Kesbangnews.com – Penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menjadi perhatian publik. Di tengah tantangan ekonomi dan tuntutan efisiensi perusahaan negara, evaluasi terhadap jajaran komisaris dan manajemen dinilai perlu dilakukan secara berkala dengan mengedepankan kapasitas, profesionalisme, serta kemampuan menjaga aset strategis negara.Jakarta 30/96/2026
BUMN memiliki posisi penting dalam perekonomian nasional karena tidak hanya berperan sebagai entitas bisnis, tetapi juga menjalankan fungsi strategis negara melalui penyediaan layanan publik, penguatan industri, dan kontribusi terhadap penerimaan negara.
Sekretaris Jenderal GoPro (Golkarians for Prabowo), Yuwono Setyo Widagdo, yang juga pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2022–2024, mengatakan penguatan BUMN perlu dilihat dari perspektif tata kelola dan keberlanjutan bisnis.
Menurut Yuwono, posisi komisaris BUMN memiliki tanggung jawab besar karena berhubungan langsung dengan pengawasan perusahaan yang mengelola aset negara.
“Komisaris BUMN bukan sekadar posisi administratif. Dibutuhkan figur yang memahami industri, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan mampu memberikan arah strategis agar perusahaan berkembang,” ujar Yuwono.
Kualifikasi Komisaris Jadi Faktor Utama
Dalam tata kelola korporasi modern, komisaris memiliki fungsi memastikan strategi perusahaan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian.
Karena itu, sejumlah aspek dinilai penting dalam menentukan komisaris BUMN, seperti:
pengalaman memimpin organisasi besar, pemahaman terhadap sektor industri, kemampuan membaca risiko bisnis dan keuangan, wawasan tata kelola perusahaan, integritas serta independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Yuwono menilai BUMN membutuhkan kombinasi antara pengalaman kebangsaan dan kompetensi profesional.
“BUMN membawa dua mandat sekaligus, yaitu menciptakan nilai ekonomi dan menjalankan kepentingan strategis negara. Karena itu, pengelolaannya harus mampu menjembatani keduanya,” katanya.
Anak-Cucu Perusahaan Jadi Tantangan Reformasi
Selain persoalan sumber daya manusia, struktur bisnis BUMN yang memiliki banyak anak usaha hingga perusahaan turunan juga menjadi tantangan tersendiri.
Struktur tersebut dapat memperluas kapasitas bisnis, tetapi tanpa pengawasan yang kuat dapat menimbulkan persoalan efisiensi, tumpang tindih usaha, dan kesulitan pengendalian risiko.
Karena itu, penataan aset, konsolidasi bisnis, dan evaluasi portofolio perusahaan menjadi bagian penting dalam reformasi BUMN.
Dampak Ekonomi Politik BUMN
Dalam perspektif ekonomi politik, BUMN tidak dapat dipandang hanya sebagai perusahaan biasa.
Sebagai aset negara, kinerja BUMN memiliki dampak langsung terhadap masyarakat melalui lapangan kerja, rantai industri, pembangunan infrastruktur, hingga kontribusi dividen kepada negara.
Apabila tata kelola berjalan baik, BUMN dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Namun jika pengawasan lemah, persoalan perusahaan dapat berdampak lebih luas terhadap perekonomian nasional.
BUMN Harus Menjadi Kekuatan Ekonomi Nasional
Yuwono menilai reformasi BUMN ke depan perlu berfokus pada penguatan institusi dan peningkatan kualitas pengelolaan.
Menurutnya, keberhasilan BUMN tidak hanya dilihat dari siapa yang mengisi jabatan strategis, tetapi dari kemampuan perusahaan menghasilkan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat.
“Yang utama adalah memastikan BUMN dikelola secara profesional, transparan, dan mampu memberikan nilai tambah bagi kepentingan nasional,” ujar Yuwono.
