Denpasar (Bali), Kesbangnews.com — Jagat media sosial Bali kembali memanas setelah sejumlah tangkapan layar komentar dari akun Facebook atas nama I Gusti Putu Artha beredar luas dan memantik perdebatan publik.
Dalam salah satu balasan komentarnya, ia menyebut seorang admin bernama Wijaya Mataram sebagai “penjilat kelas kakap Gubernur Bali dan istrinya.” Ia juga menuding adanya praktik “downgrade” terhadap pihak-pihak yang bersikap kritis terhadap gubernur.
“Dia pikir warganet bodoh dan bisa dia framing,” tulisnya dalam komentar yang kini ramai diperbincangkan dan beredar dalam bentuk tangkapan layar (terlampir).
Pernyataan tersebut langsung menuai reaksi beragam. Sebagian warganet menilai itu sebagai bentuk kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi digital. Namun sebagian lainnya mempertanyakan penggunaan diksi yang dinilai menyerang secara personal, terlebih karena yang bersangkutan dikenal sebagai figur publik dan pernah berada dalam lingkaran penyelenggara pemilu.
Kritik Kekuasaan atau Serangan Personal?Dalam rangkaian komentarnya, I Gusti Putu Artha juga menyatakan bahwa gerakan yang ia lakukan terkait isu gas disebutnya sebagai upaya membantu rakyat Bali. Ia merasa narasi yang berkembang telah membingkai dirinya secara keliru.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan publik: apakah ini murni perbedaan pandangan kebijakan, atau bagian dari dinamika politik yang lebih dalam?
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat klarifikasi resmi dari pihak yang disebut dalam komentar tersebut maupun penjelasan lengkap dari I Gusti Putu Artha mengenai konteks utuh pernyataannya.
Pernyataan Soal Pemilu 2029
Dalam balasan komentar lainnya kepada akun bernama Ngurah Agunk, I Gusti Putu Artha menulis: “Saya tidak akan mencalonkan diri pada Pemilu 2029. Simpan jawaban saya. Saya sudah dibayar mahal sebagai konsultan. Tabungan masih cukup untuk 15 tahun.”
Ia juga menambahkan pernyataan yang bernada kritik terhadap sistem kepartaian: “Ngapain ngalih gaen dadi DPR dan DPD jika nanti dikekang pimpinan partai.”
Ungkapan tersebut memantik tafsir politik yang luas. Sebagian pihak menilai itu sebagai sikap personal, sementara lainnya membaca adanya nada sindiran terhadap mekanisme politik formal.
Namun demikian, hingga saat ini belum ada penjelasan lanjutan dari yang bersangkutan mengenai maksud dan konteks pernyataan tersebut.
Respon Tokoh Masyarakat
Sejumlah tokoh masyarakat turut memberikan tanggapan. Seorang tokoh masyarakat di Dalung menyatakan bahwa figur publik seharusnya lebih berhati-hati dalam memilih bahasa.
“Dalam posisi sebagai figur publik, setiap pernyataan memiliki dampak sosial. Kritik boleh saja, tetapi etika komunikasi tetap penting,” ujarnya.
Tokoh masyarakat Denpasar, Jro Made, juga menilai bahwa komunikasi di ruang digital perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan tafsir negatif.
“Media sosial bukan ruang privat sepenuhnya. Pernyataan yang keras bisa memicu polarisasi,” katanya.
Pendapat tersebut merupakan pandangan pribadi dan bukan kesimpulan hukum atas peristiwa ini.
Upaya Konfirmasi:
Seorang awak media bernama Rully mengaku telah berupaya meminta klarifikasi melalui pesan WhatsApp. Namun, ia menyatakan nomor kontaknya tidak lagi dapat terhubung.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh konfirmasi langsung dari I Gusti Putu Artha terkait isu pemblokiran nomor maupun respons atas kritik yang berkembang.
Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada yang bersangkutan guna menjaga prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Kebebasan Ekspresi dan Tanggung Jawab Publik
Peristiwa ini kembali mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi adalah bagian dari demokrasi, namun tetap berada dalam koridor etika dan hukum. Figur publik memiliki ruang untuk menyampaikan kritik, tetapi juga memikul tanggung jawab atas dampak sosial dari setiap pernyataannya.
Seluruh isi pemberitaan ini bersumber dari unggahan media sosial yang telah beredar luas. Tidak ada kesimpulan hukum yang ditarik dalam laporan ini. Semua pihak tetap berada dalam perlindungan asas praduga tak bersalah.
Di tengah suhu politik yang perlahan menghangat menuju 2029, satu unggahan dapat menjadi perdebatan panjang. Publik kini menunggu klarifikasi terbuka.(Red)
