Yogyakarta, 2 September 2026 — Koordinator Gerakan Jogya Melawak, Antonius Fokki Ardiyanto, menilai pembubaran massa aksi dari Keluarga Besar UGM yang menyuarakan tuntutan “Turunkan Rezim Prabowo-Gibran dan Tolak Militerisme” di perempatan Gramedia Yogyakarta pada tanggal 1 September 2026 dengan melibatkan massa sejumlah organisasi kemasyarakatan merupakan fenomena yang patut dikritisi dalam kehidupan demokrasi.
Menurut Antonius, apabila pembubaran tersebut benar dilakukan melalui mobilisasi atau pengerahan massa ormas untuk berhadapan dengan mahasiswa, maka hal itu justru menunjukkan bagaimana aparat kepolisian berhasil membina sebagian ormas untuk mengambil posisi sebagai pihak yang berhadapan dengan gerakan mahasiswa.
“Kalau mahasiswa menyampaikan kritik kepada pemerintah, jangan dibalas dengan menghadapkan mereka dengan sesama rakyat. Polisi semestinya memastikan aksi berlangsung aman, bukan membiarkan ruang demokrasi berubah menjadi pertarungan antarwarga,” tegas Antonius.
Gerakan Jogya Melawak, lanjut Antonius, berdiri bersama kawan-kawan mahasiswa yang menyuarakan kritik dan kebenaran. Kritik terhadap kekuasaan merupakan bagian penting dari demokrasi, terlebih ketika mahasiswa melihat adanya persoalan serius mengenai arah pemerintahan, kondisi ekonomi rakyat, tata kelola negara, serta kecenderungan menguatnya peran militer dalam ruang sipil.
“Kami bersama mahasiswa. Bukan karena kami membenarkan semua tuntutan mahasiswa tanpa kritik, tetapi karena kami percaya bahwa suara mahasiswa adalah salah satu alarm demokrasi. Ketika alarm itu berbunyi, negara seharusnya mendengar, bukan membungkam,” ujarnya.
Antonius menegaskan, Gerakan Jogya Melawak akan terus menyuarakan keresahan rakyat terhadap berbagai persoalan yang dinilai dapat membawa Indonesia menuju kondisi ekonomi dan politik yang semakin berat.
“Indonesia ini milik rakyat. Pemerintah datang dan pergi. Karena itu, jangan sampai rakyat dipaksa diam ketika melihat kebijakan negara yang dianggap menjauh dari kepentingan rakyat. Kami ingin Indonesia diselamatkan dari kebangkrutan ekonomi, politik, dan demokrasi,” kata Antonius.
JANGAN ADU RAKYAT DENGAN MAHASISWA
Antonius juga mengingatkan agar keberadaan Jaga Warga tidak ditarik ke dalam konflik politik maupun pengamanan aksi demonstrasi.
“Jaga Warga dibentuk untuk menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat di lingkungan warga. Jangan sampai mereka justru ditempatkan berhadapan dengan mahasiswa. Jangan mau rakyat diadu dengan rakyat,” tegasnya.
Menurut Antonius, keberadaan Jaga Warga merupakan bagian dari mekanisme sosial di tengah masyarakat dan pada prinsipnya harus diarahkan untuk membantu menjaga lingkungan warga, bukan menjadi barisan yang berhadap-hadapan dengan massa demonstrasi.
“Anggaran negara berasal dari uang rakyat. Maka semua perangkat yang dibentuk dan dibiayai negara harus kembali kepada kepentingan rakyat. Pengamanan demonstrasi merupakan ranah aparat yang memang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan serta ketertiban umum,” jelasnya.
Antonius meminta semua pihak menahan diri dan tidak menjadikan perbedaan pandangan politik sebagai alasan untuk mempertentangkan sesama anak bangsa.
“Mahasiswa bukan musuh rakyat. Jaga Warga bukan musuh mahasiswa. Ormas bukan musuh mahasiswa. Jangan biarkan perbedaan sikap terhadap pemerintah membuat sesama rakyat saling berhadapan. Yang harus kita jaga adalah Indonesia dan demokrasi kita,” pungkasnya.
Antonius Fokki Ardiyanto
Koordinator Gerakan Jogya Melawak
