Kesbangnews.com – Direktur Eksekutif Sentra Ketahanan dan Keadilan (Sekata Institut), Andri Frediansyah, mengaku prihatin sekaligus mempertanyakan sikap sejumlah rektor dan guru besar perguruan tinggi negeri yang hadir dalam KSTI 2026.
Menurutnya, forum akademik seharusnya menjadi ruang yang objektif untuk menjelaskan berbagai kebijakan publik kepada masyarakat, bukan justru membiarkan ruang publik dipenuhi disinformasi dan persepsi yang tidak utuh.
Sebagai intelektual publik, para pimpinan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menyampaikan secara utuh capaian, tantangan, serta arah kebijakan pemerintah berdasarkan kajian ilmiah. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.
“Ketika akademisi mengetahui suatu kebijakan telah berjalan, memahami dasar hukumnya, bahkan memiliki data mengenai manfaat dan tantangannya, tetapi memilih diam di tengah berkembangnya berbagai narasi yang membingungkan masyarakat, maka itu menjadi sebuah anomali dalam kehidupan akademik,” ujar Andri, Sabtu (4/7/2026).
Menurut dia, sikap tersebut tidak hanya menunjukkan kecenderungan menjadi safety player, tetapi juga berpotensi mengikis fungsi perguruan tinggi sebagai penjaga nalar publik dan penguat semangat kebangsaan.
Andri menegaskan bahwa kampus sejak awal kemerdekaan tidak pernah diposisikan sebagai institusi yang pasif terhadap persoalan bangsa. Sebaliknya, perguruan tinggi dibangun untuk melahirkan kepemimpinan intelektual yang berani menyampaikan kebenaran berdasarkan ilmu pengetahuan, sekalipun berada di tengah perdebatan politik.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah penjelasan yang jernih dan berbasis data. Jika ruang itu tidak diisi oleh kalangan akademisi, maka ruang publik akan mudah dipenuhi spekulasi, propaganda, dan polarisasi yang pada akhirnya merugikan kepentingan nasional,” katanya.
Ia menilai fenomena tersebut juga menjadi salah satu penyebab semakin menurunnya rasa kebangsaan di ruang publik. Ketika otoritas keilmuan tidak lagi hadir memberikan perspektif yang objektif, masyarakat kehilangan rujukan yang dapat dipercaya.
“Kondisi demikian bertentangan dengan amanat konstitusi. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sementara UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat”, tegasnya.
Menurutnya, fungsi itu tidak berhenti pada aktivitas pendidikan dan penelitian.
“Perguruan tinggi juga memiliki mandat pengabdian kepada masyarakat, termasuk menghadirkan edukasi publik yang objektif terhadap isu-isu strategis nasional,” ujarnya.
Andri juga mengingatkan bahwa para pendiri bangsa menempatkan kaum intelektual sebagai kekuatan moral dalam menjaga arah perjalanan republik. Karena itu, ia menilai para founding fathers akan merasa prihatin apabila melihat sebagian kalangan akademisi lebih memilih mengambil posisi aman dibandingkan menjalankan tanggung jawab intelektualnya kepada bangsa.
“Para pendiri bangsa membangun republik ini dengan keberanian berpikir, keberanian bersikap, dan keberanian menyampaikan kebenaran. Akan menjadi ironi apabila kampus hari ini justru kehilangan keberanian tersebut karena pertimbangan-pertimbangan yang bersifat pragmatis,” katanya.
Andri mendorong pemerintah bersama kementerian yang membidangi pendidikan tinggi melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kepemimpinan perguruan tinggi negeri, khususnya terkait pelaksanaan fungsi kepemimpinan akademik, penguatan wawasan kebangsaan, dan tanggung jawab intelektual kepada publik.
“Evaluasi bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan akademik. Justru sebaliknya, evaluasi diperlukan agar kebebasan akademik tetap berjalan seiring dengan tanggung jawab konstitusional dalam menjaga persatuan bangsa dan memberikan pendidikan publik yang berlandaskan ilmu pengetahuan, objektivitas, serta kepentingan nasional,” tutupnya.
