Sandri Rumanama: ‘Reformasi Polri Harus Sentuh Ranah Struktural dan Organisatoris, Bukan Hanya Kultural’

Nasional113 views

Foto: Sandri Rumanama Pengamat Politik Internasional, (Istimewa)

Jakarta, KESBANG NEWS— Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), Sandri Rumanama, menegaskan bahwa reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak cukup hanya dilakukan pada aspek kultural, tetapi juga harus menyasar ranah struktural dan organisatoris agar mampu menjawab tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan negara.

Menurut Sandri, perubahan kultur, etika, serta sistem kerja personel sangat penting, namun peningkatan kapasitas struktural dan kelembagaan harus dilakukan secara paralel.

“Tuntutan negara dan bentuk kejahatan berubah mengikuti era dan zaman. Reformasi Polri harus sadar akan hal itu. Ranah kultural adalah fondasi dasar, namun peningkatan pada aspek struktural dan organisatoris juga sangat penting,” ujar Sandri.

Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institut tersebut mencontohkan beberapa unsur penting di tubuh Polri yang perlu ditingkatkan statusnya agar dapat dipimpin oleh perwira tinggi minimal berpangkat Brigadir Jenderal Polisi, seperti:

Staf Pribadi Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia (Spripim Polri)

Kepala Pelayanan Markas Kepolisian Republik Indonesia (Yanma Polri)

Kepala Sekretariat Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia (Setum Polri)

“Tiga unsur ini sangat vital dan harus segera di-upgrade agar lebih optimal dalam menjalankan tugas Kepolisian,” jelasnya.

Sandri menilai bahwa secara organisasi, terdapat ketimpangan struktural karena tiga unsur tersebut berada langsung di bawah Kapolri yang berpangkat Jenderal bintang empat, sementara struktur aparatur kedinasan yang tepat seharusnya berada pada level setara III(d) atau V(a). Karena itu, ia menilai perlu penataan ulang agar tata kelola birokrasi Polri menjadi lebih setara dan profesional.

Selain aspek struktural, Sandri menyoroti budaya promosi dan mutasi internal Polri yang dinilai belum menerapkan prinsip reward and punishment secara adil.

“Banyak personel dengan rekam jejak bermasalah justru dipromosikan, sementara yang berprestasi sering tidak mendapat perhatian pimpinan. Budaya ini harus diubah total,” tegasnya.

Sandri mencontohkan polemik keterlibatan enam perwira tinggi dalam kasus Ferdy Sambo yang justru naik jabatan menjadi perwira tinggi sebagai contoh buruk manajemen mutasi dan promosi di tubuh Polri.

“Budaya seperti ini membuat personel yang bekerja baik menjadi enggan berprestasi karena tidak ada penghargaan yang layak, bahkan sebaliknya,” tutupnya.(Red)

Editor Redaksi Media : Endi. S

News Feed