Editor TEUKU HUSAINI
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memasuki usia satu tahun sejak resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 sebagai kebijakan nasional untuk menyediakan makanan bergizi setiap hari bagi puluhan juta anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui di seluruh Indonesia. Program ini dirancang bukan hanya untuk memperbaiki gizi masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, UMKM, koperasi, dan pelaku usaha di sepanjang rantai pasok pangan nasional.
Namun, setahun berjalan, realitas di lapangan menunjukkan tantangan besar yang membuat dapur‑dapur MBG “berjuang” dan rantai pasok menjadi tertekan. Salah satu kendala utama adalah kesiapan infrastruktur dapur dan logistik distribusi. Tujuan semula untuk melayani puluhan juta penerima manfaat terhambat oleh keterlambatan pembangunan dan sertifikasi dapur di banyak daerah, terutama di wilayah terpencil, sehingga target distribusi tidak sepenuhnya tercapai.
Kondisi tersebut diperparah oleh masalah keamanan pangan dan pengawasan kualitas. Berbagai laporan independen menyebutkan puluhan ribu anak mengalami keracunan akibat konsumsi makanan MBG karena standar kebersihan dan pengendalian mutu belum konsisten di semua dapur. Kasus‑kasus ini mengungkapkan lemahnya pengawasan, kurangnya pelatihan staf, serta prosedur distribusi yang tidak memadai, terutama soal penanganan bahan makanan segar dan rantai dingin.
Tak hanya itu, rantai pasok bahan baku juga mengalami tekanan signifikan. Permintaan besar terhadap komoditas seperti sayuran, telur, daging ayam dan sumber karbohidrat lainnya menimbulkan tantangan produksi domestik. Potensi kekurangan telur dan daging ayam diprediksi akan terjadi jika produksi nasional tidak segera ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan MBG yang terus berkembang.
Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) telah mendorong dapur MBG untuk bersinergi dengan petani lokal dan pelaku UMKM, agar pasokan bahan baku dapat bersumber dari produksi dalam negeri serta memperkuat ekonomi daerah. Strategi ini juga diharapkan ikut menurunkan tekanan inflasi dan menciptakan siklus ekonomi yang lebih inklusif bagi pelaku usaha kecil.
Meski demikian, kritik terhadap transparansi, tata kelola, dan perencanaan program terus mengemuka. Kelompok advokasi menilai bahwa standar akreditasi dapur, mekanisme pengadaan, dan keterlibatan pengawas eksternal perlu diperbaiki agar MBG benar‑benar memenuhi tujuan aslinya tanpa menimbulkan beban baru pada sistem pendidikan dan kesehatan.
Setahun sejak diluncurkan, MBG tetap menjadi kebijakan ambisius yang membawa harapan besar sekaligus tantangan berat. Ke depan, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan mitra pelaksana untuk memperbaiki integrasi rantai pasok, memperkuat pengawasan kualitas, serta memastikan program ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat yang paling membutuhkan.(Sinyalgones.com)
