KESBANG.COM, JAKARTA – Kementrian Dalam Negeri melalui Direktorat Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) mengharapkan agar capaian Indeks Demokrasi Indonesia di tahun 2017 bisa membaik maka peran Sekretaris Daerah Provinsi selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Demokrasi Daerah untuk lebih optimal dan serius dalam meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan pemberdayaan peran kepengurusan Kelompok Kerja (Pokja).
Pernyataan itu disampaikan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo yang diwakili oleh Sekretaris Ditjen Polpum Didi Sudiana pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kelompok Kerja Demokrasi di Daerah di Jakarta, Rabu (27/9/2017)
Menurut Sesditjen, pihaknya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kemenko Polhukam, Bappenas, dan BPS yang telah bersama-sama merencanakan dan melaksanakan Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) Demokrasi Indonesia sehingga bisa terlaksana dan Insya Allah dapat berkontribusi besar dalam perwujudan masyarakat yang demokratis dan pembangunan kesejahteraan yang merata.
Didi menjelaskan, kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pokja Provinsi terkait Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) Demokrasi Indonesia di daerah ini merupakan salah satu bagian dari serangkaian kegiatan program Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dalam pembangunan politik dan demokrasi yang mengacu pada IDI. IDI merupakan agenda tahunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
“Tujuan utama IDI adalah agar pemerintah, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya memiliki alat ukur perkembangan demokrasi di Indonesia dan kemudian menjadikannya sebagai dasar dalam perbaikan pembangunan politik dan demokrasi,” harapnya.
Diakui Didi, sampai saat ini masih banyak Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah serta masyarakat yang belum memahami substansi materi, manfaat, serta tujuan IDI.
Melalui kegiatan ini, Kemendagri mengharapkan agar para peserta bersama-sama mengelaborasi secara mendalam IDI tersebut. Insya Allah setelah acara ini berakhir, kita dapat manfaat dan pengetahuan lebih sehingga nanti dapat mengimplementasikan hasilnya guna perwujudan masyarakat yang demokratis.
Diterangkannya, hal yang perlu kami sampaikan utamanya pada bagian peran keterlibatan Kemendagri c.q. Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dalam program IDI, yaitu memfasilitasi pengembangan Pokja Demokrasi Provinsi. Hal ini telah kami lakukan sejak awal tahun 2011 dengan dimulainya keterlibatan kami dalam penyusunan indikator demokrasi Indonesia yang harus sesuai dengan Pancasila, UUD’45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI serta mengeluarkan surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada seluruh Gubernur seluruh Indonesia agar membuat Kelompok Kerja Demokrasi Provinsi guna membantu kami dalam mensukseskan program IDI.
Didi menjelaskan, sejak tahun 2012, Badan Kesbangpol provinsi menjadi leading sektor Pokja Demokrasi provinsi. Hal ini diharapkan agar Pemahaman Pokja terhadap tantangan ke depan dalam pembangunan demokrasi dan politik dapat ditingkatkan, utamanya untuk meningkatkan capaian IDI di masing-masing provinsi.
Oleh karena itu, lanjutnya, diharapkan agar Pemahaman Pokja IDI terhadap tantangan ke depan dalam pembangunan demokrasi dan politik dapat ditingkatkan, utamanya untuk meningkatkan capaian IDI di masing-masing provinsi. Solusi untuk meningkatkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia, yaitu peran Sekretaris Daerah Provinsi selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Demokrasi Daerah untuk lebih optimal dan serius dalam meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan pemberdayaan peran kepengurusan Kelompok Kerja (Pokja). Pemberdayaan dimaksud dapat dilakukan melalui memasukkan program IDI ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota dan/atau melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai bagian dari pembangunan bidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Politik.
Selain itu, kerja sama berbagai pihak harus semakin ditingkatkan terutama peran Pemda, Pokja IDI Provinsi, dan kabupaten/kota dalam memanfaatkan data IDI sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan demokrasi sesuai amanat UUD 1945, dan tidak lupa peran partai politik sangat penting dalam meningkatkan capaian IDI yang diharapkan, karena itu merupakan kewajiban kolektif kita bersama, agar manfaatnya optimal dalam melaksanakan amanat konstitusi kita.
Beberapa hari yang lalu telah dilakukan rilis capaian IDI nasional tahun 2016. Perlu kami sampaikan bahwa terjadi penurunan skor IDI tahun 2016, yaitu 70,09. Terdapat 3 variabel yang capaiannya masih dalam kategori “buruk”, yaitu variabel Peran DPRD, Peran Partai Politik, dan Peran Birokrasi Pemerintah Daerah.
Data tersebut harus menjadi perhatian kita bersama. Perlu adanya dorongan yang kuat dari seluruh stakeholders untuk meningkatkan capaian IDI sehingga proses konsolidasi demokrasi tetap dapat berjalan sesuai dengan yang kita kehendaki bersama.
Dalam upaya tersebut, Kemendagri telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut antara lain adalah:
- Surat Mendagri Nomor 200/1389/SJ tanggal 20 Maret 2017 perihal Penguatan Kelompok Kerja Demokrasi di Daerah kepada Gubernur seluruh Indonesia.
- Surat Mendagri Nomor 270/4385/SJ tanggal 20 September 2017 perihal Penyusunan Kegiatan yang dapat Dimasukkan dalam APBD Tahun 2018 kepada Gubernur seluruh Indonesia.
Pada bagian akhir dari sambutan ini, Sesditjen menghimbau bahwa Pokja IDI Provinsi hendaknya melakukan koordinasi yang baik, dengan menganggarkan dalam APBD setiap tahunnya, termasuk di dalamnya BPS sebagai unsur teknis pengumpulan data harus berkoordinasi dengan seluruh anggota Pokja IDI dengan baik. (Zul/ Foto: Enhar)
