[Foto: Ilustrasi/Istimewa]
JAKARTA | KESBANG || NEWS — Nama besar budaya Betawi terus dikumandangkan dengan penuh kebanggaan. Hampir setiap momentum seremonial, simbol-simbol Betawi tampil megah di panggung resmi. Ondel-ondel diarak, palang pintu dipertontonkan, lenong dipanggungkan, dan silat Betawi dijadikan ornamen kebanggaan kota.
Di atas panggung, semua tampak indah. Pejabat berbicara tentang pentingnya menjaga akar budaya. Spanduk pelestarian dibentangkan seolah menjadi bukti nyata keberpihakan.
Tetapi di balik semua kemegahan itu, ada kenyataan yang jauh lebih pahit dan jarang disorot. Banyak guru-guru silat Betawi, yang justru menjadi penjaga utama tradisi itu, hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Sebagian tinggal di rumah yang jauh dari layak. Sebagian bertahan hidup dengan penghasilan yang tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar.
Sebagian menua tanpa jaminan kesehatan memadai. Inilah ironi yang begitu telanjang: budaya terus dirayakan dengan gegap gempita, tetapi manusianya dibiarkan menghadapi keterbatasan tanpa perlindungan yang sepadan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan yang tidak nyaman tetapi wajib diajukan secara jujur. Sebenarnya siapa yang sedang dilestarikan?
Apakah yang dijaga sungguh-sungguh adalah warisan budaya itu sendiri, atau hanya citra tentang kepedulian terhadap budaya?
Sebab jika pelestarian budaya hanya berhenti pada panggung pertunjukan, dokumentasi media, dan pidato formal, sementara para pelaku utamanya tetap hidup dalam kesulitan, maka yang terjadi bukan pelestarian. Itu hanya pertunjukan simbolik.
Menurut pemerhati sosial budaya Betawi, Achmad Fadillah mengatakan bahwa, dalam banyak kesempatan, budaya Betawi seolah menjadi properti visual yang sangat efektif untuk membangun kesan kedekatan dengan identitas lokal. Ia tampil cantik dalam acara-acara resmi, menjadi latar foto bersama, dan menjadi alat legitimasi politik. Tetapi begitu lampu sorot padam, perhatian itu ikut padam.
Sementara guru-guru silat kembali ke kehidupan sehari-hari yang keras, menghadapi realitas ekonomi yang sering kali jauh dari layak. Jika ini terus berlangsung, maka yang sedang dirawat bukan budaya, melainkan industri pencitraan atas nama budaya.
“Guru silat Betawi bukan sekadar pengajar jurus atau pelatih fisik,” ungkap Achmad Fadilah, Jum’at (15/05/2026).
“Mereka adalah penjaga memori kolektif. Di tubuh dan ingatan mereka tersimpan warisan yang tidak tertulis di buku-buku resmi,” jelasnya.
“Mereka menyimpan filosofi, etika, teknik, sejarah kampung, nilai kehormatan, dan tata laku yang diwariskan lintas generasi. Silat Betawi bukan sekadar olahraga atau seni bela diri. Ia adalah bagian dari peradaban lokal yang mengajarkan martabat, pengendalian diri, keberanian, dan penghormatan terhadap sesama,” sambungnya.
“Ketika guru-guru ini hidup dalam keterbatasan ekonomi, yang terancam bukan hanya kesejahteraan individu mereka. Yang terancam adalah keberlanjutan pengetahuan budaya itu sendiri. Sebab tradisi tidak pernah diwariskan lewat baliho, seminar, atau seremoni. Tradisi diwariskan melalui relasi hidup antara guru dan murid. Jika gurunya dipinggirkan, jika ruang hidupnya rapuh, jika regenerasinya terhambat karena tekanan ekonomi, maka tradisi itu perlahan akan mati,” kata Achmad.
“Dan kematiannya sering kali baru disadari ketika semuanya sudah terlambat,” Achmad Fadillah mengingatkan.
Sementara menurut ketua umum FORMASI (Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi), bahwa masalah yang paling mendasar dari banyak kebijakan kebudayaan adalah orientasinya yang terlalu seremonial. Budaya diperlakukan seperti event tahunan, bukan ekosistem hidup yang membutuhkan perhatian jangka panjang.
Anggaran kerap mengalir deras untuk panggung, dekorasi, publikasi, dokumentasi, konsumsi tamu, dan berbagai kebutuhan seremoni lainnya. Semua terlihat sibuk, semua tampak aktif, semua terlihat meriah. Tetapi ketika ditelusuri lebih dalam, manfaat langsung bagi para pelaku budaya sering kali sangat minim. Ini menunjukkan adanya ketimpangan prioritas. Kita terlalu sibuk merayakan tampilan budaya, tetapi lalai memperhatikan fondasinya. Padahal fondasi itu adalah manusia-manusia yang menjaga tradisi tetap hidup.
Dalam konteks Jakarta, ironi ini terasa lebih tajam karena kota ini memiliki kapasitas fiskal yang sangat besar. Jika di kota dengan sumber daya sebesar Jakarta para guru budaya masih hidup di bawah tekanan ekonomi, maka persoalannya bukan ketiadaan anggaran. Persoalannya adalah keberpihakan dan orientasi kebijakan.
Menurut Jalih Pitoeng yang lama melakukan observasi melalui Jalih Pitoeng Centre, telah mendorong ditingkatkannya observasi menjadi investigasi.
Dimana kegigihan upaya tersebut berujung pada ditangkapnya kepala dinas kebudayaan DKI akibat mega Korupsi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif.
“Ada sesuatu yang keliru ketika penghormatan terhadap guru budaya lebih banyak diwujudkan dalam bentuk piagam dan tepuk tangan ketimbang kebijakan yang benar-benar menyentuh kehidupan mereka,” ungkapnya.
“Kita terlalu sering melihat guru silat dipanggil tampil di acara resmi, diberi penghargaan simbolik, lalu dipulangkan tanpa perubahan berarti dalam kualitas hidupnya,” Jalih Pitoeng menyayangkan.
“Seolah-olah penghargaan formal itu cukup untuk membayar seluruh dedikasi puluhan tahun mereka menjaga tradisi,” kata Jalih Pitoeng.
“Karena pada kenyataannya, piagam tidak bisa untuk membayar tagihan listrik. Sertifikat tidak dapat memperbaiki atap bocor. Foto bersama pejabat juga tidak akan menjamin makan besok pagi,” celetuk Jalih Pitoeng.
Maka, ketika penghormatan berhenti pada simbol, ia berubah menjadi romantisasi kosong. Dan romantisasi semacam ini jauh lebih berbahaya daripada pengabaian terang-terangan, karena ia menciptakan ilusi bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal di balik narasi penghormatan itu, banyak guru budaya sedang berjuang keras bertahan hidup.
Kritik ini juga perlu diarahkan kepada sebagian organisasi atau lembaga yang mengklaim diri sebagai penjaga budaya Betawi. Tidak sedikit yang sangat vokal berbicara soal pelestarian, tetapi kontribusi nyatanya terhadap kesejahteraan para guru silat justru minim. Budaya kadang dipakai sebagai kendaraan untuk membangun pengaruh sosial, memperkuat jaringan politik, atau membuka akses terhadap program-program tertentu.
Bahasa pelestarian menjadi slogan yang terdengar mulia, tetapi tidak selalu diterjemahkan menjadi kerja nyata yang menyentuh akar persoalan. Akibatnya, pelestarian berubah menjadi ritual administratif.
Banyak rapat, banyak deklarasi, banyak seremoni, tetapi sedikit perubahan konkret bagi para pelaku budaya. Ini kritik yang keras, tetapi perlu disampaikan. Sebab jika organisasi budaya lebih sibuk menjaga citra daripada menjaga manusianya, maka mereka sedang ikut melanggengkan masalah.
Lebih ironis lagi ketika identitas Betawi sering dijadikan simbol politik dalam berbagai momentum strategis. Budaya Betawi diangkat tinggi sebagai penanda kedekatan dengan masyarakat lokal, tetapi keberpihakan itu sering kali berhenti pada level retorika.
Identitas budaya menjadi alat legitimasi, bukan komitmen substantif. Dalam konteks seperti ini, guru silat hanya dijadikan wajah representatif untuk mempercantik narasi besar tentang keberpihakan terhadap tradisi. Mereka tampil sebagai simbol, tetapi jarang diposisikan sebagai subjek kebijakan. Inilah bentuk objektifikasi budaya yang paling halus. Tradisi dipakai untuk kepentingan citra, sementara para penjaganya tetap berada di pinggiran perhatian. Jika situasi ini terus dibiarkan, maka pelestarian budaya hanya akan menjadi industri simbolik yang sibuk memproduksi kesan, bukan perubahan.
Padahal solusi terhadap persoalan ini sebenarnya sangat konkret. Yang dibutuhkan bukan belas kasihan sesaat, melainkan sistem yang bermartabat. Guru-guru silat Betawi harus diposisikan sebagai aset intelektual dan kultural kota. Mereka memerlukan pendataan serius, jaminan kesehatan, dukungan hunian layak, insentif tetap, ruang latihan memadai, serta program kaderisasi yang terstruktur. Ini bukan permintaan berlebihan. Ini adalah bentuk penghormatan yang logis terhadap mereka yang menjaga warisan budaya tetap hidup. Kalau negara mampu membangun berbagai infrastruktur besar, maka memastikan kesejahteraan para penjaga budaya semestinya bukan hal yang mustahil. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan politik dan keberanian mengubah orientasi kebijakan dari pencitraan menuju keberpihakan nyata.
Jakarta sering membanggakan dirinya sebagai kota global yang tetap menjaga akar lokalnya. Klaim ini terdengar indah. Tetapi ukuran sesungguhnya bukan terletak pada seberapa sering budaya Betawi ditampilkan dalam acara besar.
Ukurannya terletak pada bagaimana para penjaga budaya itu hidup. Kota yang benar-benar menghargai warisan lokal akan memastikan para guru budayanya hidup bermartabat. Ia tidak membiarkan mereka menua dalam keterbatasan sambil terus dipanggil tampil demi memenuhi agenda seremonial.
Jika guru silat Betawi masih banyak yang hidup dalam kondisi memprihatinkan, maka klaim tentang pelestarian budaya harus dikaji ulang secara jujur.
Pada akhirnya, persoalan ini menuntut keberanian untuk berkata apa adanya. Budaya Betawi tidak butuh lebih banyak slogan. Ia butuh keberpihakan nyata. Guru-guru silat tidak butuh sekadar panggung dan pujian.
Menyikapi fenomena tersebut, sosok aktivis kelahiran tanah Betawi kerap kali menyuarakan dengan lantang diberbagai kesempatan termasuk diberbagai media.
“Bulshit kita berbicara tentang pelestarian dan pengembangan budaya Betawi, ketika korupsi ditubuh dinas kebudayaan itu sendiri diabaikan,” ungkap Jalih Pitoeng pedas.
Mereka para guru silat butuh kehidupan yang layak. Jika pelestarian budaya terus berjalan tanpa menyentuh kesejahteraan para pelakunya, maka harus ada yang berani melakukan gerakan yang revolusioner.
Sebab budaya yang hanya dipamerkan, tetapi tidak memuliakan manusianya, sesungguhnya bukan sedang dilestarikan. Akan tetapi ia sedang dijual dipasar pementasan.
Dan jika itu terus dibiarkan, sejarah akan mencatat bahwa Jakarta bukan gagal merayakan budaya Betawi, melainkan gagal menghormati orang-orang yang menjaganya tetap hidup. (End)
