SLEMAN, 5 September 2026 — Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kabupaten Sleman menegaskan kebangkitan kembali gerakan Marhaenis di bumi Kaki Merapi. Penegasan tersebut mengemuka dalam Konferensi Cabang (Konfercab) II GPM Kabupaten Sleman yang mengusung tema “Kaki Merapi Bersatu, Bergerak Bersama Marhaenis”, Sabtu, 5 September 2026, di Aula Rumah Dinas Wakil Bupati Sleman.
Konfercab II ini dipimpin oleh Antonius Fokki Ardiyanto, S.IP., selaku pemegang mandat dari DPP Gerakan Pemuda Marhaenis untuk memimpin jalannya konferensi.
Momentum Konfercab II GPM Sleman memiliki makna politik dan historis yang kuat karena dilaksanakan tepat pada 5 September, bertepatan dengan Maklumat 5 September 1945 yang menegaskan bergabungnya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat ke dalam pangkuan Republik Indonesia.
Bagi GPM, momentum tersebut bukan sekadar kebetulan kalender sejarah. 5 September adalah simbol keberanian mengambil sikap untuk Republik, sementara hari ini GPM mengambil sikap untuk kembali menegaskan keberpihakan kepada rakyat Marhaen.
GPM BUKAN ORGANISASI SEREMONIAL
Dalam pendalaman organisasi, Antonius Fokki Ardiyanto menegaskan bahwa GPM tidak boleh terjebak menjadi organisasi yang hanya hidup dalam seremoni, rapat, atribut dan jargon.
Menurutnya, ukuran keberhasilan GPM adalah seberapa jauh organisasi mampu menjawab persoalan rakyat dan memperjuangkan kepentingan kaum Marhaen.
“GPM tidak didirikan untuk menjadi organisasi pajangan. GPM adalah organisasi perjuangan. Karena itu, kader GPM harus turun ke bawah, membaca penderitaan rakyat, memahami ketimpangan dan berani memperjuangkan kepentingan kaum Marhaen. Kalau rakyat kecil sedang berhadapan dengan ketidakadilan, di situlah seharusnya Marhaenis berdiri,” tegas Antonius Fokki.
Ia mengingatkan bahwa Marhaenisme akan kehilangan makna apabila hanya dijadikan identitas politik tanpa keberpihakan nyata.
“Jangan sampai kita bangga menyebut diri Marhaenis, tetapi tidak pernah berdiri bersama rakyat. Jangan sampai Marhaenisme hanya hidup di mimbar, sementara rakyat Marhaen hidup dalam kesulitan. Tugas kita adalah membawa Marhaenisme keluar dari ruang seminar dan memasukkannya ke dalam kehidupan rakyat,” ujarnya.
Antonius Fokki juga menegaskan bahwa kaderisasi GPM harus melahirkan generasi muda yang memiliki keberanian ideologis, bukan generasi yang mudah terseret kepentingan pragmatis.
“Kita membutuhkan kader yang punya ideologi, punya keberanian dan punya keberpihakan. Marhaenis bukan manusia yang netral terhadap ketidakadilan. Marhaenis harus berada di pihak rakyat yang tertindas, bukan menjadi penonton ketika kepentingan rakyat dikalahkan oleh kepentingan modal dan kekuasaan,” katanya.
MARHAENISME ADALAH API PERJUANGAN
Sementara itu, Bambang Setyo Martono, senior Marhaenis sekaligus Dewan Pembina DPP GPM, memberikan pendalaman ideologis mengenai Marhaenisme.
Bambang mengingatkan kader bahwa Marhaenisme merupakan warisan pemikiran dan perjuangan Bung Karno yang tidak boleh direduksi menjadi simbol atau romantisme sejarah.
Menurutnya, tantangan zaman boleh berubah, tetapi persoalan ketidakadilan dan keberadaan rakyat kecil yang membutuhkan keberpihakan tetap menjadi kenyataan.
“Jangan warisi Bung Karno hanya namanya. Warisi keberaniannya, keberpihakannya dan keberaniannya melawan ketidakadilan. Itulah Marhaenisme,” tegas Bambang.
Karena itu, ia mendorong GPM Sleman membangun gerakan yang memiliki akar kuat di tengah masyarakat.
SENIOR MARHAENIS: MARI MEMARHAENKAN BUMI KAKI MERAPI
Komitmen untuk menghidupkan kembali gerakan Marhaenis di Sleman juga disampaikan para senior Marhaenis Kabupaten Sleman yang diwakili Kabul Mudji Basuki.
Kabul menyatakan bahwa para senior Marhaenis siap berjalan bersama generasi muda untuk membangun kembali kekuatan kerakyatan di Sleman.
“Kami para senior Marhaenis tidak ingin hanya menjadi penonton. Kami siap bergerak bersama GPM. Mari kita satukan kembali kekuatan Marhaenis dan kita buktikan bahwa Marhaenisme masih relevan. Mari kita memarhaenkan bumi Kaki Merapi, menjadikan Sleman sebagai tanah yang berpihak kepada rakyat,” tegas Kabul.
DANANG MAHARSA: MARHAENISME HARUS MENJADI OBOR
Konfercab II GPM Sleman juga mendapat perhatian dari Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Danang menyampaikan harapan agar Marhaenisme tidak berhenti sebagai pengetahuan sejarah, tetapi menjadi nilai perjuangan yang menerangi langkah kader-kader Marhaenis di Sleman.
“Marhaenisme harus menjadi obor penerang bagi kader-kader Marhaenis di Sleman. Marhaenisme adalah warisan Bung Karno yang harus terus dijaga, dipahami dan diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Jangan sampai warisan ideologi tersebut hilang ditelan zaman,” ujar Danang.
Kehadiran Wakil Bupati Sleman tersebut sekaligus memberikan pesan bahwa gerakan kepemudaan berbasis ideologi dan kerakyatan tetap memiliki ruang penting dalam kehidupan sosial-politik masyarakat Sleman.
BUDI BLACK: GPM SLEMAN HARUS BESAR, TAPI LEBIH PENTING HARUS BERMANFAAT
Konfercab II GPM Sleman akhirnya menetapkan kepengurusan secara musyawarah mufakat.
Konfercab menetapkan:
Setiyo Budiono alias Budi Black sebagai Ketua DPC GPM Kabupaten Sleman, Kabul Mudji Basuki sebagai Ketua Dewan Pembina, dan Bindi Dwi Raharjo sebagai Ketua Dewan Penasehat.
Dalam pidato pertamanya sebagai Ketua DPC GPM Sleman terpilih, Budi Black menyampaikan janji politik-organisasional untuk membesarkan GPM sekaligus memastikan keberadaannya dirasakan langsung oleh rakyat.
“Saya berjanji GPM Sleman akan besar. Tetapi kebesaran GPM tidak boleh hanya besar secara struktur. GPM harus besar karena keberpihakannya, besar karena gerakannya, dan besar karena manfaatnya bagi rakyat Marhaen. Kami akan bergerak bersama, turun ke rakyat dan bekerja untuk rakyat,” tegas Budi Black.
Konfercab II GPM Sleman dengan demikian bukan sekadar pergantian kepengurusan. Konfercab ini menjadi deklarasi politik bahwa Marhaenisme di Sleman tidak boleh menjadi fosil sejarah.
Di tengah perubahan zaman, penetrasi kepentingan ekonomi-politik dan semakin kompleksnya persoalan rakyat, GPM Sleman menyatakan siap mengambil ruang perjuangan untuk memastikan suara kaum Marhaen tetap terdengar.
5 September 1945, Yogyakarta menyatakan sikap untuk Republik.
5 September 2026, dari bumi Kaki Merapi, GPM menyatakan sikap untuk rakyat.
Kaki Merapi Bersatu. Bergerak Bersama Marhaenis.
Hidup Marhaenisme!
Merdeka!
