Foto: Konten video yang viral di media sosial menjadi sorotan publik dan menimbulkan beragam tanggapan. Redaksi menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah serta klarifikasi resmi untuk menjaga kejelasan informasi, Istimewa (dok.google/ist)
SULTRA KESBANG || NEWS Di tengah derasnya arus informasi digital, setiap isu yang menyangkut pejabat publik menuntut sikap kehati-hatian, keterbukaan, serta penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah. Dugaan yang beredar luas di ruang publik tidak dapat serta-merta dibenarkan, namun juga tidak bijak untuk diabaikan tanpa penjelasan yang proporsional.
Dalam sistem demokrasi yang menjunjung tinggi etika kepemimpinan, setiap persoalan yang dikaitkan dengan pejabat publik perlu diuji melalui mekanisme yang sah, terbuka, dan berimbang. Pemimpin daerah bukan semata pejabat administratif, melainkan figur publik yang tindak-tanduknya menjadi perhatian dan rujukan masyarakat.
Belakangan, jagat media sosial diramaikan oleh beredarnya sebuah video di platform TikTok yang diunggah akun Tie Saranani. Video tersebut memuat narasi mengenai dugaan persoalan pribadi yang dikaitkan dengan salah satu pemimpin daerah di Sulawesi Tenggara berinisial ASR, dan dengan cepat menyebar luas di berbagai platform digital.
Seiring meluasnya penyebaran video tersebut, isu yang awalnya muncul di ruang digital berkembang menjadi perbincangan publik dan memicu beragam tanggapan. Kondisi ini melahirkan kegelisahan di tengah masyarakat serta mendorong munculnya tuntutan akan kejelasan informasi yang disampaikan secara bertanggung jawab.
Narasi dalam video tersebut berisi sejumlah klaim yang bersifat dugaan, termasuk pernyataan mengenai relasi personal yang dikaitkan dengan figur yang bersangkutan. Di media sosial juga beredar pernyataan beberapa pihak yang mengaku mengetahui isu tersebut. Namun hingga saat ini, seluruh klaim tersebut masih memerlukan verifikasi, pembuktian yang sah, serta klarifikasi resmi dari pihak terkait.
Situasi ini memperlihatkan bagaimana sebuah isu dapat berkembang cepat tanpa kejelasan fakta yang utuh. Oleh karena itu, persoalan ini tidak tepat diperlakukan semata sebagai gosip, namun juga tidak dapat disimpulkan sebagai kebenaran sebelum melalui proses penelusuran yang objektif dan transparan.
Redaksi memandang bahwa langkah paling tepat dalam menyikapi isu ini adalah klarifikasi terbuka berbasis fakta. Aparat penegak hukum maupun lembaga pengawas diharapkan bersikap profesional dan objektif, tanpa prasangka, sekaligus tidak menutup mata terhadap keresahan publik yang muncul.
Apabila isu tersebut terbukti tidak benar, maka penjelasan resmi yang disampaikan secara terbuka menjadi penting untuk memulihkan nama baik pihak yang bersangkutan. Sebaliknya, jika terdapat fakta yang menguatkan dugaan tersebut, maka penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa diskriminasi dan tanpa intervensi kekuasaan.
Dalam konteks sosial dan budaya Sulawesi Tenggara, etika kepemimpinan juga berkaitan erat dengan nilai kearifan lokal yang menjunjung kesusilaan, tanggung jawab moral, dan keteladanan. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari legitimasi sosial seorang pemimpin di mata masyarakat.
Redaksi menegaskan bahwa jabatan publik bukanlah tameng dari tuntutan etika dan moral. Keterbukaan adalah fondasi utama dalam menjaga kepercayaan rakyat, sementara publik berhak memperoleh kejelasan atas setiap isu yang menyangkut kepemimpinan dan tanggung jawab publik.(Red)
dilansir dari berbagai sumber media/ Bar/E
