Tingkatkan IDI DKI Jakarta, Ditjen Polpum Gelar FGD

Nasional10,539 views

KESBANG.COM, JAKARTA – Guna meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi DKI Jakarta yang sempat turun, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Politik Dalam Negeri menggelar Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) Demokrasi di DKI Jakarta.

FGD yang digelar di Hotel Peninsula, Jakarta, Jumat (3/11/2017) ini dihadii sejumlah nara sumber dari Dewan Ahli IDI, Deputi I Kemenko Polhukam, Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Direktur Politik Dalam Negeri, Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, dan Kaban Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta.

Dalam sambutan Dirjen Polpum yang diwakili oleh Sekretaris Ditjen Polpum Didi Sudiana mengatakan tujuan utama FGD ini ialah agar pemerintah, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya memiliki alat ukur perkembangan demokrasi di Indonesia dan kemudian menjadikannya sebagai dasar dalam perbaikan pembangunan politik dan demokrasi.

Diakuinya, hingga kini masih banyak Kementerian/ Lembaga dan pemerintah daerah serta masyarakat yang belum memahami substansi materi, manfaat, serta tujuan IDI.

Karena itu, kata Didi, pemerintah mengajak stake holder dalam FGD ini untuk bersama-sama mengelaborasi secara mendalam IDI tersebut.

“Insya Allah setelah acara ini berakhir, kita dapat manfaat dan pengetahuan lebih sehingga nanti dapat mengimplementasikan hasilnya guna perwujudan masyarakat yang demokratis,” harapnya.

Sementara itu, dalam laporan pantiia kegiatan FGD yang disampaikan oleh Kasubdit Fasilitasi Lembaga Pemerintahan dan Perwakilan, Dedi Taryadi, SH, M,Si dikatakan bahwa FGD ini dihadiri Anggota Pokja IDI Provinsi DKI Jakarta, Stake holder terkait.

Terkait mengukur IDI, Dedi Taryadi mengatakan bahwa ukuran kualitatif yang bisa dinilai secara kuantitatif. Nilai demokrasi di Indonesia diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia yang melibatkan Kemenkopolhukam, Bappenas, BPS dan Dewan Ahli.

IDI mengukur perkembangan demokrasi dari DUA SISI: peran negara (pemerintah) dan masyarakat. Jadi IDI bukan hanya tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai tujuan akhir melalui pemanfaatan indeks yang telah dihasilkan,” pungkas Dedi Taryadi. (Zul/Foto: Yunidar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed