Kesbangnews.com – Persoalan investasi Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) SPPG Jatirangon, Bekasi, kini memasuki ranah kepolisian. CV Sedulur Papat Sejahtera melalui Arsyad Prayogi melaporkan dr. Rosaline Irene Rumaseuw, M.Kes., ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada 13 November 2026 atas dugaan tindak pidana penggelapan.
Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/8693/XI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Nomor STTLP/B/8693/XI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA
Dalam keterangannya, Sedulur Papat menyebut Rosaline merupakan Ketua Pembina Yayasan Embun Sampari Peduli Papua dan pihak yang menandatangani surat pernyataan pengembalian dana investasi. Rosaline juga diketahui pernah menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN)
Rp 345,8 Juta Disebut Belum Dikembalikan
Persoalan bermula dari perjanjian kerja sama investasi tertanggal 19 November 2025 dengan nilai investasi Rp500 juta. Sedulur Papat menyatakan total dana yang telah ditransfer mencapai Rp500.800.000.
Dalam perjanjian tersebut, skema bagi hasil ditetapkan sebesar Rp3 juta per hari operasional selama 24 hari dalam sebulan, atau Rp72 juta per bulan. Apabila berlangsung penuh selama 36 bulan, nilai akumulasi bagi hasil mencapai Rp2,592 miliar.
Namun, menurut Sedulur Papat, bagi hasil yang ditagihkan pada Januari 2026 tidak direalisasikan.
Kedua pihak kemudian sepakat mengakhiri kerja sama pada 20 Januari 2026. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani Rosaline pada tanggal tersebut, pengembalian dana investasi ditetapkan paling lambat 7 Februari 2026.
Sedulur Papat menyatakan telah menerima tiga kali transfer dengan total Rp155 juta setelah tenggat pengembalian. Dengan memperhitungkan seluruh pembayaran tersebut sebagai pengembalian pokok investasi, masih terdapat sisa dana sebesar Rp345.800.000 yang menurut perusahaan belum dikembalikan.
Upaya penyelesaian melalui somasi juga telah dilakukan sebanyak tiga kali. Somasi terakhir disampaikan pada 2 Oktober 2026. Namun, menurut perusahaan, persoalan pengembalian dana belum memperoleh penyelesaian sebagaimana yang diharapkan.
Pengalihan Pengelolaan Dapur Senilai Rp1,5 Miliar Diminta Ditelusuri
Selain persoalan pengembalian investasi, Sedulur Papat menyoroti informasi mengenai pengalihan hak pengelolaan operasional Dapur MBG SPPG Jatirangon yang diketahui sekitar Juli 2026.
Nilai Rp1,5 miliar disebut berdasarkan keterangan pihak yang mengaku menerima pengalihan pengelolaan tersebut. Sedulur Papat mengaku belum memperoleh salinan dokumen transaksi yang dapat memastikan nilai pembayaran maupun pihak yang menerima dana.
Atas dasar itu, perusahaan meminta penyidik Polda Metro Jaya menelusuri proses pengalihan tersebut, termasuk pihak yang menyetujui transaksi, nilai pembayaran yang sebenarnya, serta aliran dana dan pihak-pihak yang menerima hasil transaksi.
Sedulur Papat juga meminta agar penyidik meminta keterangan Samparisna O DJ Koibur, yang menurut pengaduan mewakili yayasan sebagai Ketua Yayasan dalam kerja sama, serta Violetta Chatrien, yang disebut sebagai Bendahara Yayasan dan penerima sebagian transfer investasi.
Perusahaan berharap seluruh pihak yang berkaitan dengan perjanjian, penerimaan dana, pengembalian investasi, hingga pengalihan pengelolaan dapur dapat dimintai keterangan secara objektif berdasarkan dokumen dan bukti transaksi.
Gugatan Perdata Telah Terdaftar di Pengadilan
Di luar laporan kepolisian, sengketa investasi tersebut juga telah memasuki jalur perdata. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mencatat gugatan wanprestasi Nomor 774/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst yang terdaftar pada 19 Oktober 2026.
Dalam perkara tersebut, CV Sedulur Papat Sejahtera tercatat sebagai penggugat, sedangkan Yayasan Embun Sampari Peduli Papua dan Rosaline Irene Rumaseuw tercatat sebagai tergugat.
Dengan masuknya perkara ini ke ranah kepolisian dan pengadilan, Sedulur Papat berharap terdapat kejelasan mengenai pertanggungjawaban dana investasi, status pengembalian modal, serta proses pengalihan pengelolaan Dapur MBG SPPG Jatirangon.
Laporan tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap dugaan yang disampaikan pelapor. Penentuan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik berdasarkan alat bukti dan keterangan para pihak.
