasional untuk menyatukan arah pembangunan.
Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada Provinsi Kalimantan Selatan selaku tuan rumah serta daerah-daerah yang telah menetapkan dokumen RPJMD 2025–2029 secara tepat waktu.
“Rakor ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi momentum strategis untuk memastikan perencanaan pusat dan daerah bergerak dalam satu tarikan napas. Kita tidak boleh bekerja biasa-biasa saja, karena target nasional menuntut keberanian, ketepatan, dan konsistensi,” ujar Restuardy.
Ia menjelaskan bahwa tahun 2025 merupakan periode yang menantang bagi seluruh daerah karena harus menyelesaikan berbagai dokumen perencanaan secara bersamaan, mulai dari RPJMD hingga RKPD. Meski demikian, sebagian besar daerah dinilai mampu melewati fase tersebut dengan baik.
Restuardy menekankan bahwa dokumen perencanaan tidak boleh berhenti sebagai pemenuhan administrasi, tetapi harus menjadi pedoman nyata yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengawal keberlanjutan pembangunan lintas kepemimpinan.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya integrasi Pro-SN dalam dokumen perencanaan daerah, terutama program terkait kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi.
Restuardy menjelaskan bahwa Kemendagri bersama Bappenas telah menyempurnakan kerangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pro-SN, termasuk penajaman indikator kinerja serta penguatan sistem pelaporan. SIPD juga telah diperbarui agar dapat mengakomodasi tagging Pro-SN dan evaluasi berbasis data.
Lebih jauh, Restuardy menegaskan perlunya peningkatan kualitas Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) DPRD. Menurutnya, POKIR merupakan instrumen representasi masyarakat yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan terintegrasi dengan RKPD. Ia menyebut variasi besar antar daerah dalam verifikasi dan penginputan POKIR sebagai gambaran pentingnya peningkatan kapasitas dan koordinasi antara DPRD, Bappeda, dan Perangkat Daerah.
Pada akhir sambutannya, Restuardy mengajak seluruh Bappeda untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mengoptimalkan SIPD, serta memastikan bahwa skenario pertumbuhan ekonomi di daerah selaras dengan prioritas nasional.
“Bapak dan Ibu di Bappeda adalah arsitek pembangunan daerah. Keberhasilan dokumen perencanaan yang Saudara susun menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Mari kita pulang membawa semangat baru agar setiap rencana benar-benar menjadi hasil nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
