Kesbangnews.com Jakarta – Kasus peredaran sianida yang diduga berkaitan dengan aktivitas tambang emas ilegal di Maluku kembali menjadi sorotan.
Sejumlah pertanyaan yang hingga kini belum terjawab dinilai semakin memperkuat tuntutan publik agar penanganan perkara tersebut dilakukan secara terbuka, menyeluruh, dan tanpa tebang pilih.
Ketua Umum Movement Maluku FJ, Yadon Hanubun, menilai bahwa pengungkapan kasus ini masih menyisakan banyak ruang gelap yang perlu dijelaskan kepada masyarakat. Menurutnya, perhatian publik tidak lagi hanya tertuju pada barang bukti yang ditemukan tetapi juga pada rangkaian peristiwa yang melatarbelakanginya.
“Yang menjadi pertanyaan publik hari ini bukan sekadar siapa yang ditetapkan sebagai tersangka. Publik ingin mengetahui secara utuh bagaimana peredaran sianida ini terjadi, siapa saja yang terlibat, dan ke mana sisa barang yang diduga belum ditemukan,” ujar Yadon.
Ia menjelaskan, temuan puluhan kaleng sianida yang selama ini menjadi fokus pemberitaan patut didalami lebih jauh. Sebab, berdasarkan berbagai informasi yang berkembang, jumlah tersebut diduga hanya sebagian dari total yang sebelumnya diperjualbelikan.
Menurut Yadon, apabila benar terdapat jumlah yang lebih besar dari yang telah ditemukan, maka pengungkapan kasus tidak boleh berhenti pada satu titik. Aparat penegak hukum harus mampu menelusuri seluruh rantai distribusi, mulai dari proses pengadaan, pengiriman, penyimpanan, hingga pihak-pihak yang diduga menikmati atau mengendalikan peredarannya.
Lebih jauh, ia juga menyoroti laporan dugaan keterlibatan beberapa oknum aparat dalam perkara tersebut. Baginya, keberadaan laporan itu seharusnya menjadi dasar untuk melakukan pemeriksaan yang serius dan transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Justru karena ada dugaan keterlibatan oknum aparat, maka prosesnya harus semakin terbuka. Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum hanya berjalan pada sebagian pihak, sementara pihak lain tidak tersentuh. Situasi seperti ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap penegakan hukum,” katanya.
Atas dasar itu, Movement Maluku FJ mendesak Polda Maluku dan Kapolda Maluku untuk memberikan penjelasan yang terang kepada masyarakat terkait perkembangan penyidikan, termasuk tindak lanjut terhadap laporan yang menyeret sejumlah nama dalam perkara tersebut.
Yadon menegaskan bahwa tuntutan ini bukan untuk menghakimi siapa pun sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap. Namun, menurutnya, transparansi merupakan syarat penting agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan kredibel dan memperoleh kepercayaan masyarakat.
“Kami meminta Kapolda Maluku menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengusut perkara ini hingga ke akar-akarnya. Jangan berhenti pada lapisan terluar. Jika ada pihak yang diduga terlibat, siapapun itu, harus diperiksa berdasarkan hukum dan alat bukti yang ada. Maluku membutuhkan kepastian, bukan tanda tanya yang terus dibiarkan menggantung,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Movement Maluku FJ akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut dan mendorong agar seluruh proses hukum berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
“Kasus ini bukan hanya tentang sianida. Ini tentang keberanian negara dalam menegakkan hukum secara adil, terbuka, dan tanpa pengecualian,” tutup Yadon.
