*Oleh: Hendarsam Marantoko*
*Ketum Lingkar Nusantara (LISAN)*
Teror dan intimidasi yang menimpa dua konten kreator dengan latar afiliasi politik berbeda—Dj Donny yang dikaitkan dengan PDI Perjuangan dan Sherly yang kerap dilabeli sebagai “anak abah”—patut dikecam tanpa syarat. Ancaman, baik fisik maupun psikologis, adalah tindakan tercela yang merusak rasa aman, kebebasan berekspresi, dan sendi dasar demokrasi.
Namun, persoalan tidak berhenti pada kecaman. Yang juga mengkhawatirkan adalah cara ruang publik merespons peristiwa ini. Alih-alih menunggu fakta dan proses hukum, publik justru larut dalam emosi, saling tuding, dan narasi politik yang berhadap-hadapan. Teror ini dengan cepat ditarik ke polarisasi lama antara kelompok yang dianggap pro-pemerintah dan yang oposisi dan menganggap pemerintah selalu salah.
Di sinilah kewarasan publik diuji.
Tidak semua peristiwa harus dibaca secara hitam-putih. Penyederhanaan berlebihan justru membuka ruang manipulasi. *Pertanyaan rasionalnya sederhana: siapa yang diuntungkan? Teror jelas tidak menguntungkan korban. Pemerintah pun tidak diuntungkan oleh situasi gaduh yang memperlemah kepercayaan publik. Maka, ada kemungkinan lain yang patut dipertimbangkan yaitu : peran pihak ketiga yang bermain di balik layar.*
Dalam kajian politik dan komunikasi strategis, pola semacam ini dikenal sebagai false flag operation yaitu aksi provokatif yang sengaja diciptakan agar tampak dilakukan oleh pihak tertentu, dengan tujuan memicu konflik dan saling curiga. Pola ini sering diperkuat oleh peran agent provocateur yang memancing reaksi berlebihan agar eskalasi konflik berlangsung cepat. Ini adalah praktik lama divide et impera, dengan medan baru bernama ruang digital.
Media sosial mempercepat proses tersebut. Satu peristiwa melahirkan banyak versi dalam hitungan jam, mendorong publik memilih kubu tanpa ruang berpikir leluasa.
Fenomena ini dikenal sebagai polarization engineering, dan dalam konteks lebih luas merupakan bagian dari non-military hybrid warfare—perang tanpa senjata yang menjadikan opini publik dan disinformasi sebagai alat utama.
Pihak yang paling diuntungkan bukan korban, dan bukan pula negara, melainkan aktor tak terlihat yang berharap masyarakat terus terpecah. Karena itu, sikap paling dewasa adalah menahan diri: mengutuk teror tanpa tergelincir pada tuduhan tanpa bukti.
Demokrasi tidak runtuh oleh perbedaan pendapat, melainkan oleh hilangnya akal sehat. Menjaga kewarasan publik adalah respons paling sederhana dan paling penting.
Sekian
