Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, Fauzi Bahar Datuak Sati, melontarkan gagasan baru terkait sistem kepemimpinan di tingkat desa adat atau nagari. Saat melantik pengurus LKAAM Kabupaten Pesisir Selatan pada akhir Januari 2026, ia mengusulkan agar posisi Wali Nagari tidak lagi dipilih melalui pemungutan suara langsung oleh seluruh warga seperti pemilu pada umumnya. Sebagai gantinya, ia menyarankan agar pemilihan dilakukan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN), di mana para Ninik Mamak atau pemangku adat yang duduk dalam lembaga tersebutlah yang bermusyawarah untuk menentukan siapa yang paling layak memimpin nagari.
Alasan kuat di balik usulan ini adalah keinginan untuk mengembalikan marwah adat Minangkabau yang mengutamakan prinsip musyawarah mufakat. Fauzi Bahar menilai bahwa sistem pemilihan langsung yang selama ini berjalan sering kali menimbulkan perpecahan atau pengelompokan (polarisasi) di tengah masyarakat, yang justru berpotensi merusak kerukunan warga nagari. Menurutnya, Ninik Mamak memiliki pengetahuan dan legitimasi adat untuk menilai kepribadian serta kelayakan seorang calon pemimpin secara lebih mendalam, sehingga sosok yang terpilih nantinya benar-benar berakar pada nilai-nilai tradisi dan bisa menjaga persatuan.
Menanggapi usulan ini, Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, menyatakan keterbukaannya untuk mengkaji masukan tersebut bersama jajaran pemerintah daerah. Meskipun LKAAM adalah mitra strategis dalam menjaga nilai-nilai “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”, perubahan mekanisme ini tentu perlu diselaraskan dengan aturan hukum yang berlaku serta aspirasi masyarakat luas. Melalui usulan ini, LKAAM berharap peran KAN sebagai benteng sosial di nagari bisa semakin kuat, sekaligus mempertegas bahwa urusan kepemimpinan di nagari sejatinya adalah urusan yang tidak bisa dipisahkan dari peran niniak mamak sebagai pemimpin kaum.
Sumber: KPK Tipikor – Pelantikan LKAAM Pesisir Selatan (Januari 2026)
