Kesbangnews.com – Investor sekaligus koordinator pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Terpencil di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Rianto, mengaku memilih bertahan di Jakarta selama berbulan-bulan untuk memperjuangkan nasib para mitra pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rianto mengatakan perusahaan miliknya, PT Rian Borta Borneo, mendapat penugasan mengoordinasikan pembangunan 25 dapur SPPG Terpencil di Kabupaten Paser. Dari jumlah tersebut, tiga dapur dibangun langsung oleh perusahaannya, sementara 22 dapur lainnya dikerjakan melalui skema konsorsium bersama kontraktor lokal.
Menurut Rianto, awalnya pemerintah daerah telah membuka kesempatan kepada para kontraktor setempat untuk membangun dapur SPPG. Namun, minimnya peminat membuat penugasan akhirnya diberikan kepada perusahaannya untuk mencari mitra dan membentuk konsorsium.
“Awalnya saya hanya mengambil tiga dapur. Karena tidak ada yang bersedia membangun, akhirnya kami diminta mengoordinasikan 25 titik dan menggandeng teman-teman kontraktor di daerah,” kata Rianto.
Ia menuturkan pembangunan dapur di wilayah terpencil menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan wilayah perkotaan. Selain kondisi geografis yang sulit, seluruh proses pembangunan harus diselesaikan dalam waktu 35 hari sesuai target yang ditetapkan.
Waktu yang singkat memaksa tim bekerja mengejar pembebasan lahan, bernegosiasi dengan pemilik tanah, hingga mencari lokasi yang sedekat mungkin dengan sekolah agar distribusi makanan dapat berjalan efektif.
Meski harga sewa lahan di sekitar sekolah lebih mahal, Rianto mengaku tetap mengambil lokasi tersebut karena mengacu pada petunjuk teknis dan arahan tim percepatan pembangunan SPPG Terpencil.
“Yang kami pikirkan bukan murah atau mahal, tetapi bagaimana distribusi makanan nanti bisa berjalan. Di daerah terpencil banyak lokasi yang hanya bisa dijangkau kendaraan roda dua atau roda tiga,” ujarnya.
Di balik proses pembangunan, Rianto mengaku perjuangan terbesar justru terjadi setelah dapur selesai dibangun.
Selama lebih dari tujuh bulan, ia mengaku harus menghadapi tekanan finansial akibat pinjaman pembangunan yang belum terselesaikan. Untuk memperjuangkan nasib para mitra, ia memilih menetap di Jakarta dengan biaya pribadi yang terus menguras tabungan.
Menurutnya, seluruh pengeluaran perjalanan, akomodasi, transportasi, hingga kebutuhan hidup selama memperjuangkan persoalan SPPG tidak pernah lagi dihitung.
“Keuangan kami bukan lagi menipis, tetapi benar-benar habis. Kami tinggal satu apartemen, makan seadanya, karena semua dana sudah terkuras untuk memperjuangkan persoalan ini,” katanya.
Tekanan yang dihadapi, lanjut Rianto, tidak hanya berupa beban ekonomi. Ia mengaku dikejar tagihan toko material, kontraktor, hingga pekerja bangunan. Bahkan dirinya sempat dilaporkan ke kepolisian atas dugaan penipuan, sementara keluarga di kampung ikut mendapat tekanan dari pihak-pihak yang menagih pembayaran.
“Saya pulang kampung pasti dikejar teman-teman yang bermitra dengan saya, dikejar toko material, tukang, bahkan keluarga saya didatangi. Karena itu saya memilih bertahan di Jakarta sampai persoalan ini selesai,” ujarnya.
Harapan baru muncul setelah dirinya bersama para mitra akhirnya diterima Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, usai aksi damai di kantor BGN, Kamis (23/7).
Rianto mengatakan Sudaryono menyampaikan komitmen bahwa pemerintah tidak akan merugikan masyarakat yang telah berpartisipasi mendukung Program Makan Bergizi Gratis.
Menurutnya, pernyataan tersebut menjadi angin segar setelah berbulan-bulan para mitra memperjuangkan kepastian atas investasi yang telah mereka keluarkan.
Menutup pernyataannya, Rianto meminta pemerintah melakukan perencanaan yang lebih matang dalam setiap program yang melibatkan masyarakat. Ia juga berharap pejabat yang ditunjuk memimpin lembaga benar-benar memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
Selain itu, ia meminta pemerintah tetap bertanggung jawab menyelesaikan persoalan yang telah muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya pembangunan dapur SPPG Terpencil.
“Kami hanya berharap negara hadir menyelesaikan persoalan ini. Program ini dibuat pemerintah, maka pemerintah juga harus memastikan masyarakat yang sudah membantu menjalankannya tidak dirugikan,” tutup Rianto.
