Bandung — Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat capaian signifikan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi melalui skema kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Hingga saat ini, sekitar 24.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah tersebar di seluruh Indonesia.
“Dengan kemitraan yang kita lakukan ini membuahkan dan mempermudah Program Makan Bergizi, sehingga hari ini di seluruh Indonesia sudah ada 24.000 SPPG dari Sabang sampai Marauke,” ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana pada acara peresmian SPPG Persis sekaligus penandatanganan nota kesepahaman antara PP PERSIS dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Senin (23/2).
Kemitraan yang dibangun dinilai mempermudah sekaligus mempercepat implementasi program di lapangan. Model kolaboratif ini memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur layanan tanpa seluruhnya bergantung pada pembiayaan negara untuk pembangunan fisik.
Dari sisi efisiensi anggaran, BGN memberikan insentif sebesar Rp6 juta per hari untuk setiap SPPG atau sekitar Rp144 juta per bulan. Skema ini dinilai jauh lebih efisien dibandingkan apabila pemerintah harus membangun dan mengelola seluruh fasilitas secara mandiri.
Lebih dari sekadar pembangunan fisik, BGN menekankan bahwa faktor waktu menjadi nilai paling berharga dalam proses kemitraan ini. Kecepatan pelaksanaan menjadi kunci keberhasilan program.
“Kemudian, yang paling berharga dari proses kemitraan dan saya kira ini harus dihargai oleh negara kepada semua pihak yang turut membangun adalah _the winning of time_, yaitu kecepatan waktu. Waktu merupakan salah satu faktor di dunia ini yang tidak dapat dikembalikan, bersifat irreversible, dan berjalan satu arah. Karena itu, dalam Al-Qur’an disebutkan Wal ‘Ashr (Demi Waktu). Hal tersebut sangat relevan, sebab dalam pelaksanaan program MBG, apabila tidak dijalankan dengan kecepatan tinggi, saya kira semua pihak akan sangat merugi,” ungkap Dadan.
BGN menegaskan bahwa percepatan pembangunan dan penguatan kemitraan merupakan strategi utama untuk memastikan seluruh target nasional dapat tercapai tepat waktu dan berkelanjutan.
*Biro Hukum dan Humas*
*Badan Gizi Nasional*
