Jakarta – LEMBAGA Kajian Geopolitik dan Pertahanan (Geodef Institute) menggelar diskusi ilmiah (Expert Discussion) bertema
Modernisasi Sistem Pertahanan Laut :
Menjawab Tantangan Geopolitik dan Mewujudkan Postur Essential Force (MEF) di Jakarta, Selasa (25/11/25).
Direktur Eksekutif Sahrir Rumluan mengatakan bahwa diskusi ini bertujuan untuk menganalisis isu-isu strategis terkini dalam bidang pertahanan dan
keamanan nasional.
Menurut Sahrir, untuk memodernisasi sistem pertahanan laut strategis di Indonesia, membutuhkan peningkatan anggaran.
“Karena itu, menjadi urgen peningkatan alutsita pertahanan laut untuk dimoderenisasi dan peningkatan anggaran terkait moderenisasi sistem pertahanan laut Indonesia itu sendiri. Jadi, Indonesia harus berupaya secara maksimal dalam konteks anggarannya sehingga Indonesia menjadi negara yang kuat dalam pertahanan laut secara komprehensif,” kata Sahrir.
Karena itu, Sahrir mengatakan Indonesia harus Mengukur Kesiapan Armada untuk mengevaluasi Capaian Minimum Essential Force (MEF).
Menurut Sahrir, Geodef Institute bersama para expert berupaya maksimal menganalisis sejauh mana target MEF 2024 khususnya matra laut telah tercapai, membandingkannya dengan kekuatan dan kebijakan anggaran pertahanan laut negara-negara tetangga. “Selain, tentu saja berupaya merumuskan rekomendasi kebijakan anggaran pertahanan laut yang strategis untuk masa depan,” kata Sahrir.
Diskusi Geodef institute yang dipandu Gemah Putra ini menghadirkan pembicara : Pengamat Geopolitik Hendrajit, Pengamat Politik Fajrin Rumalutur dan Pengamat Militer Khairul Fahmi.
Menurut Hendrajit, tantangan geopolitik Indonesia, masuk dalam katagori strategis dan kompleks. Karena itu, Indonesia melibatkan komponen bangsa, untuk bela negara dalam kerangka geopolitik.
Pengamat Politik Fajrin Rumalutur menegaskan bahwa peningkatan modernisasi alutsista menjadi kebutuhan dalam penguatan kapasitas sistem pertahanan laut indonesia.
“Politik anggaran pertahanan yang berbasis pada kebutuhan real dan tantangan di lapangan. Selain untuk meningkatkan kapasitas pertahanan laut kita juga mengantisipasi aktivitas non perang yang menyebabkan kerugian negara seperti praktik ilegal fishing, human traficking dan transaksi narkotika,” kata Fajrin.
Menurut Fajrin, pemerintah kiranya perlu menambah alokasi anggaran untuk Matra angkatan laut pada angka yang ideal dan proporsional.
Sedangkan Pengamat Militer Khairul Fahmi mengatakan bahwa modernisasi tidak hanya pada alutsista saja, tapi juga readyness dan peningkatan soft skill serta sumberdaya prajurit yang handal, mumpuni dan profesional.
“Karena itu, anggaran pertahanan Indonesia perlu didorong hingga 1 persen dari Gross Domestic Product,” kata Khairul Fahmi.
