Jakarta, Kesbangnews. com – Gelombang evaluasi terhadap jalannya roda pemerintahan terus bergulir. Memasuki periode kritis, Tim Sosmed Bang Syukur Mandar menginisiasi sebuah ruang diskusi publik bertajuk “Dialog Desak Presiden!”. Diskusi publik ini digelar pada Minggu, 2 Agustus 2026, bertempat di Kedai Tempo Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur.
Dialog publik ini secara khusus membedah tema krusial: “Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo: Reshuffle Dan Efisiensi Kabinet Gemuk”. Forum ini mempertemukan para pakar hukum, pengamat politik, akademisi, hingga tokoh senior untuk memberikan catatan kritis, objektif, dan konstruktif mengenai dinamika pemerintahan saat ini.Acara dibuka dengan sambutan pemantik dari tokoh hukum, Dr. M. Syukur Mandar, S.H., M.H., yang menggarisbawahi pentingnya menjaga nalar kritis publik terhadap kebijakan eksekutif, terutama menyangkut efektivitas struktur kabinet yang besar dalam merespons persoalan bangsa.
Sejumlah narasumber terkemuka hadir memaparkan pandangan mereka dari berbagai perspektif seperti Dr. Saor Siagian, S.H., M.H. (Pakar Hukum), Prof. Dr. TB Massa Djafar (Akademisi dan Pengamat Politik), Eduardus Lemanto, Ph.D. (Akademisi/Pengamat Sosial-Politik) dan Ray Rangkuti (Direktur Lingkar Madani / Pengamat Politik).
Guna mempertajam kedalaman analisis, diskusi ini juga menghadirkan dua tokoh nasional sebagai pembanding, yaitu mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier dan tokoh publik Haidar Alwi. Jalannya dialog yang dinamis ini dipandu oleh moderator Wahyu Triono KS., S.Pd., M.AP.
Fokus utama pembahasan dalam dialog ini menyoroti urgensi restrukturisasi atau reshuffle kabinet demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang ramping, lincah, dan efisien. Formasi “kabinet gemuk” yang berjalan selama dua tahun ini dievaluasi secara tajam, baik dari sisi realisasi target program kerja, beban anggaran negara, hingga tumpang tindih kewenangan antarlembaga.
Melalui forum “Desak Presiden” ini, para pembicara sepakat bahwa ruang dialog publik seperti ini merupakan pilar penting dalam demokrasi untuk memberikan rekomendasi nyata kepada kepala negara agar sisa masa jabatan pemerintahan dapat berjalan lebih optimal demi kesejahteraan rakyat.(Ria)
