Panglima Laskar Adat Betawi DABB, R. Panca Nur, (foto: istimewa)
Jakarta, KESBANG||NEWS — Panglima Laskar Adat Betawi DABB, R. Panca Nur (RPN), mengecam keras dugaan tindakan kekerasan seksual terhadap sejumlah santri yang menyeret seorang oknum pimpinan sekaligus pendiri Pondok Pesantren Darul Hasbi di kawasan Petukangan Utara, Jakarta Selatan.
RPN menilai dugaan kasus tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata, terlebih karena menyangkut keselamatan, martabat, serta masa depan para santri yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pendidikan di lingkungan pesantren.
Sebagai tokoh aktivis antikorupsi, penggagas Gerakan Sadar Budaya, sekaligus Panglima Laskar Adat Betawi DABB, RPN menegaskan bahwa pihaknya tidak dapat tinggal diam menghadapi persoalan yang dinilainya telah mencederai nilai moral, etika, dan kehormatan masyarakat.
“Saya lahir dan besar di Petukangan. Saya orang asli sini. Saya ini keturunan dari tokoh-tokoh Petukangan, di antaranya Engkong H. Hasbullah dan Engkong H. Radin yang namanya juga diabadikan menjadi nama jalan di Petukangan Utara. Karena itu, saya merasa sangat terpukul dan malu apabila persoalan serius seperti ini justru dibiarkan tanpa pengawalan,” tegas RPN.
Ia mengungkapkan, informasi mengenai dugaan peristiwa tersebut pertama kali diterimanya dari seorang sahabat. Setelah melakukan penelusuran dan mengonfirmasi sejumlah informasi, ia mengaku semakin prihatin karena persoalan tersebut bukan sekadar kabar yang dapat diabaikan.
Menurut RPN, dirinya bahkan telah bertemu dengan beberapa orang yang mengaku sebagai korban. Dari pertemuan tersebut, ia menyatakan kesiapannya untuk ikut mengawal proses hukum hingga tuntas.
“Saya sudah bertemu dengan beberapa korban. Saya sampaikan bahwa mereka tidak boleh merasa sendirian. Saya siap mengawal persoalan ini sampai tuntas. Jangan sampai ada intimidasi, tekanan, atau upaya membungkam pihak-pihak yang berani mengungkap kebenaran,” ujarnya.
RPN juga menyayangkan apabila masih ada pihak yang berusaha membela atau melindungi terduga pelaku hanya karena status sosial, kedudukan keagamaan, maupun pengaruh yang dimilikinya.
Baginya, gelar keagamaan dan kedudukan sebagai tokoh masyarakat tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.
“Kalau benar dugaan perbuatan itu terjadi, tidak ada alasan untuk membenarkannya. Apalagi jika dilakukan berulang kali dan melibatkan santri yang berada dalam posisi rentan serta mempercayakan keselamatannya kepada seorang pendidik. Siapa pun orangnya, apa pun gelarnya, hukum harus ditegakkan,” tandasnya.
Ia menegaskan, seorang ulama dan pendiri lembaga pendidikan semestinya menjadi teladan moral, menjaga kehormatan, serta memberikan perlindungan kepada anak didiknya. Apabila kepercayaan tersebut disalahgunakan, persoalannya bukan hanya menyangkut dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanah pendidikan dan kemanusiaan.
RPN turut mengingatkan bahwa identitas sebagai orang Betawi seharusnya melekat dengan nilai kesantunan, kehormatan, tanggung jawab, dan keberanian menjaga martabat sesama. Karena itu, ia menolak apabila identitas adat maupun agama digunakan untuk membangun perlindungan sosial bagi seseorang yang sedang menghadapi dugaan perkara serius.
DESAK PROSES HUKUM TUNTAS, PESANTREN DIEVALUASI
Atas persoalan tersebut, RPN menyampaikan dua tuntutan utama mewakili sikap Laskar Adat Betawi DABB:
1. Mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dan menindak tegas terduga pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku, apabila unsur tindak pidananya terbukti.
2. Mendesak pemerintah dan instansi berwenang mengevaluasi secara menyeluruh operasional Pondok Pesantren Darul Hasbi, termasuk mempertimbangkan penghentian kegiatan atau penutupan apabila ditemukan pelanggaran serius dan terdapat dasar hukum untuk melakukannya, dengan tetap menjamin keselamatan serta keberlanjutan pendidikan para santri.
“Intinya sederhana: jangan ada kompromi terhadap kejahatan seksual. Jika terbukti bersalah, penjarakan pelakunya sesuai hukum. Jika lembaganya terbukti tidak layak dan membahayakan santri, tutup. Jangan sampai lembaga pendidikan justru menjadi tempat yang tidak aman bagi anak-anak,” tegasnya.
RPN meminta aparat penegak hukum memberikan perhatian serius terhadap perkara tersebut, memastikan para korban memperoleh perlindungan, serta membuka ruang bagi saksi untuk memberikan keterangan tanpa rasa takut.
Ia juga mengajak masyarakat agar tidak melakukan penghakiman sepihak, tetapi tetap mengawal proses hukum secara objektif, transparan, dan berkeadilan.
“Ini bukan persoalan membenci seseorang atau kelompok tertentu. Ini persoalan melindungi korban, menjaga kehormatan dunia pendidikan, dan memastikan hukum berlaku bagi siapa pun. Kami tidak ingin Petukangan dikenal karena persoalan seperti ini. Kami ingin keadilan benar-benar hadir,” pungkas R. Panca Nur.
Bagi RPN, kehormatan adat, agama, dan pendidikan tidak boleh berhenti sebagai simbol. Ketiganya harus dibuktikan melalui perilaku, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada mereka yang membutuhkan perlindungan.(Red/Bar.S)
