Kesbangnews.com – Ketua Umum Gerakan Muda Nasional (GEMA Nasional), Eko Saputra, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut secara menyeluruh setiap pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT).Jakarta, 28 September 2026
Eko menilai proses penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dengan membuka seluruh rangkaian fakta yang berkaitan dengan perkara, termasuk komunikasi, transaksi, pertemuan, hubungan antarpihak, serta informasi lain yang relevan dengan konstruksi perkara.
“Kami meminta KPK menelusuri secara serius setiap informasi yang berkaitan dengan perkara OTT Bogor, termasuk apabila terdapat informasi mengenai keterkaitan Ranny Fahd. Jika ada komunikasi, transaksi, pertemuan, atau fakta lain yang relevan, semuanya harus diklarifikasi dan diuji berdasarkan alat bukti,” tegas Eko Saputra.
Menurut Eko, GEMA Nasional tidak bermaksud memberikan vonis kepada pihak mana pun. Desakan tersebut semata-mata untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan transparan, objektif, dan berdasarkan bukti yang sah.
“Kami tidak sedang memvonis siapa pun. Kami meminta seluruh fakta dibuka dan diuji melalui proses hukum. Jika memang tidak terdapat keterlibatan, tentu harus dibekrikan kepastian hukum. Sebaliknya, apabila penyidik menemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum,” ujarnya.
GEMA Nasional juga mendorong KPK mendalami seluruh kemungkinan aliran dana, komunikasi antar-pihak, pertemuan, serta hubungan bisnis maupun nonbisnis sepanjang memiliki relevansi dengan perkara.
Eko menegaskan, pengusutan perkara korupsi harus dilakukan secara konsisten dan tidak boleh berhenti hanya pada pihak-pihak tertentu apabila dalam proses penyidikan ditemukan fakta lain yang berkaitan.
“Yang kami dorong adalah penegakan hukum yang terang dan berbasis bukti. Tidak boleh ada tebang pilih, tetapi juga tidak boleh ada pihak yang dikaitkan dengan perkara tanpa dasar hukum yang jelas. Semua harus ditempatkan secara proporsional berdasarkan fakta dan alat bukti,” kata Eko.
Ia menambahkan, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa proses pemberantasan korupsi dilakukan secara profesional, independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“GEMA Nasional mendukung KPK mengusut perkara ini sampai tuntas. Jangan ada pihak yang dilindungi apabila terbukti terlibat, tetapi jangan pula ada pihak yang dikorbankan tanpa bukti. Keadilan harus berdiri di atas fakta, alat bukti, dan proses hukum,” pungkas Ketua Umum GEMA Nasional.
