Oleh: Prof (HC). Dr. Kun Nurachadijat, S.E., M.B.A. Ketua Umum PROUI
Jakarta, KESBANG|| NEWS— Di tengah tekanan ekonomi global yang belum sepenuhnya mereda, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat kecil. Mulai bulan Juli 2026, pemerintah melanjutkan penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kilogram kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat selama tiga bulan berturut-turut, dengan anggaran mencapai Rp17,54 triliun. Kebijakan ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi semester kedua 2026 senilai total Rp26,34 triliun, yang juga mencakup bantuan stabilisasi harga kedelai bagi para pengrajin tahu dan tempe. Sebagai elemen masyarakat yang peduli pada kesejahteraan rakyat, PROUI menyatakan dukungan penuh terhadap arah kebijakan ini.
Kami menilai langkah pemerintah untuk terus memperkuat jaring pengaman sosial di tengah dinamika ekonomi global adalah bentuk kehadiran negara yang paling dibutuhkan rakyat saat ini. Ketika harga sejumlah komoditas pangan masih bergejolak di pasar, bantuan beras dan subsidi kedelai bukan sekadar angka dalam APBN, melainkan penopang langsung dapur rumah tangga jutaan keluarga Indonesia. Kami mengapresiasi konsistensi pemerintah menjadikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagai basis penyaluran bantuan, sehingga subsidi dan bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan tidak salah alamat.
Dukungan kami juga kami sampaikan terhadap arah besar kebijakan fiskal 2026 yang mengusung tema Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi. Alokasi Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan dan Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi menunjukkan keseriusan pemerintah membangun fondasi kemandirian bangsa, bukan sekadar kebijakan populis jangka pendek. Program Makan Bergizi Gratis yang kini telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat, Cek Kesehatan Gratis, serta pembentukan puluhan ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, adalah bukti bahwa kebijakan ekonomi pemerintah tidak berhenti pada stabilisasi jangka pendek, tetapi juga menyasar penguatan sumber daya manusia dan ekonomi kerakyatan di akar rumput.
Kami turut mencermati capaian yang mulai terlihat dari kebijakan-kebijakan ini, seperti penurunan tingkat kemiskinan ke level terendah dalam sejarah serta terjaganya inflasi pada level yang relatif rendah, sehingga daya beli masyarakat kelas bawah dapat lebih terlindungi. Meski demikian, kami memahami bahwa hasil ini bukan alasan untuk berpuas diri. Fluktuasi harga sejumlah bahan pokok di lapangan, kenaikan suku bunga acuan, serta tantangan distribusi di daerah tertinggal, tetap menjadi pekerjaan rumah yang perlu terus dikawal bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat sipil.
Oleh karena itu, PROUI mendorong agar penyaluran bantuan pangan dan subsidi energi tahun ini dilaksanakan secara transparan, tepat waktu, dan bebas dari penyimpangan di tingkat pelaksana, mulai dari Badan Pangan Nasional, Bulog, hingga aparat desa dan kelurahan. Kami juga mendorong agar Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih benar-benar difungsikan sebagai penggerak ekonomi lokal yang mandiri, bukan sekadar proyek seremonial yang berhenti pada tahap pembentukan.
Kami percaya bahwa kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil, dijalankan dengan tata kelola yang bersih dan akuntabel, adalah fondasi paling kokoh bagi cita-cita Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. PROUI akan terus mengawal implementasi kebijakan ini di lapangan dan mendukung penuh setiap langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sungguh-sungguh berpihak pada kepentingan rakyat luas.
